Menebak Nasib PAN Pasca Putusan UU Pemilu

Sabtu, 22 Juli 2017, 14:00:00 WIB - Politik

etua DPR Setya Novanto (kiri) didampingi Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (kanan) mengetuk palu saat rapat sidang Paripurna DPR ke-32 masa persidangan V tahun sidang 2016-2017 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (21/7) dini hari. DPR mengesahkan RUU Pemilu menjadi undang-undang setelah melalui mekanisme dan memilih opsi A, yaitu Presidential Threshold sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Meski menjadi partai pedukung pemerintah, Partai Amanat Nasional (PAN) dinilai bukan sebagai partai yang loyal karena justru kerap bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Salah satunya ditunjukkan dalam aksi walk out anggota Fraksi PAN di DPR saat pembahasan UU Pemilu. Sikap PAN ini lantas memunculkan spekulasi soal nasib PAN di pemerintahan pasca pengesahaan UU Pemilu.

Terlebih isu reshuffle kabinet kembali gencar mengemuka belakangan ini. Satu-satunya kader PAN di kabinet, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur dikabarkan bakal kena reshuffle. Asman kabarnya akan digantikan oleh Teten Masduki.

Desakan-desakan agar Jokowi "menendang" PAN keluar kabinet juga sudah muncul. Sebelumnya, PDIP bersitegang denga PAN terkait perbedaan sikap terhadap UU Pemilu. Pasca aksi WO di paripurna UU Pemilu, PDIP juga meminta PAN bertanggung jawab atas sikapnya.

"Itu kan sikap partai ya, fraksinya. Saya kira, secara moral dan politik, tanggung jawab PAN," kata anggota F-PDIP, Arief Wibowo, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (21/7).

PDIP, kata Arief, tak mau ambil pusing dengan sikap PAN yang masih bandel. Lagipula, itu memang hak PAN sebagai partai. "Silakan saja partai yang menyatakan diri berkoalisi dengan pemerintah mengambil sikap yang berbeda. Tapi setiap sikap yang berbeda itu, pandangan yang berbeda, itu hak dari partai masing-masing," tegas Arief.

PDIP menyerahkan sepenuhnya urusan PAN ke Presiden Jokowi. Termasuk soal perombakan kabinet kerja yang saat ini diisi menteri dari PAN, yakni Menpan RB Asman Abnur. "Urusan presiden lah," cetus Arief.

Sementara itu, Partai NasDem menyebut sikap PAN sudah jelas bertentangan dengan pemerintah. "Kami pada hari ini, kami telah melihat sebuah fakta politis bahwa PAN tidak sejalan dengan koalisi. Karena itulah kami meminta agar ada sikap yang tegas terhadap sikap PAN," ujar anggota F-NasDem Teuku Taufiqulhadi di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (21/7).

Sikap PAN yang terus-menerus memperlihatkan pertentangan dengan pemerintah, disebut Taufiqulhadi, membahayakan. Jika PAN tetap 'dipelihara' dalam koalisi, ini akan menimbulkan ketidakharmonisan.

"Sebuah partai di dalam koalisi dengan perbedaan yang sangat mencolok itu akan membuat nanti, menurut saya, akan membuat koalisi tak harmonis," jelas Taufiqulhadi.

NasDem meminta PAN keluar dari koalisi sesegera mungkin. Presiden Joko Widodo pun, disebutnya, mesti mengeluarkan menteri PAN dari jajaran kabinet kerja. PAN punya satu kursi menteri di kabinet kerja Jokowi, yakni MenPAN RB Asman Abnur.

"Menurut saya, tidak perlu di dalam koalisi tersebut. Dengan demikian, tidak ada lagi dalam kabinet. Lebih baik mundur dari koalisi dan dari kabinet," tegas Taufiqulhadi.

Sikap PAN yang "membandel" ini memang bukan hanya ditunjukkan dalam pembahasan UU Pemilu. Sebelumnya PAN juga tegas-tegas menentang pemerintah terkait terbitnya Perppu Nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas. Sikap PAN inilah yang kemudian memicu reaksi negatif dari partai pendukung pemerintah lainnya.


Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar