JAKARTA, GRESNEWS.COM - PDIP yang ngotot mencalonkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri merupakan langkah blunder di awal kekuasaanya. Akibat manuver politik PDIP itu hubungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan  Polri bergejolak.

Pengamat politik dari the Indonesian Political Literacy Adi Prayitno mengatakan langkah politik PDIP yang terus ngotot mencalonkan Budi Gunawan sangat disayangkan. PDIP dinilai tidak mampu menahan libido berkuasanya. Penunjukan Budi Gunawan dilihat sebagai bentuk bagi-bagi kekuasaan kepada barisan pendukungnya.

"Ini akan menjadi bumerang bagi PDIP dan Jokowi sebagai Presiden," kata Adi kepada Gresnews.com di Jakarta, Minggu (25/1).

Memaksakan Budi Gunawan sebagai langkah keliru. Apalagi, paska dijadikan Budi Gunawan sebagai tersangka politisi PDIP Hasto Kristianto langsung menyerang Ketua KPK Abraham Samad. Ia menuding penetapan tersangka terhadap Budi tersebut bermuatan politis dan dendam pribadi Samad.

Sehingga terjadi penangkapan dan penetapan tersangka Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Mabes Polri menjadi puncaknya. Penangkapan tersebut didasari atas laporan dari politisi PDIP Sugianto Sabran.

Saat ini kredibilitas PDIP sebagai partai penguasa yang berpihak pada kepentingan rakyat mulai dipertanyakan. "Sebelum berkuasa janji manis akan memberangus KKN. Namun dalam praktiknya nonsense," tegas Adi.

Disayangkan diawal pemerintahannya PDIP salah ambil momentum. Kini dukungan dari publik makin tergerus. Gelombang protes terhadap kengototan PDIP pencalonan Budi Gunawan disambut ancaman.

Anggota Indonesia Corruptian Watch (ICW) Donal Fariz yang meyerukan publik menghukum PDIP dengan kasus penangkapan Bambang Widjojanto.  Hukuman itu adalah memboikot calon kepala daerah dari PDI. "Kita tidak perlu berlama-lama menunggu sampai 2019 menghukum PDIP, tahun ini kita bisa hukum mereka dengan memboikot calon kepala daerah mereka," kata Donal.

BACA JUGA: