JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pimpinan DPR RI menyatakan tidak akan ada pengerahan pengamanan dalam (Pamdal) Gedung Dewan oleh Golkar Kubu Aburizal Bakrie (Ical) untuk proses rotasi anggota DPR. Meski hal itu dilakukan oleh struktur kepengurusan fraksi yang sah pimpinan Ade Komarudin dari kubu Ical. Sebab tindakan anarkis dengan mengerahkan Pamdal dinilai tidak diperlukan.

"Rasanya tidak harus sampai situ, semua pasti taat aturan dan mudah-mudahan tidak ada masalah," kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di Gedung DPR, Senayan, Rabu (22/4)

Walaupun begitu dirinya menilai fraksi kubu Ical yang sah karena Golkar masih bersengketa dalam hukum maka kepengurusan yang diakui merupakan hasil Munas Riau 2009. Sehingga Ade berhak melancarkan rotasi.

Sebelumnya, kubu Agung Laksono juga mengajukan rotasi fraksi. Namun rotasi pihak Ical yang diterima. "Dalam proses sengketa Golkar kita tidak dapat menggunakan putusan SK Kemenkum HAM," katanya.

Kompak dengan pernyataan Agus Hermanto, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah juga menyatakan setelah ada putusan sela, struktur kepengurusan fraksi Golkar di DPR dianggap tak ada perubahan. "Pak Ade masih resmi, jika ada putusan final di pengadilan mengalahkan Ical maka baru berubah lagi," ujar Fahri di Gedung DPR, Senayan, Rabu (22/4).

Sekretaris Fraksi Golkar kubu Ical Bambang Soesatyo sebelumnya mengatakan jika ada anggota fraksi Golkar yang menolak rotasi yang akan dilakukan kubunya maka ia tak segan mengerahkan Pamdal DPR. Sebab rotasi yang diajukannya juga telah disahkan lewat Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani Ketua DPR Setya Novanto.

"Jika ada anggota DPR yang sudah dirotasi masih membandel dan mengganggu jalannya rapat di komisi-komisi maupun di alat kelengkapan dewan, pimpinan rapat dapat meminta bantuan Pamdal untuk mengeluarkan yang bersangkutan," ujarnya.

Ancaman rotasi paksa ini, dijawab oleh fraksi kubu Agung Laksono dengan pernyataan menolak. Bahkan kubu Agung menyatakan akan melayangkan mosi tidak percaya dengan pimpinan DPR. Sebab pimpinan DPR dinilai lebih memihak kepada kubu Aburizal.

Menanggapi ancaman mosi tidak percaya ini, Fahri mengaku, ancaman tersebut tidak akan berdampak apa-apa. "Di dalam parlemen mosi itu ada tapi bukan pada pimpinan DPR, melainkan pada pemerintah. Nah ini kan tidak relevan," katanya.

BACA JUGA: