Dana Suap Walikota Tegal dan Pilkada 2018

Kamis, 31 Agustus 2017, 14:00:40 WIB - Politik

Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) non job melakukan aksi cukur gundul di depan Kantor Walikota Tegal, Siti Masitha, Komplek Pemerintahan Kota Tegal, Jawa Tengah, Rabu (30/8). Aksi cukur gundul puluhan PNS non job tersebut sebagai wujud syukur mereka pasca penangkapan OTT Walikota Tegal, Siti Masitha oleh KPK. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno yang kerap dipanggil Bunda Sitha jadi tersangka suap pengelolaan dana kesehatan di RSUD Kardinah dan pengadaan barang jasa di Pemkot Tegal TA 2017. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga uang suap tersebut akan digunakan Sitha untuk pencalonan di Pilkada 2018.

Sitha sedianya akan menggandeng pengusaha yang juga orang kepercayaannya, Amir Mirza Hutagalung, untuk 'berduet' di Pilwalkot Tegal periode 2019-2024. Namun, rencana tersebut buyar lantaran Sitha dan Amir justru ditangkap KPK.

"Sejumlah uang ini diduga digunakan untuk membiayai pemenangan keduanya nanti di 2018 di Kota Tegal itu untuk pilkada. Lalu informasi SMS akan berpasangan AMH, satu sebagai wali kota dan satu wakil wali kotanya," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (30/8).

Sitha dan Amir ditangkap tangan pada Selasa (29/8) lalu. Dalam operasi tangkap tangan (OTT) diamankan uang Rp 200 juta di rumah Amir. Sementara Rp 100 juta dikirimkan ke rekening Amir. Masing-masing Rp 50 juta ke rekening di Bank BCA dan Rp 50 juta ke rekening di Bank Mandiri.

KPK menduga total keseluruhan suap yang diterima keduanya adalah Rp 5,1 miliar. Sebanyak Rp 1,6 miliar dari jasa pelayanan rumah sakit dengan indikasi diterima dalam rentang waktu Januari-Agustus 2017. Kemudian ada juga dana fee dari proyek-proyek di Pemkot Tegal sekitar Rp 3,5 miliar dalam rentang waktu Januari-Agustus 2017.

Akibat perbuatannya, Bunda Sitha dan Amir selaku tersangka penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar