Menanti Janji Pelibatan Masyarakat Adat di Kasus Freeport

Jum'at, 17 Maret 2017, 14:00:00 WIB - Politik

Menteri ESDM Ignasius Jonan (kiri) berbincang dengan Uskup Timika Mgr John Philip Saklil Pr (kanan) yang didampingi sejumlah perwakilan masyarakat adat sebelum pertemuan tertutup di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (27/2). Dalam pertemuan itu Uskup Timika dan perwakilan masyarakat adat menyampaikan dugaan pelanggaran hak wilayah terhadap lingkungan hidup dan PHK sepihak kepada masyarakat yang dilakukan PT Freeport Indonesia. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM — Ketua Lembaga Masyarakat Adat Amungme (LEMASA) Odeizeus Beanal menilai, perseteruan antara pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia sama sekali tidak mengindahkan keberadaan 7 masyarakat adat yang berada di sekitar tambang emas itu. Alih-alih saat berseteru, bahkan saat hubungan kedua pihak terlihat mesra, pemerintah dan Freeport sama-sama absen dalam memenuhi hak-hak dan kebutuhan masyarakat adat di sana.

Hal demikian disampaikan Odei di sela diskusi dan peluncuran buku "Mee Ati Aten: Mari Berunding dengan Kami Pemilik Tanah" yang digelar pada Kamis (16/3) di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhari No. 4-B, Menteng, Jakarta Pusat. "Selama lima puluh tahun berada di Tanah Papua, kami tidak pernah dilibatkan," kata Odei.

Sejak Kontrak Karya I yang ditandatangani kedua pihak pada 1967 lalu, Odeizeus menyebut masyarakat adat di sana seolah dinilai sebagai makhluk setengah binatang baik oleh pemerintah maupun oleh Freeport. "Kami dianggap tidak ada. Bahkan nyawa kami, dihargai murah sekali," katanya.

"Mee Ati Aten" sendiri artinya kurang lebih adalah "hargai kami sebagai manusia". Odei menyebut sejumlah kasus pelanggaran HAM yang terjadi di sekitar wilayah penambangan Freeport timbul lantaran protes keras masyarakat sekitar terhadap aktivitas perusahaan tambang asal Amerika itu. Hanya, alih-alih dibela atau setidaknya diberi ruang untuk berdialog, masyarakat yang kritis justru malah dicap sebagai kaum separatis oleh negara. Mereka, sambung Odeizeus, tak jarang menjadi target buruan dan dianiaya pihak aparat.

"Kasus pelanggaran HAM di Banti pada Desember 1994 yang dilaporkan Uskup Muninghof telah membuka mata dunia bahwa ada kekerasan di areal perusahaan asal Amerika ini," kata Odei.

Hal demikian lantas diikuti oleh aksi mahasiswa Papua di tahun 1995, hingga kemudian Komnas HAM RI turun tangan dan Ketua LEMASA saat itu, Thom Beanal, mengajukan gugatan terhadap Freeport Mc Moran di Pengadilan Lousiana. "Tahun 1996 Freeport Indonesia memang mengucurkan dana untuk membangun rumah sakit, mengucurkan beasiswa, dana usaha, dan lain-lain. Tapi dana yang diambil 1% dari keuntungan mereka itu diberikan untuk Papua, bukan diberikan khusus pada kami," keluh Odei.

Kini, lepas dari kesepakatan akhir pemerintah dan Freeport nanti—apakah keduanya akan melanjutkan kerjasama atau tidak, Odei berharap pihaknya dilibatkan dalam pembicaraan antara pemerintah dengan Freeport. "Kami semua ingin mengetahui, kira-kira apa yang harus kami persiapkan pasca penambangan, apa yang harus kami kerjakan agar tidak ada lagi pelanggaran HAM. Banyak sekali isu yang harus kita rundingkan bersama. Jadi berunding itu bukan hanya bicara saham atau ekonomi. Tapi juga bicara soal manusia dan lingkungan. Ini yang saya kira perlu segera dirundingkan agar ada jalan keluar bagi semua pihak," kata Odei kepada gresnews.com.

Disinggung bahwa Menteri ESDM Ignasius Jonan tengah mengupayakan adanya pelibatan masyarakat adat dalam hubungan kerjasama antara pemerintah dan Freeport, Odei berharap hal demikian memang nyata adanya. "Kami tidak mau berita yang sampai ke Papua tidak sesuai kenyataan. Pemerintah selalu begitu. Jika benar mereka peduli pada masyarakat adat, semoga mereka mau mendengar aspirasi kami," katanya.

Disinggung apa yang merupakan aspirasi masyarakat adat di sana, Odei menyebut dua hal. Transparansi dan pengakuan. "Harus dipahami oleh mereka yang duduk di pemerintahan dan juga perusahaan Freeport, bahwa masyarakat adat sudah ada di sana jauh sebelum negara ini ada. Karena itulah mereka harus minta izin lebih dulu kepada pemilik yang sah tanah di sana. Mereka juga harus bicara bahwa, katakanlah untuk sewa lahan, ada kompensasinya. Selama 50 tahun mereke bekerja sama, hal itu tidak pernah terjadi," pungkas Odei.


Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar