Jakarta - Presiden SBY dinilai mustahil tidak mengetahui korupsi yang makin merajalela dan sulit dimengerti oleh rakyat apabila SBY tidak mampu menghentikannya. Namun upaya pemberantasan korupsi oleh KPK malahan ditantang DPR disertai ancaman mogok untuk menunjukkan arogansi kekuasaannya.

""Sangatlah tidak mungkin Presiden di negeri ini tidak mengetahui korupsi tersebut. Sulit dimengerti pula apabila Presiden tidak tahu bagaimana menhentikannya. Sebaliknya, sejumlah politisi sampai menantang KPK dan mengancam mogok mempertontonkan arogansi kekuasaan," kata Syafii Ma´arif saat menyampaikan surat terbuka pernyataan keprihatinan bersama tokoh-tokoh lintas agama dalam long march di Jakarta, Selasa (18/10).

Menurut Syafii, telah cukup lama presiden dan berbagai tokoh nasional menyatakan berada di garis depan untuk memberantas korupsi. Tetapi ternyata korupsi politik tetap merajalela. Gurita korupsi dari hulu ke hilir melibatkan pejabat kementerian, anggota DPR, para penegak hukum, partai politik, pengusaha dan lainnya.

Sementara Pendeta Dr Andreas Yewangoe mengatakan sebagian besar rakyat Indonesia semakin berat membayar biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok sehari-hari.

"Rasa aman dan damai terasa semakin jauh di tengah tingginya pelanggaran HAM dan kebebasan beribadat, kekerasan, pengerusakan lingkungan hidup, dan hukum yang tidak berdaulat," kata Andreas.

BACA JUGA: