Menanti Janji Pelibatan Masyarakat Adat di Kasus Freeport

Jum'at, 17 Maret 2017, 14:00:00 WIB - Politik

Menteri ESDM Ignasius Jonan (kiri) berbincang dengan Uskup Timika Mgr John Philip Saklil Pr (kanan) yang didampingi sejumlah perwakilan masyarakat adat sebelum pertemuan tertutup di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (27/2). Dalam pertemuan itu Uskup Timika dan perwakilan masyarakat adat menyampaikan dugaan pelanggaran hak wilayah terhadap lingkungan hidup dan PHK sepihak kepada masyarakat yang dilakukan PT Freeport Indonesia. (ANTARA)

OPTIMISME PEMERINTAH DAN AUDIT HAM — Tenaga Ahli Kementerian ESDM Yuni Yusdinar menyebut, kompleksitas hubungan pemerintah-Freeport tidak bisa dilepaskan dari peristiwa masa lalu. Yuni tidak secara gamblang menyebut bahwa hubungan kedua pihak tersebut di masa lalu diliputi--meminjam istilah Marinus--persekongkolan gelap. Hanya, menurutnya, kerenggangan yang terjadi saat ini haruslah disikapi semua pihak sebagai sebuah momentum untuk menemukan hubungan yang lebih baik.

"Masa lalu harus dijadikan pelajaran agar jika 6 bulan ke depan ada kesepakatan antara pemerintah dan Freeport, ruang perbaikan bisa diperoleh," kata Yuni.

Yuni menyadari, salah satu tuntutan yang dialamatkan kepada Kementerian ESDM adalah mencari solusi terbaik bagi masyarakat adat di Papua, seiring mencari solusi bersama antara PT Freeport dan pemerintah Indonesia. Terkait hal itu, menurutnya, Menteri ESDM Ignasius Jonan sendiri sudah berupaya membuka ruang dialog dengan Freeport agar jika hubungan kerjasama mereka berlanjut, masyarakat adat dilibatkan. "Seperti apa bentuk keterlibatannya, itu sesuatu yang harus dilihat nanti," kata Yuni.

Disinggung mengenai perkembangan rencana Freeport menggugat pemerintah ke Mahkamah Arbitrase, Yuni menyebut bahwa semua pihak harus optimis bahwa persoalan yang kini ada bisa diselesaikan tanpa harus menempuh jalur arbitrase. "Para pihak punya niat baik, sehingga polemik antara pemerintah dan Freeport sebisa mungkin tidak perlu diselesaikan di sana," katanya.

Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Nur Kholis menerangkan, terlepas dari polemik arbitrase, kepada PT Freeport Indonesia sudah seharusnya dilakukan suatu audit khusus yang didasarkan pada nilai-nilai HAM (Audit HAM). Audit itu, sambung Nur Kholis, melingkupi tiga hal. Pertama, dampak operasional Freeport terhadap masyarakat lokal. Kedua, dampak operasional Freeport terhadap lingkungan. Terakhir, dampak operasional Freeport terhadap relasi internal. "Misalnya hubungan Freeport dengan karyawannya," terang Nur Kholis.

Jika kemudian Freeport tidak akan melanjutkan bisnisnya di Indonesia, audit HAM tetap penting dilakukan agar citra Freeport di dunia internasional tidak rusak. "Sedang jika mereka melanjutkan bisnisnya, audit HAM adalah perkara yang mutlak," tegasnya. (gresnews.com/zulkifli songyanan)


Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar