JAKARTA, GRESNEWS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya melaksanakan pemilihan pimpinan komisi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) setelah hampir sebulan tidak bekerja karena belum membentuk komisi. Pemilihan pimpinan ini pun dilaksanakan tanpa dihadiri satupun fraksi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) karena belum menyerahkan nama-nama untuk komisi. PPP juga ikut absen dalam pemilihan pimpinan komisi dan AKD. Sehingga hanya fraksi dari Koalisi Merah Putih (KMP) yang hadir.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Pimpinan DPR. Secara teknis memang semua fraksi yang hadir mengajukan paket pimpinannya di depan forum. Semua paket yang diajukan pun memiliki nama-nama yang sama antar fraksi. Hal itu terjadi di seluruh komisi yang sudah melakukan pemilihan pimpinan komisi. Sehingga bisa dikatakan pemilihan pimpinan komisi dan AKD yang berlangsung hari ini berjalan dengan mekanisme aklamasi. Hari ini terdapat sejumlah komisi yang telah melakukan pemilihan pimpinan yaitu komisi I, komisi II, komisi IV, dan komisi VIII.

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengatakan ia telah memimpin pemilihan pimpinan komisi sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Fadli menganggap pemilihan pimpinan telah terpenuhi secara kuorum. "Terdapat enam fraksi yang telah mendaftarkan diri untuk dimasukkan ke dalam komisi. Jumlah tersebut sudah cukup untuk melaksanakan pemilihan pimpinan komisi dan AKD," kata Fadli di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (29/10).

Menurutnya, kini saatnya anggota DPR bekerja melihat banyak agenda yang tertunda karena terdapat sejumlah fraksi yang belum juga menyerahkan nama-nama untuk menjadi anggota dalam komisi. Ia menambahkan masih menunggu fraksi dari KIH untuk menyerahkan nama-nama untuk komisi.

Pasalnya jika mereka tidak juga menyerahkan nama, maka mereka hanya bisa menjadi peserta sidang paripurna. Fadli menduga, KIH tak juga menyerahkan paket nama di komisi dan AKD karena tidak mau berada dalam komisi. "Tidak masalah, kita jalan terus," ujar Fadli.

Sikap pimpinan dewan yang maju terus menggelar paripurna pimpinan komisi dan AKD ini mendapat tentangan keras dari KIH khususnya yang lokomotif Fraksi PDIP. Politisi senior PDIP Pramono Anung mengatakan telah bertemu pimpinan DPR untuk mengkomunikasikan agar ada jalan keluar dari kebuntuan yang terjadi di DPR.

Ia mengakui telah meminta ruang untuk musyawarah mufakat. Kendati demikian, Pramono tetap kekeuh KIH meminta jatah 16 posisi pimpinan komisi dan AKD. "Kelihatannya teman-teman KMP tetap akan memutuskan apa yang diatur oleh mereka," ujar Pramono di DPR, Jakarta, Rabu (29/10).

Selain itu,  politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno juga mengatakan pihaknya berniat memunculkan Pimpinan Komisi DPR tandingan KMP. "Kita lihat, kemungkinan itu (pimpinan komisi DPR tandingan) sangat dinamis," kata Hendrawan.

Hendrawan menganggap KMP mau memainkan hegemoni di DPR dengan menyapu bersih seluruh jajaran pimpinan Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya. Apalagi, pemimpin pengesahan Pimpinan Komisi adalah Pimpinan DPR yang juga dari KMP.

"Langkah Pimpinan Dewan ini merupakan langkah yang tidak kredibel, dipaksakan, dan tidak arif. Ada kecerobohan dan ketergesa-gesaan," ujar Hendrawan.

PDIP akan membahas soal legitimasi hukum Pimpinan Komisi Tandingan versinya pada kesempatan selanjutnya. Hendrawan belum mau mengungkap detil rencana ini. "Sedang dilakukan koordinasi. Nanti pada saatnya akan disampaikan. Jangan terlalu terburu-buru," kata Hendrawan misterius. (dtc)

BACA JUGA: