JAKARTA, GRESNEWS.COM - Identitas menteri yang dinilai telah menghina Presiden Joko Widodo, pelan-pelan dikuak oleh kalangan elite PDIP. Politikus PDIP Masinton Pasaribu mengatakan, sang menteri yang telah mengata-ngatai Jokowi dan meragukan kemampuan Jokowi itu adalah seorang menteri perempuan, berlatar belakang profesional dan ada di sektor perekonomian.

"Baru satu yang aku dengar. Aku sebut cirinya saja. Bukan dari PDIP, bukan dari partai-partai pendukung, latar belakangnya profesional independen tapi sebenarnya bukan juga. Sektor di bawah koordinasi perekonomian. Perempuan," kata Masinton saat dihubungi, Senin (29/6).

Sang menteri dinilai menghina Jokowi karena telah meragukan kepemimpinan dan kebijakan Jokowi. Masinton menduga menteri tersebut bereaksi demikian karena takut digeser dari posisinya.

"Mungkin karena mau direshuffle, dia kemudian bilang presidennya ragu-ragu dan sebagainya. Harusnya tidak boleh bawahan lakukan kritik pada presiden itu di luar rapat, kalau ada kebijakan yang gimana sampaikan ke presiden, bukan ke yang lain," ungkap anggota Komisi III DPR ini.

Meski begitu, Masinton enggan menyebut langsung nama menteri tersebut. Menurutnya, Jokowi pun sudah mengetahui persis siapa menteri tersebut. "Aku kan enggak enak kalau menyebut nama, kalau orangnya berkeberatan, bisa dianggap melakukan pencemaran," ujarnya.

Sebelumnya, Tjahjo menjelaskan bahwa sejak awal Presiden Jokowi tak pernah membeda-bedakan mana menteri yang berasal dari partai politik tertentu atau pun non partai. Sebagai bagian dari kabinet, Tjahjo mengaku tahu siapa-siapa saja yang dianggap tak loyal.

"Kalau (misal) masyarakat mengata-ngatai Presiden, kan sekarang terbuka bisa pers bisa medsos. (Tapi) kalau sampai pembantu Presiden yang ngomong enggak pantes!" ujar Tjahjo di kediaman Menko PMK Puan Maharani, Minggu (28/6)

"Memang ada menteri yang mengata-ngatai Presiden?" tanya wartawan. "Ada!" jawab Tjahjo dengan nada tinggi.

MENGARAH KE RINI SOEMARNO? - Masinton memang tidak menyebut nama menteri tersebut. Hanya saja melihat ciri-cirinya, nyaris bisa dipastikan sang disasar Masinton adalah Menteri BUMN Rini Soemarno. Seperti diketahui, ada 10 kementerian di bawah koordinasi kementerian koordinator bidang ekonomi.

Kemementerian itu adalah: Kementerian Keuangan,Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Dari sepuluh kementerian itu, hanya ada dua kementerian yang dipimpin perempuan yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian BUMN. Menilik hubungannya, Kementerian LHK yang dipimpin Siti Nurbaya, memiliki hubungan yang cukup baik dengan Jokowi. Siti juga termasuk menteri dari kalangan profesional, namun dia terhitung loyal kepada presiden.

Nah, kini tinggal satu nama yang tersisa yaitu Menteri BUMN Rini Soemarno. Tudingan Masinton bisa saja mengarah ke Rini karena hubungan antara PDIP dan Rini, entah mengapa belakangan ini memang memanas. Kerap kali elite PDIP melancarkan kritik dan mengeluhkan kinerja Rini, bahkan tak segan mengusulkan agar Rini diganti.

Bahkan santer terdengar, Ketum PDIP Megawati Soekarniputri sendiri yang mengusulkan agar Presiden Jokowi mengevaluasi tiga menteri, termasuk Rini Soemarno. Rini dinilai telah "mengkhianati" PDIP dan membajak komunikasi antara Jokowi dengan partai.

Hal itu ditegaskan sendiri oleh Ketua DPP PDIP Effendi Simbolon. "Kalau Luhut itu kan bukan kader PDIP itu terserah Pak Jokowi. Kalau Andi sama Rini itu kan pengkhianat, ya itulah Ibu Mega terlalu percaya dulu," kata Ketua DPP PDIP Effendi Simbolon, kepada wartawan, Rabu (4/2) lalu.

Effendi pun menyarankan Jokowi untuk kembali kepada ke habitatnya sebagai kader PDIP yang loyal. Dia menyarankan Jokowi mengevaluasi dua menteri tersebut.

"Dia kan marhaen, coba belah dadamu kan merah. Kalau anda merasa kader PDIP dengungkan Trisakti ke seantero dunia, jangan ada Rini Soemarno. Rini itu kan nempel Ibu Mega siang malam, Ibu Mega sendiri sih milih model begitu. Andi anak kemarin, pegawai negeri tiba-tiba jadi begitu, padahal baru dari Maret nempel Jokowi. Udah ngelunjak begini," kata Effendi yang kerap menentang kebijakan Jokowi seperti kenaikan BBM tersebut.

NAIK TURUN HUBUNGAN RINI-PDIP - Jejak hubungan antara Rini Soemarno dengan PDIP khususnya dengan sang ketum Megawati Soekarnoputri bisa dilacak jauh ke belakang ke era Orde Lama. Ayah Rini, M. Soemarno adalah seorang menteri di era Presiden Soekarno yang adalah ayahanda Megawati.

Rini sendiri mengakui keluarganya memiliki hubungan yang cukup dekat dengan keluarga Soekarno, khususnya Megawati. Dan seolah "bersaudara", Megawati yang belakangan naik ke tampuk kepemimpinan nasional juga seperti menaruh kepercayaan besar kepada Rini.

Boleh dikatakan, kemana Mega melangkah, di situ akan ada Rini Soemarno. Tak heran jika ketika Megawati berkuasa, Rini diberikan kepercayaan menjadi Menteri Perindustrian. Pun kemudian, ketika Jokowi yang diusung oleh PDIP berhasil naik ke pucuk tertinggi kepemimpinan nasional, lagi-lagi Rini dapat "jatah" kursi menteri yaitu Menteri BUMN.

Rini bahkan ikut cawe-cawe di ring 1 Jokowi pasca menang pilpres 2014 dengan membentuk tim transisi dan menjadi ketuanya. Hanya saja, diperkirakan pada saat itu pulalah, hubungan antara Rini dengan PDIP khususnya Megawati mulai memburuk. Rini lewat tim transisi dinilai telah berupaya menjauhkan Jokowi dari PDIP.

Ada beberapa indikasi dari memburukanya hubungan antara Rini dan PDIP/NMegawati. Meski tak pernah tegas-tegas menyebut dirinya kader PDIP, Rini terlihat sebagai sosok yang loyal kepada partai berlambang banteng bermoncong putih itu.

Rini selalu hadir dalam acara-acara yang dihelat Megawati dan PDIP. Misalnya dalam kampanye tahun 2009 silam, Rini selalu berada tak jauh dari Megawati. Pun begitu saat PDIP menghelat Rakernas IV di Semarang tahun 2014 silam.

Nah, melihat lengketnya Rini dengan Mega, maka timbul pertanyaan ketika Rini tak hadir di acara Kongres IV PDIP di Sanur Bali, medio April 2015 lalu. Ketidakhadiran Rini inilah yang dinilai sebagai tanda mulai retaknya hubungan Rini dengan PDIP/Megawati.

Megawati sendiri dikabarkan pernah marah besar kepada Rini karena dinilai terlalu ikut campur urusannya dengan presiden Joko Widodo. Kemarahan tersebut membuat Mega mendorong Jokowi mencopot jabatan Rini.

Kini hubungan itu terus memanas setelah isu reshuffle kabinet mengemuka. Elite PDIP secara terbuka mulai menunjukkan ketidaksukaan mereka pada Rini Soemarno. Sejumlah kader PDIP menyebut Rini sebagai pengkhianat bersama Luhut Pandjaitan dan Andi Widjajanto.

"Pengkhianat itu paling rendah harusnya seorang Rini dan Andi mendengar kata pengkhianat, harus dengan sendirinya mengundurkan diri karena anda sudah begitu rendahnya kodrat anda di mata kita," kata Ketua DPP PDIP Effendi Simbolon dalam sebuah kesempatan.

Hal senada juga disampaikan Masinton Pasaribu. "Dengar-dengar info yang berseliweran namun belum terkonfirmasi. Namun memang Rini dan Andi dianggap kinerjanya buruk dan kemudian tidak menopang program Nawa Cita Presiden," kata Masinton saat berbincang, Jumat (26/6) lalu.

Anggota Komisi III DPR ini menilai Rini mempunyai kinerja yang buruk. Pengelolaan BUMN lewat Penyertaan Modal Negara dinilainya tak efektif. "Hal-hal itu yang menurut kita menjadikan dia layak diganti," tutur Masinton.

RINI PASRAH - Menghadapi berbagai tekanan dari internal PDIP dan juga desakan elite PDIP agar Rini diganti, membuat sang menteri mengambil sikap pasrah. Rini Soemarno mengaku tidak terlalu memikirkan kritikan beberapa pihak, yang menilai kinerjanya buruk.

Dia mengaku ikhlas jika nantinya benar-benar diganti oleh Presiden Jokowi. "Silakan saja, saya di sini melakukan tugas, dipilih, dan ditunjuk oleh Presiden. Saya terserah Presiden," katanya, beberapa waktu lalu.
Dia bilang, dia akan mengikuti apapun keputusan Jokowi selaku pimpinan negara. "Saya rasa menteri ataupun semua menteri yang punya tanggung jawab bapak Presiden, semua keputusan ada di bapak Presiden," kata Rini

Meski siap diganti, Rini mempertanyakan bila dirinya dinilai tidak bekerja alias tidak memiliki kinerja yang mumpuni selama dipercaya sebagai Menteri BUMN. "Angle mana yang melihat performance saya rendah?" tanyanya.

Terkait hubungannya dengan PDIP yang belakangan kurang harmonis, Rini enggan menanggapinya. Rini mengatakan, komunikasinya dengan PDIP sama dengan partai-partai lain, karena ia bukanlah menteri dari kalangan Parpol. "Kan saya non partai, jadi saya berkomunikasi dengan PDIP, Nasdem, PKS, PKB, sama saja," ujarnya.

NAMA MENTERI RESHUFFLE BEREDAR - Meski reshuffle kabinet direncanakan diumumkan setelah lebaran, namun, nama-nama menteri yang bakal masuk kabinet kerja pasca reshuffle sudah mulai berseliweran.  

Sejumlah nama-nama baru kabarnya bakal masuk kabinet Jokowi. Namun sebenarnya bukan benar-benar tokoh baru, mereka sudah lama dikenal di panggung politik nasional.

Dari internal PDIP ada dua nama kandidat menteri, yakni orang kepercayaan Megawati Pramono Anung dan Wasekjen PDIP Ahmad Basarah. Namun nama Pramono lebih santer disebut bakal jadi menteri, sejumlah elite PDIP menyebut Pramono bakal mengisi kursi Seskab atau Menteri BUMN.

"Saya pikir Pak Pramono Anung mempunyai kualifikasi yang cukup sebagai menteri. Jadi Sekretaris Kabinet bisa, jadi Sekretaris Negara bisa, jadi Menteri ESDM bisa," kata Sekretaris Fraksi PDIP DPR Bambang Wuryanto.

Selain nama-nama tersebut juga muncul nama-nama calon menteri dari luar parpol. Antara lain nama eks Menkeu era SBY, Sri Mulyani, yang kabarnya akan mengisi kursi Menkeu. Nama berikutnya adalah eks Gubernur BI Darmin Nasution kabarnya akan menduduki Menko Perekonomian, Kuntoro Mangkusubroto calon Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Apakah empat orang itu benar-benar akan menggeser menteri-menteri yang saat ini sedang menjabat? Tentu jawabannya akan sangat jelas setelah reshuffle kabinet diumumkan. Namun kabarnya Sri Mulyani menolak secara halus tawaran jadi Menkeu. (dtc

 

BACA JUGA: