JAKARTA, GRESNEWS.COM - Susunan menteri kabinet Joko Widodo -Jusuf Kalla yang sebentar lagi akan diumumkan,  diharapkan menghasilkan susunan kabinet yang sesuai harapan rakyat dan janji Presiden, bahwa menteri mereka akan bersih dan melepaskan jabatan parpol. Namun hal itu dinilai sulit diwujudkan karena situasi politik memaksa Jokowi memasukkan nama orang-orang parpol.

"Kalau sekarang mau berlaku seperti itu susah, Jokowi sedang dilema. Jika tidak konsisten dengan keputusannya dulu akan beresiko terhadap kewibawaan dan jadi umpan manis bagi rivalnya . Tapi janji politiknya dulu kepada rakyat juga terlalu ekstrem dan tidak realistis," ujar pengamat politik, Medrial Alamsyah saat dihubungi Gresnews.com, Rabu, (22/10).

Saat ini keteguhan Jokowi sedikit demi sedikit mulai luntur, jika awalnya semua ketua dan pengurus harus melepaskan jabatannya di partai saat menjadi menteri, syarat tersebut kini hanya berlaku bagi ketua umum saja. Posisi jabatan parpol memang harus diberikan karena tak menampik bahwa politik adalah bagi-bagi kekuasaan, jika parpol tak diberi jatah, bukan tidak mungkin parpol pendukung Koalisi Indonesia Hebat (KIH) akan berbalik arah menjegal setiap kebijakan yang dibuat Jokowi nantinya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah juga menginginkan kabinet Jokowi dapat bersama-sama membangun parpol dan tidak melakukan diskriminasi, antara partai dengan profesional. Karena partai juga banyak dan diisi orang-orang profesional. "Memecah keduanya seolah mengatakan bahwa partai tidak profesional, dan korup. Padahal kan tidak ada alat ukur kalau partai itu korup," ujarnya, Senayan, Selasa, (21/10).

Ia menganggap wajar dan maklum apabila Jokowi kini memasukkan nama-nama orang parpol. Dia menganggap kemarin bisa saja Jokowi belum mengerti sistem perpolitikan Indonesia. "Jokowi juga manusia," katanya.

BACA JUGA:
Tags