JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pertarungan calon ketua umum dalam Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar yang sebentar lagi akan digelar diprediksi berlangsung sengit. Sejumlah nama yang digadang maju sebagai kandidat,  telah mulai melakukan lobi dan gerilya hingga ke daerah.

Di sisi lain,  langkah Golkar untuk merapat ke pemerintahan dipertanyakan oleh Koalisi Merah Putih (KMP).

Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo mengakui memang sudah banyak nama yang mencalonkan diri maju dalam Munas Konsolidasi. Hanya saja dari banyak nama itu, lebih banyak calon "hore-hore" lantaran maju karena didorong oleh orang lain.

"Sebenarnya dia tak berminat atau sudah jadi tim calon lain. Seperti Fadel, Titiek, saya," katanya di Gedung DPR RI, Senayan, Selasa (8/2).

Sebab dalam peraturan AD/ART disebutkan untuk mendeklarasikan diri menjadi calon ketua umum harus mengantongi minimal 30 persen suara. Maka tim-tim sukses dari calon ketua pun sudah mulai bergerilya ke daerah-daerah, terutama ke tingkat DPD II yang memiliki suara lebih besar.

"Di DPD I hanya 34 suara. Informasi  yang didapat di daerah, baru 3 hingga 4 tim yang lobi politik," ujarnya.

Diungkapkan Bambang,  tim tersebut berasal dari tim Yasin Limpo di Sulsel, Setya Novanto, Aziz Syamsudin, dan Ade Komarudin. Bambang yang merupakan tim sukses Ade Komarudin menyatakan, walau Ade belum secara eksplisit mendeklarasikan diri.  Namun deklarasi itu akan dilakukan pada awal munas berlangsung.

"Penentuan jadwal itu tak krusial, tapi siapa SC (steering committee) dan OC (Organizing Comittee). Krusial lagi siapa yang punya hak suara, DPD I dan DPD II yang mana," ujar Bambang.

Bambang menuturkan, walaupun Kubu Munas Ancol dan Bali sudah membuat Musyawarah Daerah (Musda) dan Plt. Namun Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menyatakan Kubu Riau sebagai dasar guna menyelenggarakan Munas. Untuk itu, menurut dia  harus disepakati, DPD yang memiliki hak suara adalah DPD Munas Riau, yang eksis sebelum konflik.

"Bagaimana kalau sekarang ada ketua baru? Ya kembali ke yang lama," ujarnya.

Menanggapi calon yang didukungnya merupakan Ketua DPR RI, yang banyak mendapat pertentangan jika maju menjadi Ketua umum. Bambang menyatakan tak ambil pusing, sebab wacana tersebut digelontorkan dari tim yang calonnya lemah.

"Cemen dan ayam sayur. Kalau ada yang katakan seperti itu, dia tak kehendaki ketum Golkar yang kuat dan tak punya posisi," ujarnya.

Dalam pemilihan nanti, ia berharap ketua terpilih memiliki integritas dan daya tawar yang tinggi. Hal ini berguna agar Ketua Umum yang baru, bersama partai yang dipimpinnya tak dipandang sebelah mata oleh kekuasaan pemerintah.

ADE KOMARUDIN DITENTANG - Terkait majunya Ade Komarudin sebagai calon ketua umum Golkar, sebelumnya memang terjadi pertentangan. Penentang kehadiran Ade Komaruddin itu datang dari Paguyuban DPD I Partai Golkar seluruh Indonesia. Jika memang Ade berniat maju sebagai calon ketua umum maka mereka meminta Ade untuk mengundurkan diri dari kursi Ketua DPR RI.

"Ini harapan DPD I dalam pertemuan di NTB sekaligus menghadiri pelantikan Ketua DPD I Golkar NTB," kata Ketua Paguyuban DPD I, Ridwan Bae dalam pesan tertulisnya yang diterima gresnews.com.

Ia menyatakan, sebagai ketua umum partai harus fokus mengurus Golkar agar maju. Apalagi, menurutnya, Ade sudah berjanji untuk tak maju menjadi Ketua umum Golkar.

"Saya harap dia konsisten dengan pernyataannya, konsen menjalankan tugas pokok DPR. Beri kesempatan ketua partai pada orang lain agar fokus," katanya.

GOLKAR TINGGALKAN KMP - Dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar yang diadakan beberapa waktu lalu, Ketua Umum Golkar kubu Bali Aburizal Bakrie (Ical) sepakat bergabung dengan pemerintahan. Keputusan ini tentu semakin membuat Koalisi Merah Putih (KMP) kehilangan pendukungnya.

Kini, hanya dua partai, Gerindra dan PKS yang bertahan. Walau demikian PKS pun sudah mulai terlihat melakukan lobi-lobi kepada pemerintah, diawali lobi DPP PKS  ke Istana beberapa waktu lalu. Namun, isu santer terhadap pembubaran KMP ternyata ditepis politikus PKS, Hidayat Nur Wahid.

"Itu hak masing-masing partai untuk merapat ke pemerintahan, tapi yang aneh dikesankan tak ada yang hadir dalam pembentukan KMP," ujarnya di Gedung DPR RI, Senayan, Selasa (8/2).

Apalagi, saat pembentukannya, Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto menyatakan sudah terdapat konsolidasi internal. Secara de facto, Hidayat menegaskan KMP masih ada, sebab belum ada deklarasi pembubarannya.

Pendirian KMP yang dideklarasikan oleh tokoh-tokoh pimpinan partai, diantaranya Gerindra oleh Prabowo dan Golkar oleh Ical. Kedua tokoh ini maupun tokoh pimpinan lain yang menandatangani pembentukan KMP belum pernah menyatakan secara resmi pembubaran KMP. "Jika mau bubar maka mudah saja, sebagaimana dulu kehadirannya, mari deklarasikan bersama," ujarnya. 

BACA JUGA: