Fakta SARA di Pilkada Putaran Pertama DKI Jakarta

Sabtu, 18 Maret 2017, 15:00:17 WIB - Politik

(kiri kanan) Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono, Wasekjen PDI Perjuangan Utut Adianto, Sekretaris Jenderal Partai Hanura Sarifuddin Sudding, Sekjen Golkar Idrus Marham, Ketum Golkar Setya Novanto, Sekjen PDI P Hasto Kristiyanto, Ketua Umum PPP Djan Faridz, Sekjen Nasdem Nining Indra Saleh, dan Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai berpose bersama mengacungkan dua jari sebelum pertemuan di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Jumat (17/3). Pertemuan lima parpol pendukung Ahok-Djarot tersebut bertujuan memperkuat dukungan dan kemenangan Ahok-Djarot di pilkada putaran kedua. (ANTARA)


MENGHIDUPKAN MENTAL KOLONIAL - Sementara itu, Sejarawan JJ Rizal menjelaskan, fenomena SARA yang mengemuka di Pilkada DKI secara tidak langsung malah membawa DKI Jakarta ke zaman kolonial.

Pemilik penerbit buku-buku sejarah Komunitas Bambu tersebut menjelaskan, konsep dasar pembangunan Kota Jakarta sebagaimana yang dikatakan Soekarno adalah membangun wajah-muka Indonesia. Dengan kata lain, Jakarta diproyeksikan sebagai kota yang dapat menampung sekaligus menampilkan spirit kebinekaan bangsa Indonesia, baik dari segi suku, agama, ras, maupun golongan.

"Jadi jelas sekali bahwa praktek politik SARA di Pilkada DKI telah merusak fondasi dasar pembangunan DKI Jakarta sendiri. DKI Jakarta dibangun bukan hanya untuk meruntuhkan struktur topografi kota kolonial, tapi juga struktur mental kota kolonial," kata JJ Rizal.

Ironisnya, sambung JJ Rizal, lewat Pilkada hari ini para politisi justru seolah tengah membangkitkan mental pemerintah kolonial yang penuh faksionalisme etnis dan agama. Sedang di saat bersamaan, faksionalisme keduanya justru tidak ada di masyarakat.


"Hal itu dibuat dan dihidupkan oleh pihak-pihak tertentu agar menjadi pembahasan politik. Mereka melakukan hal itu karena tidak punya gagasan dan prestasi yang bisa dibanggakan, selain memainkan isu SARA sebagaimana pemerintah kolonial," pungkas Rizal.

Terlepas dari persoalan SARA yang selama ini dianggap muncul lantaran provokasi umat Islam, pengamat politik Fachry Ali menilai, dalam kaitannya dengan aksi Bela Islam-aksi yang dinilai sebagai bentuk nyata politik SARA-ada fakta menarik yang luput dari pembacaan publik. Aksi Bela Islam disebut Fachry sebagai bagian dari proses modernisasi kesadaran politik umat Islam.

"Kalangan umat Islam di Jakarta mengalami modernisasi politik. Aksi Bela Islam merupakan upaya kalangan muslim terpelajar untuk mencari tempat dalam struktur politik-ekonomi nasional," kata Fachry.

Fachry pun menyebut spirit aksi itu tak ubahnya dengan spirit Perang Padri, di mana kalangan agamawan merasa risih menerima fakta bahwa kehidupan di sekitarnya tidak berjalan sesuai ajaran dan norma yang semestinya berlaku saat itu. Perang Padri, yang mulanya merupakan perang horizontal antargolongan di Sumatera Barat, kemudian berubah menjadi perang terhadap kaum kolonial.

"Amat penting untuk memahami konteks sosiologi dan antropologi Indonesia jika bicara soal politik. Tanpa memahami keduanya, umat Islam akan terus dicap sebagai kalangan SARA," kata Fachry. (Zulkifli Songyanan)


Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar