JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terus didesak untuk segera menaikkan harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi. Pengamat energi dari Universitas Indonesia Iwa Garniwa mengatakan dalam sudut pandang ekonomi, seharusnya pemerintahan SBY dapat menaikkan harga BBM subsidi saat ini dan tak perlu menunggu pemerintahan baru di tangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Alasannya, pemerintahan sekarang harus bertanggung jawab karena kebijakan energi saat ini dirancang oleh pemerintah sekarang dan kebijakan tersebut juga diperuntukkan di pemerintahan baru. "Tidak perlu menunggu pemerintahan yang baru. Pemerintahan sekarang harus menaikkan, harus bertanggung jawab," kata Iwa, Jakarta, Senin (1/9).

Iwa mengusulkan untuk kenaikan harga BBM subsidi sebesar Rp2000 dari harga normal saat ini sebesar Rp6500. Menurutnya dengan kenaikkan BBM subsidi sebesar 30 persen, pemerintah dapat menghemat anggaran sebesar Rp15 triliun. Menurut Iwa memang salah satu opsi terakhir yang harus dilakukan pemerintah yaitu dengan menaikkan harga BBM.

Hal itu penting untuk segera dilakukan untuk menghindari jebolnnya APBN. "Ya naikknya dikisaran Rp2000 lah," kata Iwa.

Secara terpisah, pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan kenaikan harga BBM subsidi juga harus dilihat dari kesiapan pemerintah menyediakan energi alternatif seperti Bahan Bakar Gas (BBG). Apabila pemerintah yang baru hingga akhir tahun bisa menyiapkan energi alternatif sebesar 20 persen, maka subsidi juga bisa dikurangi sekitar 20 persen.

Menurut Enny langkah tersebut bisa meminimalisir gejolak yang terjadi dalam perekonomian. Misalnya dengan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG)  di beberapa daerah khususnya Jabodetabek. Dia menilai dengan mengeluarkan kebijakan tersebut, pemerintah bisa mengurang 20 persen dari beban anggaran BBM subsidi.

Enny menilai momentum yang pas bagi pemerintahan Jokowi-JK untuk menaikan harga BBM subsidi adalah pada periode Februari hingga Maret tahun 2015. Pasalnya, jika dinaikkan pada awal tahun 2015 bertepatan dengan adanya inflasi tahunan. Sekali lagi Enny mengingatkan, pemerintah harus menyiapkan program-program meringankan beban masyarakat sebelum menaikan harga BBM subsidi. "Jika ada kebijakan energi alternatif maka otomatis beban subsidi BBM juga bisa berkurang 20 persen," kata Enny.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan untuk saat ini, pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi karena beban rakyat sudah terlalu berat. "Kasihan mereka," kata SBY dalam pernyataannya yang diunggah ke situs YouTube.

Presiden SBY mengaku merasakan tekanan atau desakan kepada pemerintahannya untuk menaikkan harga BBM. Desakan yang paling tidak dilakukan kalangan partai politik tertentu, media konvensional tertentu, dan juga sejumlah pihak itu dinilai Presiden SBY luar biasa.

SBY juga mengingatkan, dulu setiap pemerintah mengusulkan kenaikan harga BBM selalu ditolak oleh kalangan DPR. Sejumlah fraksi bahkan sejak awal tidak pernah setuju kalau pemerintah menaikkan harga BBM. Alasannya,karena kalau BBM dinaikkan inflasi naik, kemiskinan membengkak.

"Justru sekarang mengapa tiba-tiba kami dipaksa menaikkan harga BBM, tidakkah meningkatkan kemiskinan, tidakkah membebani masyarakat kita. Oleh karena itu saya memiliki pandangan yang berbeda, kalau harus saya naikkan lagi harga BBM tahun ini, beban rakyat terlalu berat, kasihan mereka," kata Presiden SBY.

BACA JUGA: