Polemik Prasyarat Partai Baru Ajukan Capres

Kamis, 22 September 2016, 14:00:00 WIB - Politik

Sekelompok siswa SD mendengarkan penjelasan mengenai peserta pemilu saat mengunjungi Rumah Pintar Pemilu di kantor KPU, Jakarta, Senin (5/9). Rumah Pintar Pemilu merupakan layanan dan ruang edukasi kepada masyarakat tentang apa dan bagaimana proses pemilu dan demokrasi di Indonesia. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Usulan pemerintah untuk menggunakan hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 sebagai syarat mengusung calon presiden pada Pemilu Presiden 2019 masih menyisakan polemik, terkait tertutupnya peluang partai baru mengusung calon presiden (capres). Usulan pemerintah itu didasari putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan pemilihan legislatif 2019 digelar serentak dengan pemilihan presiden. Dengan demikian, hasil Pileg 2019 tidak bisa digunakan untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden.

Pengamat politik Arbi Sanit menilai, skema yang diajukan pemerintah itu sudah tepat. Menurutnya tidak bisa partai baru tiba-tiba dapat mengusung pasangan capres karena partai tersebut belum teruji secara publik. Jika hal tersebut dibiarkan maka akibatnya banyaknya partai baru yang dibentuk dengan tujuan hanya untuk mengusung capres.

"Kalau dibiarkan itu namanya tidak beraturan, bukan demokrasi namanya, tapi liar," ujar Arbi Sanit kepada gresnews.com, Rabu (21/9).

Menurutnya, setiap partai harus memenuhi kewajibannya lebih dahulu, sebelum bisa mengusung pasangan capres. Kewajiban yang dimaksud adalah harus mendapat simpati dan suara dari masyarakat dalam pemilu legislatif. Hal itu tentu dibuktikan dengan memiliki jumlah kursi di DPR. Masalahnya pemilu legislatif 2019 diadakan secara serentak dengan pemilu presiden, tentunya para partai baru belum memiliki kursi sehingga tak dapat mengusung calonnya.



"Buktikan dulu dengan mendapatkan kursi di DPR baru mengajukan calon," paparnya.

Selain itu, Arbi meminta KPU menerapkan kualifikasi terhadap pasangan capres. Tidak hanya melalui seleksi administratif, akan tetapi kualifikasi lainnya. Dimana nantinya pasangan capres harus memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan, seperti, soal integritas, setiap calon harus memiliki kejujuran, kehormatan dan dipercaya. Kedua, setiap calon juga harus memiliki kapabilitas, kemampuan berpolitik, kepemimpinan dan itu semua harus ditunjukkan melalui kehidupan sebelum menjadi presiden.

Terakhir menurut dia, setiap calon presiden dan wakilnya harus memiliki jiwa patriotisme. Yaitu jiwa berani berkorban dalam mengambil keputusan demi kepentingan bangsa dan negara. "Semua itu butuh proses, nah ini tiba-tiba partai baru boleh mengusung tanpa ada proses berarti calonnya orang-orang kacau," tegasnya.

Wakil ketua DPR Ri Fadli Zon juga mengungkapkan tanpa keikutsertaan partai-partai baru pun, Pilpres 2019 berpotensi memunculkan 10 pasangan capres. Hal ini dampak dari keputusan MK bahwa pemilu presiden dan pemilu legislatif akan diadakan secara serempak. Sehingga setiap Parpol yang sekarang memiliki kursi di DPR dapat mengajukan calonnya masing-masing.

"Partai yang memiliki kursi di DPR berjumlah 10 dan semuanya dapat mengajukan pasangan capresnya," ujar Fadli Zon di DPR, Selasa (20/9).

Untuk itu, Fadli mengingatkan, diperlukan kajian teknis mendalam, sebab mekanisme pemilihan presiden seperti ini baru pertama kali dilakukan di Indonesia. Hasil Pemilu Legislatif pada 2014 bisa dijadikan dasar pemilu presiden pada 2019 nanti. Namun hal itu harus disepakati seluruh pihak.

Sementara untuk partai yang baru lolos verifikasi, menurutnya, ada dua skenario. Skenario pertama, partai baru bisa mengikuti pemilu dan juga mengajukan pasangan capres. Sedangkan skenario kedua partai baru bisa mengajukan calon pada pemilihan presiden selanjutnya.

"Tapi itu tergantung keputusan politiknya nanti seperti apa," tuturnya.

Baca selanjutnya: 1 2

Komentar