Menanti Janji Pelibatan Masyarakat Adat di Kasus Freeport

Jum'at, 17 Maret 2017, 14:00:00 WIB - Politik

Menteri ESDM Ignasius Jonan (kiri) berbincang dengan Uskup Timika Mgr John Philip Saklil Pr (kanan) yang didampingi sejumlah perwakilan masyarakat adat sebelum pertemuan tertutup di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (27/2). Dalam pertemuan itu Uskup Timika dan perwakilan masyarakat adat menyampaikan dugaan pelanggaran hak wilayah terhadap lingkungan hidup dan PHK sepihak kepada masyarakat yang dilakukan PT Freeport Indonesia. (ANTARA)

TANTANGAN PEMERINTAH — Sementara itu, Dosen Hubungan Internasional Universitas Cenderawasih Marinus Yaung menyebut Freeport akan sulit diajak bekerjasama dan bakal terus menunjukkan sikap keras kepala lantaran merasa telah memberi banyak hal kepada pemerintah Indonesia dan masyarakat Papua. Hal itulah yang disebut Marinus sebagai sisi lemah pemerintah di hadapan Freeport.

"Di Timika, orang tahunya Freeport-lah yang berbuat, bukan pemerintah. Rumah sakit bertaraf nasional, jalan demi jalan, Freepot yang bikin. Anak-anak dari 7 suku yang ada di sana bisa mendapat layanan kesehatan gratis dan beasiswa pendidikan bahkan sampai ke luar negeri, lantaran Freeport juga. Keterlibatan pemerintah dalam membangun masyarakat sangat lemah sekali," kata Marinus, Kamis (16/3).

Di saat bersamaan, sambung Marinus, Freeport juga merasa di atas angin lantaran memegang "kartu As" yang bisa digunakan untuk melemahkan pemerintah kapan pun mereka mau. "Sejak integerasi hingga saat ini, Freeport tahu dosa-dosa negara ini kepada orang Papua. Selain itu, Freeport juga tahu siapa saja perampok-perampok dalam negeri yang bersama-sama dengan mereka turut merampok kekayaan tanah Papua. Itu yang membuat mereka bakal terus menerus keras kepala," katanya.

Marinus menyebut sejak 50 tahun lalu memang ada persekongkolan gelap antara Freeport dengan elit politik di Indonesia, utamanya pada zaman Soeharto. Namun demikian, menurut pria yang kakinya pincang lantaran dianiaya aparat keamanan ini, bahkan setelah Soeharto lengser, persekongkolan itu terus berlanjut, terutama lewat para politisi Partai Golkar.

"Kelompok Golkar sudah banyak mengambil keuntungan dari keberadaan Freeport di Tanah Papua. Jadi saya pikir Freeport merasa percaya diri karena di belakang dia ada Golkar. Selain itu ada juga militer dan sekelompok elit politik lain yang hingga saat ini masih berada di sekitar istana atau kekuasaan. Merekalah pihak-pihak yang selama ini dikasih makan oleh Freeport," terang Marinus.

Atas hal itulah Marinus mengingatkan, di sela hubungan tidak sedap antara pemerintah dengan Freeport terkait status kontrak kerjasama mereka, Presiden Joko Widodo jangan sampai lengah terhadap keberadaan oknum-oknum pencari keuntungan yang ada di sekitarnya. Hal itu penting menjadi perhatian pemerintah sebab dalam kasus yang terjadi saat ini, Jokowi tidak hanya berhadapan dengan pihak asing, tapi juga pihak-pihak yang notabene merupakan kawannya sebangsa senegara, baik itu rakyat adat--yang merasa banyak dirugikan oleh kegiatan Freeport di Timika, juga kaki tangan Freeport yang banyak membantu aktivitas perusahaan itu selama ini.

"Jokowi merupakan satu-satunya simbol politik yang saat ini dipercaya masyarakat Papua. Selain dia, tidak ada yang kami percaya. Kami berharap di bawah rezim ini nasib masyarakat Papua bisa berubah ke depannya," kata Marinus.

Marinus menerangkan, saat Pilpres 2014 lalu nyaris 70% orang Papua memberikan suaranya untuk memenangkan Jokowi. Terkait hal itu, Marinus menyebut tantangan terbesar Jokowi saat ini adalah meyakinkan masyarakat Papua bahwa dirinya bebas dari intervensi pihak-pihak yang selama ini setali tiga uang dengan PT Freeport Indonesia. Pihak-pihak itulah—Golkar, kalangan militer, dan sejumlah oknum elit politik—yang kerap turut andil menentukan setiap kebijakan yang diambil pemerintah terkait hubungannya dengan Freeport.

"Kalau Jokowi bisa meyakinkan kami orang Papua bahwa dia bisa mengendalikan mereka demi kepentingan negara, orang Papua, dan kepentingan Freeport itu sendiri, maka kami yakin Jokowi akan mendapat dukungan penuh untuk menerapkan kebijakan hukum terkait operasional Freeport ke depannya," pungkas Marinus.


Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar