JAKARTA, GRESNEWS.COM – Partai Demokrat akhirnya melabuhkan pilihannya untuk mendukung mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung dengan sejumlah persyaratan. Banyak pihak menilai, pilihan Demokrat ini bisa mengubah konstalasi politik ke depan terkait kepastian mekanisme pilkada yang kini tengah alot diperdebatkan dalam pembahasan RUU Pilkada di DPR. Sikap Demokrat ini dinilai akan menambah kekuatan kubu yang mendukung pilkada tetap dilakukan secara langsung.

Menanggapi hal itu para politisi dari Koalisi Merah Putih sendiri tidak terlalu merisaukannya. Ketua DPP Gerindra, Desmond J Mahesa mengatakan tidak masalah jika mekanisme pilkada tetap dilakukan secara langsung. Menurutnya tinggal bagaimana kontrol terhadap hal-hal di dalam mekanisme yang ia nilai ada mudaratnya.

Ia mencontohkan salah satu hal buruk dalam pilkada langsung yaitu potensi Mahkamah Konstitusi menjadi tempat perdagangan atau politik uang. "Berarti wacana ini kan sudah selesai," katanya usai penetapan calon hakim agung di komisi III DPR, Jakarta, Kamis (18/9).

Desmon menambahkan, kalau mengikuti proses pembahasan RUU Pilkada yang sudah tiga tahun dirancang, ia melihat pada prosesnya semua partai berubah juga. Ia mengatakan rancangan tersebut harus dilihat dari sisi mudarat dan manfaatnya.

Desmon menegaskan, ormas Islam melihat pilkada langsung lebih condong banyak mudaratnya. "Makanya pemerintah mengusulkan pilkada melalui DPRD," katanya.

Ia menceritakan waktu itu perdebatannya ada yang setuju gubernur dipilih DPRD tetapi walikota dan bupati dipilih langsung. Ia juga mempertanyakan kekurangan kalau pilkada dilakukan melalui DPRD. Menurutnya, pilkada melalui DPRD merupakan perbaikan sistem ketatanegaraan dan proses demokrasi yang hari ini prosedural.

"Prosedural ini tidak amanah, kalau sudah prosedural tidak berdialog dengan rakyat, tidak memperhatikan perasaan rakyat, karena prosedural saja. Jadi demokrasi jauh dari harapan rakyat," tuturnya.

Melihat manuver Demokrat yang mendukung pilkada langsung, Desmond mengatakan koalisi merah putih hingga kini belum berubah untuk tetap mendukung pilkada melalui DPRD. Ia menilai perdebatan pilkada langsung ataupun melalui DPRD adalah hal yang sama saja karena keduanya tidak melanggar konstitusi.

"Jadi bagaimana sistem demokrasi ke depan langsung atau tidak langsung memberikan nilai tambah pada masyarakat, kan itu yang kita perlukan," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Majelis Pakar PPP yang juga tergabung dalam koalisi merah putih, Ahmad Yani mengatakan, Partai Demokrat menyetujui pilkada langsung dengan syarat. Ia menilai syarat yang diajukan Demokrat sudah tidak mungkin diformulasi lagi di dalam RUU ini.

Ia menilai pemilu langsung lebih relevan dilakukan pada saat pilpres dan pileg. "Itu disebut rezimnya pemilu. Oleh karena itu dikatakan demokratis," katanya di komisi III, Jakarta, Kamis (18/9).

Yani mempersoalkan sejumlah kepemimpinan yang dipilih secara tidak langsung tapi tidak menjadi permasalahan publik. Ia mencontohkan Walikota Jakarta Utara dan Gubernur Yogyakarta. "Pemilu langsung pertama kali ada di Aceh karena Gerakan Aceh Merdeka tidak memiliki partai," ujarnya.

BACA JUGA:
Tags