Gonjang-Ganjing Pangkas Anggaran

Selasa, 09 Agustus 2016, 14:50:00 WIB - Politik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri) bersama Seskab Pramono Anung (kanan) memberikan keterangan pers terkait kebijakan pemotongan anggaran dalam APBN 2016 di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (3/8). Pemerintah melalui Kemenkeu memotong Rp 133,8 triliun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 yang terdiri atas pengurangan belanja kementerian/lembaga Rp 65 triliun dan dana transfer ke daerah Rp 68,8 triliun, pemotongan itu terutama untuk anggaran kementerian yang dianggap tidak menunjang prioritas program pemerintah. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Keputusan pemerintah untuk memangkas anggaran mulai mendapatkan reaksi dari berbagai pihak. Pasalnya, anggaran yang bakal dipangkas dalam APBNP 2016 cukup besar, mencapai Rp133,8 triliun. Pemangkasan anggaran itu mencakup anggaran belanja Rp65 triliun di Kementerian/Lembaga (K/L) serta transfer ke daerah Rp68,8 triliun.

Terkait rencana itu, Wakil Ketua Komisi I DPR-RI asal Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin mengkhawatirkan adanya pemotongan anggaran untuk Kementerian Pertahanan. "Sampai sekarang pemerintah belum mendiskusikan soal alokasi anggaran Kemenhan dan TNI dengan DPR, namun Komisi I tetap berharap agar pemangkasan anggaran Kemenhan/TNI tidak dilakukan, mengingat banyak prioritas yang harus dilakukan," kata Hasanuddin dalam pernyataan tertulis yang diterima gresnews.com, Selasa (9/8).

Hasanuddin mengungkap tiga alasan agar Kemenkeu tidak memangkas anggaran di Kemenhan dan TNI. Pertama, anggaran Kemenhan dan TNI menyangkut penguatan pangkalan TNI AU, AD, dan AL di Natuna, mengacu pada situasi di Laut Cina Selatan yang semakin menghangat. Kedua, untuk melanjutkan pendanaan suku cadang, senjata dan alutsista yang sudah dibeli.

Ketiga, biaya operasional, khususnya untuk patroli laut dan udara yang akhir-akhir ini yang dibutuhkan dan sangat meningkat, terutama di wilayah perbatasan, dalam rangka mengamankan kedaulatan negara. "Ketiga alasan itu perlu mendapat perhatian pemerintah dalam hal ini Kemenkeu," tegasnya.

Kementerian Pertahanan sendiri, sejauh ini memang seperti agak diistimewakan oleh pemerintah. Pasalnya dalam pemangkasan APBN sebelumnya, ketika anggaran kementerian lain dipangkas, Kemenhan justru dinaikkan Rp9,3 triliun. Dengan demikian anggaran Kemenhan memang sudah naik dari Rp98,5 triliun menjadi Rp108,7 triliun.

Menkeu sebelumnya, Bambang Brodjonegoro, mengatakan, kenaikan anggaran Kemenhan di tengah pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga lain, terjadi karena Kemenhan memang menjadi prioritas. "Kalau kita lihat belanja K/L dalam APBN-P 2016 memang fokusnya untuk pertahanan dan keamanan, terutama untuk memperkuat stabilitas keamanan. Anggaran Kemenhan naik, dan Polri juga naik Rp6,3 triliun," jelas Bambang, ketika itu.

Kini memang ada kemungkinan anggaran Kemenhan pun tidak bakal dipangkas. Menkeu Sri Mulyani sendiri menegaskan, pemangkasan tersebut tak akan mengganggu kemampuan APBN mendorong perekonomian. Sebab, sasaran pemotongan ini adalah belanja yang tidak dianggap prioritas.

"Seperti belanja pegawai, belanja dana operasional, perjalanan dinas, atau pembangunan gedung-gedung pemerintah yang sangat tidak urgent. Itu tidak akan mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan," ujar Sri Mulyani di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya nomor 1, Jakarta Pusat, Jumat (5/8).

Dia menambahkan, pemangkasan anggaran belanja K/L sebesar Rp65 triliun tak terlalu besar jika dilihat dari bujet awal. "Untuk APBNP 2016, K/L diminta hemat belanjanya Rp65 triliun. Kelihatannya besar, tapi kalau dilihat dari bujet awal Rp767 triliun," tutur Sri Mulyani.


Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar