JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dianggap gagal mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. Selama dua periode pemerintahannya kebutuhan pangan masih dominan didatangkan dari luar, dari pada produksi sendiri.  

Selain itu dalam program kerjanya, pangan diletakkan di peringkat lima dari sebelas peringkatnya. Bahkan anggaran APBN hanya 0,003% yang menyasar perlindungan perikanan di Indonesia. "Memang kita tidak memperhatikan pangan kok, lebih fokus ke wisata. Nanti para petaninya bisa kerja di sana,” ujar Tejo Wahyu Jatmiko, Koordinator Nasional Aliansi untuk Desa Sejahtera (ADS) menirukan gaya para menteri saat ditanya ADS mengenai program pangan saat diskusi di Cikini, Jumat, (30/5).

Dengan banyaknya contoh impor beras, kedelai, jagung, ikan, dan masih banyak yang lainnya, SBY jelas tidak berhasil melakukan swasembada pangan yang ia pernah canangkan di tahun 2004, “Di tahun 2004 SBY mencanangkan swasembada beras di tahun 2010, tapi di 2009 ia melakukan revisi untuk swasembada 2014. Ambil contoh saja beras yang mau di swasembada 10 juta ton. Tapi sekarang di Bulog saja cuma ada 5 juta ton, gagal kan?” ucap Said Abdullah, Koordinator Pokja Beras.

Said mengatakan bagaimana mungkin berswasembada pangan jika masih melakukan impor pangan di sana sini. Contoh lain kegagalan SBY dalam mengatur pangan adalah tentang pencurian ikan, “Di Denmark SBY menyatakan Indonesia akan menetapkan konservasi bagi hutan dan laut, hal itu merugikan nelayan dan petani asli iIndonesia,” ujar Abdul Halim, Koordinator Pokja Ikan ADS.

Hal inilah yang membuat nelayan tradisional malah tidak bisa melaut hingga 12 mil karena sudah dikuasai asing. “Malah dua puluh enam nelayan tewas ditembak dengan sengaja oleh aparat keamanan akibat melewati batas,” ujar Halim.

Menurutnya hal ini sangat miris lantaran asing malah mendapatkan backingan aparat dalam merampas ikan di Indonesia. Ia mencontoh kasus di Pulau Komodo November 2002 lalu, sebuah LSM Asing bekerja sama dengan Bank Dunia membentuk wilayah wisata yang bertujuan membangun masyarakat di daerah sekitar. Tapi yang terjadi penduduk di sana malah terjajah di tanah sendiri, “Sepuluh tahun pemerintahan SBY, ia hanya memperkuat liberalisme, siapa yang kuat, dia yang menang!” tutur Halim.

BACA JUGA:
Tags