Pelibatan Masyarakat Papua dalam Penyelesaian Masalah Freeport

Kamis, 16 Maret 2017, 16:00:00 WIB - Politik

Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai (tengah) memberi keterangan pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta (24/2). Natalius Pigai menilai masyarakat suku Amungme yang menguasai tanah hukum adat Amungsa yang kini menjadi wilayah konsesi PT Freeport Indonesia berhak mendapat ganti rugi sebagai penghormatan hak ulayat masyarakat adat. (ANTARA)


PEMERINTAH AS TURUN TANGAN - Semakin menghangatnya masalah perpanjangan kontrak Freeport ini juga dikabarkan membuat pemerintah AS turun tangan. Dikabarkan, Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Mike Pence, akan melakukan tur ke Asia yang salah satu tujuannya adalah Indonesia. Tidak menutup kemungkinan, Pence akan membahas soal nasib PT Freeport Indonesia dalam kunjungannya ke Indonesia.

Terkait isu ini, pemerintah masih enggan untuk mengungkapkannya. "Enggak tahu saya," jawab Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, sambil berlalu di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (14/3). Mengenai kedatangan Pence sendiri, Luhut akan membicarakan berbagai hal. "Saya dengar bulan depan (kedatangannya ke Indonesia)," ujar Luhut.

Kabar mengenai rencana kedatangan Pence ke Indonesia muncul setelah Dubes AS untuk RI, Joseph R. Donovan Jr, menyambangi kantor Menko Polhukam, Wiranto. Pertemuan itu untuk membahas rencana kedatangan Pence.

Wiranto mengatakan, pertemuan dia dengan Donovan itu membicarakan substansi hal yang akan menjadi bahan pertemuan antara Pence dan Jokowi. Namun Wiranto belum bisa memastikan kapan pertemuan itu akan dilakukan.

Sementara itu, Staf Khusus Bidang Komunikasi Kementerian ESDM Hadi Djuraid mengatakan, pemerintah tetap tegas berpegang pada tawaran IUPK dengan kewajiban Freeport melakukan divestasi saham sebesar 51%. Melalui IUPK tersebut, kata Hadi, sebenarnya pemerintah memberikan perpanjangan izin ekspor selama 5 tahun, namun sapanjang masa itu Freeport diwajibkan untuk membangun pabrik pemurnian atau smelter. "Ya kita akan tetap di perubahan IUPK, smelter dan divestasi," tuturnya di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (14/3).

Pemerintah sudah memberikan IUPK pada 10 Februari 2017 lalu. IUPK sendiri bukan kontrak, dan posisi pemerintah sebagai pemberi izin jadi lebih kuat daripada korporasi sebagai pemegang izin. Sedangkan KK memposisikan pemerintah dan Freeport sebagai 2 pihak yang berkontrak dengan posisi setara. Ini adalah langkah pemerintah untuk memperkuat penguasaan negara terhadap kekayaan alam.

Tapi Freeport tak mau begitu saja mengubah KK-nya menjadi IUPK. Sebab, IUPK dinilai tak memberikan kepastian, pajaknya bisa berubah mengikuti aturan perpajakan yang berlaku (prevailing), tak seperti KK yang pajaknya tak akan berubah hingga masa kontrak berakhir (naildown).

Pada 17 Februari 2017 lalu, Freeport Indonesia sudah bertemu dengan Pemerintah untuk memberikan poin-poin keberatan. Kedua pihak ini pun memiliki waktu 120 hari sejak keesokan harinya untuk mencari win-win solution. Namun jika tidak mencapai titik temu, Freeport akan mengambil jalan arbitrase.

Hingga saat ini proses negosiasi masih berlanjut. Tim negosiasi dari pemerintah pun tidak memberikan tenggat waktu kepada Freeport jika ingin memberikan usulan. "Kalau mau usulan apa dari mereka, silakan. Yang penting kita tidak akan mengubah apa yang ditetapkan di PP No 1 2017. Intinya kita tidak mungkin mundur untuk mengubah apa yang ditetapkan PP, itu kan peraturan," tukas Hadi. (dtc)


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar