JAKARTA, GRESNEWS.COM - Beberapa hari belakangan ini, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mendadak "mesra" dengan Presiden Joko Widodo. Hari Minggu (5/7) lalu, misalnya, Rini bersama Jokowi pergi meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Kamojang Unit 5 berkapasitas 1x35 megawatt di Garut, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, baik Jokowi maupun Rini, tampil kompak mengenakan jaket kulit.

Rini-lah yang pertama kali membeli jaket kulit itu di stand UKM binaan Pertamina yang berada tak jauh dari lokasi peresmian. Kebetulan lokasi acara memang berada di ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Udara dingin rupanya cukup menggigit bagi Rini yang ketika itu mengenakan setelan kemeja putih dan celana kain berwarna hitam. Jaket kulit hitam seharga Rp1,3 juta itu pun kemudian dibeli Rini dan langsung dikenakannya.

Tak lama, Presiden Jokowi pun ikut membeli jaket kulit serupa. "Berapa harga jaket kulitnya?" kata Jokowi kepada penjaga stand. Belum sempat dijawab, Menteri Rini Soemarno yang ada disebelah Jokowi mengungkapkan harganya Rp1,3 juta. "Itu harganya Rp1,3 juta Pak, ini jaket yang saya pakai beli di sini," kata Rini.

Jokowi pun membeli jaket kulit tersebut dan langsung memakainya. Alhasil sepanjang acara peresmian itu, Jokowi dan Rini tampak kompak, meresmikan PLTP Kamojang menggunakan jaket kulit asli Garut.

Dengan menunjukkan kekompakan ini, memang ada kesan Rini ataupun Jokowi ingin menunjukkan kepada publik bahwa hubungan diantara keduanya tidak mengalami kendala berarti. Maklum, pekan-pekan belakangan ini, Rini kerap dituding tidak loyal kepada Jokowi. Bahkan sempat beredar transkrip yang disebut-sebut sebagai rekaman perkataan Rini yang isinya meragukan pemahaman Jokowi terkait kinerja Rini Soemarno sebagai menteri BUMN.

Beredarnya transkrip itu menjadi puncak ketegangan antara Rini Soemarno dan para petinggi PDIP yang ketika itu, entah mengapa memang getol menyerang Rini terkait kinerjanya dan bahkan tanpa ragu meminta Jokowi melengserkan Rini (dan juga Seskab Andi Widjajanto) jika Jokowi jadi melakukan reshuffle kabinet.

Hubungan Rini dengan PDIP sendiri (termasuk dengan Megawati) memang menegang sejak Rini bersama Andi masuk tim transisi yang juga ikut menyusun kabinet kerja Jokowi. Santer beredar kabar, Rini dan Andi bersama Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan dinilai telah "membajak" Jokowi dari PDIP selaku partai pengusungnya. Bahkan disebut-sebut Rini dan Andi mempersulit komunikasi Jokowi dengan partai dan kadernya.

Karena itu elite PDIP seperti Effendi Simbolon terus melontarkan serangan. Rini bersama Andi Widjajanto yang juga bagian dari tim transisi dianggap pengkhianat karena seolah menjaga jarak dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sejumlah sumber menyebut dua nama itu memang tidak berasal dari kantong Ibu Mega.

Goyangan ke menteri Rini semakin santer menjelang reshuffle yang kabarnya akan dilakukan setelah lebaran nanti. Sejumlah elite PDIP mengaku mendengar isu menteri Rini adalah salah satu yang bakal di-reshuffle.

MESRA BOLEH AMAN BELUM - "Kemesraan" hubungan yang ditunjukkan Jokowi dan Rini ini memang bisa ditafsirkan macam-macam. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio berpendapat, kemesraan hubungan Jokowi-Rini ini bisa jadi merupakan momen "pencitraan" bagi Rini bahwa hubungannya dengan Jokowi tetap baik meski serangan bertubi-tubi datang dari elit PDIP. "Ini bisa jadi tidak menunjukkan apa-apa selain pencitraan Rini," katanya kepada gresnews.com, Selasa (7/7).

Pada sisi lain, kata Hendri, kemesraan ini jika ditilik dari sisi Jokowi bisa saja ditafsirkan sebagai sinyal Jokowi kepada PDIP bahwa dia dalam soal reshuffle kabinet akan bersikap independen. Hendri menilai, Jokowi sendiri memang lebih percaya diri dibandingkan 7 bulan lalu saat baru dilantik. "Dan betul, presiden dicitrakan lebih independen saat ini," kata Hendri Satrio.

Apakah ini pertanda Rini akan aman? "Belum. Tidak ada menteri yang aman saat ini," tegas Hendri. Dia menilai, Jokowi dalam mengambil keputusan soal reshuffle tetap akan berpatokan pada hasil kinerja para menterinya.

Sebelumnya, Hendri sempat menyatakan, kinerja buruk menteri-menteri Jokowi bisa mempengaruhi citra publik terhadap Jokowi yang selama ini positif. "Ekspektasi publik pada Jokowi sangat tinggi, ketika kinerja menterinya payah, apapun kesalahan yang dibuat menteri pasti akan ditimpakan kepada Jokowi," tegasnya.

Memang belakangan, meski terus digoyang Rini justru dikabarkan malah mendapat angin dari Jokowi dan diprediksi bakal aman dari reshuffle kabinet. Sebagai anggota ring 1 Jokowi sejak di tim transisi, Rini terus mendapat posisi khusus di dekat Jokowi termasuk mendapat "jatah" sebagai menteri BUMN. Rini juga sebelumnya dikenal memiliki hubungan sangat dekat dengan Megawati meski belakangan dikabarkan hubungan itu retak.

Hanya saja, para elite politik di PDIP masih yakin bahwa posisi Rini belum aman. "Dengar-dengar info yang berseliweran namun belum terkonfirmasi. Namun memang Rini dan Andi dianggap kinerjanya buruk dan kemudian tidak menopang program Nawa Cita Presiden," kata politisi PDIP Masinton Pasaribu, Selasa (7/7).

Sementara itu, politisi senior PDIP Pramono Anung menilai, hubungan "mesra" yang ditunjukkan Rini dengan Jokowi merupakan sesuatu yang wajar-wajar saja. "Hubungan orang, ya berdua itu Presiden dan menterinya pasti baik," kata politikus senior PDIP Pramono Anung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (7/7).

Terkait isu reshuffle, Pramono bilang itu merupakan hak prerogatif Presiden. Sebagai partai pengusung, PDIP menilai Jokowi paham tentang kriteria orang pilihannya. "Itu kewenangan, hak prerogatif Presiden. Apa yang jadi keputusan Presiden akan mengikat bagi semuanya. Saya yakin Presiden punya pertimbangan cukup matang selama 9 bulan ini," ujar anggota Komisi I DPR ini.

Menurut Pramono, orang-orang pilihan Jokowi harus punya pengalaman menghadapi krisis. Itu karena melihat situasi ekonomi saat ini. "Presiden dalam putuskan orang yang bantu beliau, harus punya pengalaman atasi krisis," ujarnya.

PDIP BAKAL MERANA? -  Gelagat yang ditunjukkan Jokowi ketika Rini terus diserang oleh PDIP ini memang boleh jadi bikin khawatir para elit PDIP yang selama ini getol menyerang Rini cs. Saat ini bukan rahasia lagi bahwa di internal kekuasaan memang tengah terjadi rebutan pengaruh yang kuat antara geng Rini, Andi dan Luhut dengan PDIP untuk mendapatkan perhatian Jokowi. Bahkan PDIP sempat tanpa malu-malu, menyatakan meminta jatah lima menteri di reshuffle kabinet.

Terkait hal ini, Rini sendiri diam-diam memang menunjukkan sikap optimisnya bahwa dia tak bakal digusur Jokowi meski optimisme itu ditunjukkan dengan nada merendah. Rini menegaskan hubungannya dengan Jokowi dan partai pengusung di KIH baik-baik saja, namun ia tak khawatir kalau dirinya bakal di-reshuffle. Semacam menghibur diri, Rini menyatakan dirinya tetap akan mensyukuri kalau direshuffle karena akan punya banyak waktu dengan cucunya.

Toh belakangan isu itu lenyap dengan sendirinya. Termasuk isu adanya menteri yang mengatai Jokowi yang dilontarkan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo. Presiden Jokowi sendiri tampak cuek dengan isu ini meski dilapori langsung oleh Tjahjo Kumolo.

Mensesneg Pratikno mengatakan, Presiden Jokowi santai dan cenderung cuek menanggapi laporan sesama menteri itu. Rini sendiri, dalam situasi sulit ini mencoba tetap tenang. Setiap kali ditanya reshuffle kabinet, Menteri Rini terus bicara dirinya tak pernah khawatir dan menghormati sepenuhnya keputusan Presiden Jokowi.

Menteri Rini hanya berharap tak ada yang menebar fitnah di bulan Ramadan. "Sepatutnya dalam bulan suci Ramadan ini kita semua tidak semestinya memfitnah orang," ujar Rini, Senin (29/6) lalu.

Rini malah kerap menunjukkan sikap respek ke Jokowi, bertolak belakang dengan isu dia melecehkan kemampuan Jokowi. "Bagi saya adalah mutlak untuk mematuhi dan menghormati Presiden sebagai atasan saya," tutur Rini.

Sebaliknya, posisi PDIP sebagai pihak "penyerang" justru malah menjadi serba tanggung. Menyerang Rini dicueki Jokowi, citra partai di mata publik malah jadi jeblok, PDIP pun jadi seperti partai merana yang mengemis-ngemis kepada presiden minta jatah tambahan di kabinet hasil reshuffle. Sikap ini dinilai tak patut dilakukan partai sebesar PDIP

Sikap Tjahjo yang menyebut ada menteri yang mengatai Jokowi misalnya, malah dipertanyakan banyak pihak. Meski dengan niat membela nama baik presiden, Tjahjo dianggap melakukan politicking sesama menteri.

"Penyampaian di publik mengenai keburukan-keburukan yang terjadi merupakan langkah yang buruk dan merupakan cara politicking antar menteri, dan menjadi opini yang sangat buruk di mata masyarakat," kritik eks Wakil Ketua MPR RI Hajrianto Thohari, usai acara Silaturahmi Intelektual Muhammadiyah di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (1/7) lalu.

Manuver Tjahjo seolah senada dengan dorongan elite PDIP soal reshuffle kabinet kepada sejumlah menteri. Padahal reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden. "Pergeseran menteri dan lain sebagainya merupakan hak sepenuhnya ada di Presiden, bukan manuver-manuver politik. Tapi cara-cara yang dilakukan saat ini sangat tidak elok, dan bukan menjadi pendidikan politik yang baik, karena mengusulkan reshuffle bukan menyebabkan intrik-intrik politik apalagi jika dipandang dari sisi terminologi yang digunakan terlihat sangat kasar," protes Hajri.

BISA JADI BUMERANG - Sikap keras yang ditunjukkan PDIP terkait Rini dan juga reshuffle kabinet ini boleh jadi malah akan jadi bumerang bagi PDIP sendiri. Sebab boleh jadi Jokowi sendiri akan merasa terganggu dan alih-alih memenuhi tuntutan PDIP bisa jadi Jokowi malah bertindak sebaliknya.

Pasalnya, manuver yang ditunjukkan Tjahjo dinilai bisa mengganggu citra Presiden Jokowi. "Perilaku saling serang sesama menteri sangat memprihatinkan. Bukannya mendukung Presiden menjaga soliditas kabinet kerja, para menteri justru melakukan tindakan yang berpotensi menghancurkan citra kabinet di mata publik," kata Bendahara Umum Golkar hasil Munas Bali, Bambang Soesatyo, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (3/7).

Bagi Bambang, ungkapan kepada publik bahwa ada seorang menteri mengejek Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah cerminan dari perilaku kekanak-kanakan. Menurut Sekretaris FPG DPR ini, para menteri seharusnya berkoordinasi dengan baik.

"Itu namanya konyol dan sama sekali tidak beretika. Sebagai sesama pembantu Presiden,  para menteri harusnya tidak boleh gagal paham bahwa penuturannya itu telah merusak soliditas dan citra kabinet di mata publik, dan juga mempermalukan Presiden Jokowi," kritiknya.
 
Memang semestinya persoalan di internal kabinet tidak harus diumbar ke ruang publik. "Apalagi kalau persoalan itu bersifat personal dan tidak mengganggu kepentingan umum. Kalau benar ada menteri mengejek Presiden, sebaiknya cukup melaporkan penghinaan itu langsung kepada Presiden untuk diselesaikan oleh Presiden sendiri," katanya.
 
"Kalau kasus seperti ini diumumkan kepada publik, tentu saja akan menimbulkan kegaduhan dan memancing intrik politik yang menimbulkan kecurigaan bahwa ada kesengajaan menambah tekanan kepada Presiden agar segera melakukan reshuffle kabinet," pungkasnya.

Terlebih, diantara elite PDIP yang menyerang Rini sendiri, ada juga tokoh-tokoh kabinet yang kinerjanya juga disorot publik. Diantaranya adalah Puan Maharani yang menjabat sebagai Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan.  

Pengamat politik dari Populi Center Nico Harjanto mengatakan, kinerja Puan selama ini tak ada yang signifikan. Nico menyindir PDIP yang sebelumnya meminta tambahan jatah menteri, termasuk mengenai kinerja menteri-menteri dari PDIP yang dinilai kurang seperti Menteri PMK Puan Maharani.

"Ini bukan masalah jatah-jatahan, kabinet bukan saham. Kalau kerjanya nggak bener buat apa dipertahankan? Ini dibilang jatah kurang lima, jangan terfokus di menteri ekonomi. Orang parpol pun banyak yang tidak bener kinerjanya. Lihat saja Menkum dan HAM kinerjanya apa? Lalu menteri PMK itu, kinerjanya apa?" tukas Nico.

Belum lagi menteri dari PDIP lainnya yaitu Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang dinilai sering bikin gaduh pemerintahan Jokowi dengan sikapnya dalam konflik internal Partai Golkar dan PPP, juga terkait usulan revisi UU KPK yang dinilai tak mencerminkan sikap antikorupsi karena akan mempreteli kewenangan KPK diantaranya soal penyadapan.

Dengan posisi yang serba sulit bagi PDIP, bukan mustahil Presiden Jokowi malah akan mengambil sikap independen dan malah mengurangi porsi PDIP di pemerintahan. Apalagi santer terdengar Jokowi juga akan bermanuver menggandeng partai-partai di Koalisi Merah Putih. Jika ini yang terjadi, alih-alih dapat jatah tambahan PDIP justru bakal tambah merana. (dtc)

BACA JUGA:
Tags