JAKARTA, GRESNEWS.COM – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bersama gerbong Koalisi Indonesia Hebatnya, sepertinya harus siap-siap gigit jari lagi dalam perebutan kursi pimpinan komisi-komisi di DPR. Sebab musababnya, PDIP kembali menolak tawaran Koalisi Merah Putih yang menawarkan "jatah" 6 kursi pimpinan komisi untuk KIH.

Anggota DPR fraksi PDIP Aria Bima mengatakan, tawaran KMP itu sangat tidak patut. Itu sebabnya PDIP dan fraksi lainya di KIH masih terus menunda memberikan nama paket pimpinan komisi dalam paripurna DPR hingga hari ini. "KMP tawarkan 6 posisi pimpinan dari 47 pimpinan itu gila!" katanya, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (23/10).

Hingga hari ini, DPR sudah tiga kali menghelat rapat paripurna untuk pembentukan komisi dan pemilihan pimpinan komisi. Sayangnya, paripurna kembali menemui jalan buntu. Gerbong Koalisi Indonesia Hebat (KIH) belum mau memberikan nama-nama komisi untuk pembentukan komisi jika belum ada kesepakatan soal mekanisme formula pemilihan pimpinan melalui musyawarah. Sementara, Koalisi Merah Putih (KMP) tetap menginginkan agar dibentuk dulu komisi dan pimpinan dipilih setelahnya.

Aria Bima menyayangkan sikap pimpinan DPR yang tidak melakukan upaya lobi paska deadlocknya paripurna. Jika semua fraksi kembali bertemu di paripurna tanpa lobi, menurutnya paripurna akan menemui hasil yang sama. "Bukannya kita tidak mau setor (nama komisi), tapi kita juga tidak mau dikadalin," ujarnya.

Ia menuturkan KIH sudah memberikan tawaran minimal untuk perolehan pimpinan komisi. KIH menawarkan agar diberi 16 wakil ketua untuk komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD). Menurut Aria masuk akal KIH meminta jumlah tersebut karena paling tidak ada perwakilan KIH di setiap komisi dan alat kelengkapan DPR. "Keinginan posisi 16 wakil ketua komisi tersebut juga nantinya akan dibagi rata di dalam fraksi KIH," ujarnya.

Aria melanjutkan, jika lobi terkait pimpinan mentok, maka DPR tidak akan bisa bekerja. Tapi ia menilai kondisi seperti ini tidak akan bertahan lama. Untuk itu, KIH akan tetap berinisiatif melakukan lobi walaupun tidak dimulai oleh pimpinan DPR.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR fraksi PKS, Fahri Hamzah mengatakan, jika KIH belum memasukkan nama-nama komisi, maka akan diasumsikan mereka tidak menginginkan untuk masuk ke dalam formasi komisi. Jika mereka sudah menyerahkan nama maka pihaknya akan segera melaksanakan paripurna. Fahri menuturkan justru ia heran terkait alasan KIH tidak mau menyerahkan nama-nama untuk komisi.

Ia menambahkan kalau fraksi-fraksi di KIH mau mengambil posisi wakil ketua seharusnya tidak memintanya ke pimpinan DPR tapi memprosesnya dalam pemilihan pimpinan di masing-masing komisi. "Sekarang kita sudah tidak bisa menunggu lagi, sekarang kita sudah bisa bekerja seharusnya," ujar Fahri seusai paripurna di DPR, Jakarta, Kamis (23/10).

BACA JUGA:
Tags