Keputusan pemerintah untuk memangkas anggaran, mulai mendapatkan reaksi dari berbagai pihak. Pasalnya, anggaran yang bakal dipangkas dalam APBNP 2016 cukup besar, mencapai Rp133,8 triliun. 

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Keputusan pemerintah untuk memangkas anggaran mulai mendapatkan reaksi dari berbagai pihak. Pasalnya, anggaran yang bakal dipangkas dalam APBNP 2016 cukup besar, mencapai Rp133,8 triliun. Pemangkasan anggaran itu mencakup anggaran belanja Rp65 triliun di Kementerian/Lembaga (K/L) serta transfer ke daerah Rp68,8 triliun.

Terkait rencana itu, Wakil Ketua Komisi I DPR-RI asal Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin mengkhawatirkan adanya pemotongan anggaran untuk Kementerian Pertahanan. "Sampai sekarang pemerintah belum mendiskusikan soal alokasi anggaran Kemenhan dan TNI dengan DPR, namun Komisi I tetap berharap agar pemangkasan anggaran Kemenhan/TNI tidak dilakukan, mengingat banyak prioritas yang harus dilakukan," kata Hasanuddin dalam pernyataan tertulis yang diterima gresnews.com, Selasa (9/8).

Hasanuddin mengungkap tiga alasan agar Kemenkeu tidak memangkas anggaran di Kemenhan dan TNI. Pertama, anggaran Kemenhan dan TNI menyangkut penguatan pangkalan TNI AU, AD, dan AL di Natuna, mengacu pada situasi di Laut Cina Selatan yang semakin menghangat. Kedua, untuk melanjutkan pendanaan suku cadang, senjata dan alutsista yang sudah dibeli.

Ketiga, biaya operasional, khususnya untuk patroli laut dan udara yang akhir-akhir ini yang dibutuhkan dan sangat meningkat, terutama di wilayah perbatasan, dalam rangka mengamankan kedaulatan negara. "Ketiga alasan itu perlu mendapat perhatian pemerintah dalam hal ini Kemenkeu," tegasnya.

Kementerian Pertahanan sendiri, sejauh ini memang seperti agak diistimewakan oleh pemerintah. Pasalnya dalam pemangkasan APBN sebelumnya, ketika anggaran kementerian lain dipangkas, Kemenhan justru dinaikkan Rp9,3 triliun. Dengan demikian anggaran Kemenhan memang sudah naik dari Rp98,5 triliun menjadi Rp108,7 triliun.

Menkeu sebelumnya, Bambang Brodjonegoro, mengatakan, kenaikan anggaran Kemenhan di tengah pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga lain, terjadi karena Kemenhan memang menjadi prioritas. "Kalau kita lihat belanja K/L dalam APBN-P 2016 memang fokusnya untuk pertahanan dan keamanan, terutama untuk memperkuat stabilitas keamanan. Anggaran Kemenhan naik, dan Polri juga naik Rp6,3 triliun," jelas Bambang, ketika itu.

Kini memang ada kemungkinan anggaran Kemenhan pun tidak bakal dipangkas. Menkeu Sri Mulyani sendiri menegaskan, pemangkasan tersebut tak akan mengganggu kemampuan APBN mendorong perekonomian. Sebab, sasaran pemotongan ini adalah belanja yang tidak dianggap prioritas.

"Seperti belanja pegawai, belanja dana operasional, perjalanan dinas, atau pembangunan gedung-gedung pemerintah yang sangat tidak urgent. Itu tidak akan mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan," ujar Sri Mulyani di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya nomor 1, Jakarta Pusat, Jumat (5/8).

Dia menambahkan, pemangkasan anggaran belanja K/L sebesar Rp65 triliun tak terlalu besar jika dilihat dari bujet awal. "Untuk APBNP 2016, K/L diminta hemat belanjanya Rp65 triliun. Kelihatannya besar, tapi kalau dilihat dari bujet awal Rp767 triliun," tutur Sri Mulyani.

BISA HAMBAT PEMBANGUNAN - Jika Kemenhan kemungkinan tidak akan terkena pemangkasan anggaran, sebaliknya beberapa kalangan mengkhawatirkan adanya pemangkasan anggaran pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pasalnya dalam pemangkasan sebelumnya, anggaran Kementerian PUPR sudah dipangkas sebesar dipangkas Rp7 triliun. Kini anggaran Kementerian PUPR hanya mencapai sebesar Rp104 triliun.

Gabungan Pelaksana Konstruksi (Gapensi) mengharapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak memangkas lagi anggaran Kementerian PUPR. Alasannya, Kementerian PUPR perlu ditunjang oleh anggaran operasional yang cukup untuk menunjang upaya Kementerian ini dalam membangun infrastruktur dan perumahan untuk rakyat.

"Gapensi usul agar kinerja dan operasional Kementerian PUPR tidak terganggu untuk menyediakan infrastruktur dan rumah rakyat, anggarannya jangan dipangkas lagi," ujar Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (BPP Gapensi) H. Andi Rukman Karumpa, dalam pernyataan yang diterima gresnews.com, Selasa (9/8).

Andi mengatakan, pembangunan infrastruktur dan perumahan rakyat merupakan sektor prioritas pemerintahan Jokowi-JK. Dalam dua tahun terakhir, pemerintah pusat telah sukses mengeksekusi berbagai proyek infrastruktur.

Tak hanya itu, Kementerian PUPR juga termasuk kementerian yang berkinerja baik. Sejumlah pencapaian membuat perekonomian Indonesia mulai bangkit dengan pertumbuhan yang mulai atraktif pada kuartal II-2016. Ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,18% year on year (yoy) di kuartal II-2016. Secara kuartalan (quarter to quarter) ekonomi tumbuh 4,02%.

Gapensi melihat, salah satu kontributor pertumbuhan tersebut adalah mulai bergeraknya sektor infrastruktur dan konstruksi. "Kami melihat ada banyak terobosan dilakukan pemerintah di sektor ini sehingga ekonomi bisa mengejutkan tumbuh 5,18%," ujar dia.

Sebab itu, Gapensi berharap pemerintah menjaga momentum ini dengan tidak lagi memangkas anggaran Kementrian PUPR ke depan. Diketahui, dari total anggaran sebesar Rp104 triliun, hingga 7 April 2016, penyerapan anggaran mencapai 9,42%, meleset dari target yang sebesar 12%. Penyerapan anggaran terbesar ada di Direktorat Jenderal Bina Marga yang melaksanakan proyek pembangunan jalan dan jembatan sebesar 11,54%.

Selanjutnya Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan 9,40%, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) 9,20%, dan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan 8,45% dan lainnya masih di bawah 6%. Dari pagu anggaran tersebut, sebesar 78,05% atau Rp81,24 triliun dialokasikan untuk belanja modal sebesar 19,68% atau Rp20,47 triliun, untuk belanja barang dan sisanya untuk belanja pegawai.

Kebutuhan mendesak TA 2016 yang diprioritaskan untuk mendukung prioritas nasional, antara lain pembangunan waduk dan bendungan, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua. Kemudian juga pos untuk pembangunan rumah khusus di Papua dan Papua Barat, penanganan infrastruktur di Provinsi Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Barat.

TAK GANGGU INFRASTRUKTUR - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, kementeriannya akan menjadi salah satu kementerian yang bakal terkena imbas dari pemangkasan tersebut.

"Pemangkasan anggaran kan dulu sudah pernah, sekarang yang kedua. Pemangkasan anggaran yang kedua ini sekitar Rp65 triliun. Belum ada ketetapan tapi untuk Kementerian PUPR kemungkinan kena pemangkasan lagi Rp2 triliun," kata Basuki ditemui di kantornya, Senin (8/8) malam.

Sebelumnya, dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, telah ditetapkan besaran pemangkasan anggaran ´jilid satu´ untuk masing-masing K/L.

Kementerian PUPR menjadi yang paling besar mengalami pemangkasan anggaran, yakni Rp8,459 triliun, dari anggaran awal yang tercantum dalam APBN 2016 sebesar Rp104,08 triliun. Dengan adanya rencana pemangkasan ´jilid dua´ tersebut, total pemangkasan anggaran yang dialami kementerian infrastruktur ini akan mencapai Rp10 triliun.

Meski begitu, Basuki mengaku, hal tersebut tidak akan mengganggu kinerja pembangunan. "Untuk anggaran yang dipotong, kami akan rasionalisasi di anggaran-anggaran belanja seperti perjalanan dinas dan anggaran rapat-rapat yang tidak perlu. Kemudian kami juga akan rekonsolidasi untuk proyek-proyek multiyears (tahun jamak) agar proses pembayarannya bisa dibuat agak panjang. Yang tadinya dua tahun, kita buat tiga tahun. Jadi pembangunan fisik tidak terganggu. Tetap bisa berjalan," tegas Basuki. (dtc)