JAKARTA, GRESNEWS.COM - Untuk mengamankan proses penetapan hasil rekapitulasi pemilihan presiden (pilpres) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepolisian mengerahkan personel keamanan sebanyak 3421 personil, Selasa (22/7). Ribuan personil tersebut merupakan gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Pusat, serta aparat TNI.

Ribuan Personil gabungan dibagi pada beberapa titik baik di dalam, maupun di sekitar kantor KPU. Hal itu untuk mengantisipasi kerawanan yang berpotensi terjadi saat berlangsungnya proses rekapitulasi suara pilpres di KPU.

"Jumlah pengamanan 3421 personil. Ring 1 adalah Ruang Rapat Pleno KPU, Ring (steril) 2 adalah Halaman KPU, Ring 3 adalah jalanan disekitar KPU dan Ring 4 adalah pengaturan akses jalan menuju KPU," ujar Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto melalui pesan singkatnya kepada Gresnews.com, Senin (21/7).

Mengenai pengalihan arus lalu lintas, menurut Rikwanto hal itu merupakan situasional. Dan tergantung bagaimana situasi ketika proses rekapitulasi tersebut berlangsung.

Sebelumnya Kapolri Jenderal Polisi Sutarman mengatakan sistem keamanan secara  berlapis itu dilakukan untuk memastikan KPU dapat bekerja dengan optimal dalam proses rekapitulasi suara. Ia menambahkan, untuk Polri sendiri akan menurunkan sekitar 2.500 personilnya.

Selain itu pihaknya juga bekerjasama dengan TNI untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kerjasama tersebut menurutnya terkait penambahan pasukan TNI dalam upaya pengamanan rekapitulasi suara tersebut.

Tetapi mantan Kabareskrim ini menegaskan, pihaknya tetap berharap proses tersebut berlangsung damai. Bahkan menurutnya, ia telah menginstruksikan bawahannya untuk mengkampanyekan Deklarasi Damai seperti yang telah dilakukan pendukung Prabowo-Hatta maupun Jokowi-JK di Balai Kartini kemarin, (20/7).

"Niat kita kan damai. Saya menginstruksikan Kepolisian di tingkat Kabupaten Kota, bahkan hingga tingkat Polsek untuk mengakampanyekan perdamaian. Jadi niat tulus yaitu menyerukan perdamaian. Tetapi kalau ada yang tidak mau damai mereka akan berhadapan dengan kita," tandasnya.

Terkait berkembangnya isu akan terjadi konflik di daerah, mantan Kapolda Metro Jaya ini membantah. Menurutnya saat ini justru Jakarta merupakan tempat paling rawan. Karena proses rekapitulasi berada di KPU Pusat.

Tetapi ia menyatakan, Polri tetap bersiaga mengantisipasi isu kerusuhan yang terjadi di daerah. Pihaknya juga bekerjasama dengan TNI terkait pengamanan di daerah. "Di daerah ada standy force. Jumlahnya 154.088 personil. Dan ada bantuan dari TNI sebanyak 35 ribu lebih personil yang setiap saat bisa diturunkan jika dibutuhkan oleh Polri. Titik kerawanan ada di Jakarta, dan di daerah mudah-mudahan tidak terjadi konflik. Karena, penghitungan suara di daerah sudah selesai," imbuhnya.

Sementara itu Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyatakan siap membantu
Polri untuk mengamankan proses rekapitulasi di KPU. Ia menambahkan, pihaknya akan menurunkan seluruh kekuatan TNI untuk mengamankan proses tersebut. "Selasa 22 Juli 2014, pukul 08.00 akan ada apel kepada seluruh pasukan cadangan. Termasuk Kopassus, Kostrad, Kophaska, dan Marinir. Dan pasukan itu akan kita perbantukan ke Kapolri jika dibutuhkan," tandasnya.

BACA JUGA:
Tags