Serangan Balik buat KPK

Senin, 16 Oktober 2017, 14:00:50 WIB - Politik

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo (tengah) bersama sejumlah tokoh yang tergabung dalam Koalisi Save KPK Betti Alisjahbana (kiri), dan Erry Riyana Hardjapamekas (kanan) memberikan keterangan pers di gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/9). Para tokoh dari Koalisi Save KPK tersebut melakukan pertemuan dengan Pimpinan KPK untuk memberikan dukungan terhadap KPK dengan menolak perpanjangan terhadap pansus hak angket DPR serta mendesak hakim untuk menolak permohonan praperadilan Setya Novanto. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini sedang dalam incaran untuk diadukan polisi. Ketua KPK Agus Rahardjo diadukan oleh seseorang bernama Madun Hariyadi ke Bareskrim Polri begitu juga Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM menilai pelaporan itu merupakan bentuk serangan balik terhadap pemberantasan korupsi.

"Pelaporan terhadap Agus Rahardjo bisa mengindikasikan adanya serangan balik terhadap pemberantasan korupsi. Apalagi, KPK saat ini sedang melalukan pengusutan korupsi yang sangat besar," kata peneliti Pukat UGM, Hifdzil Alim, Rabu (4/10) malam.

Dia menilai, serangan balik berupa pelaporan sudah pernah diterima oleh KPK. Hal serupa juga dialami pimpinan KPK terdahulu seperti Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Hifdzil menambahkan indiksi tersebut diperkuat oleh orang yang melaporkan Agus. Dia berpendapat pelaporan pimpinan KPK ini juga merupakan bentuk pelemahan terhadap pemberantasan korupsi.

"Soal subjek yang melaporkan. Dari keterangan media, pelapor adalah subjek yang sama dengan yang melaporkan Abraham Samad dulu. Artinya, dalam konteks pemberantasan korupsi, pelaporan saat ini mengindikasikan hal yang sama: serangan balik terhadap pemberantasan korupsi. Terlebih, ini adalah bentuk pelemahan yang sistematis terhadap pemberantasan korupsi," pungkasnya.



Madun Hariyadi melaporkan Agus Rahardjo dengan tuduhan korupsi pengadaan peralatan IT di gedung baru KPK. Laporan dilakukan di Bareskrim Polri pada Senin (2/10). Dalam laporan itu, Madun tidak menyertakan bukti pendukung. Hanya berdasarkan keterangan-keterangan yang disebutkan berasal dari pemenang lelang.

Pada Jumat (13/10), Madun kembali mendatangi kantor Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bareskrim Polri untuk menindaklanjuti laporan sebelumnya terkait Ketua KPK Agus Rahardjo. "Hari ini tujuannya untuk melengkapi pelaporan yang kemarin, ada tambahan laporan baru juga," kata Madun di Dittipikor Bareskrim, gedung Ombudsman, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (13/10).

Soal laporan kasus baru, Madun menolak menjelaskannya. Dia mengklaim kerugian terkait kasus cukup besar.

"Terkait ini (kasus yang baru dilaporkan), lah kalau disebutkan ini kasus korupsi ini belum waktunya ya. Yang jelas ini kasus korupsi yang nilainya lebih besar dari e-KTP," ujar Madun.

Pekan lalu, Madun melaporkan Ketua KPK Agus Rahardjo terkait dugaan korupsi pengadaan barang IT di KPK senilai Rp 7,8 miliar. Laporan tersebut ditolak karena dinilai belum lengkap.

"Memang polisi harus melengkapi tapi paling tidak ada bukti awal sehingga laporan bukan fitnah. Laporan masih sumir, saya tidak bisa menyampaikan itu. Substansi laporannya harus didukung data-data," ujar Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Setyo Wasisto, Senin (2/10).

Siapa sosok Madun Haryadi ini? Apabila dirambah melalui google, nama yang sama banyak muncul dan sebagian besar di antaranya terkait dengan KPK. Sosok Madun Hariyadi pernah berurusan dengan hukum karena mengaku-ngaku menjadi sebagai pegawai KPK.

Sosok bernama Madun Haryadi ini pernah melakukan penipuan pada 2004 dengan korban salah seorang pejabat dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Madun memeras dengan klaim bisa mengamankan si pejabat dari jeratan KPK. Hakim PN Jaksel kemudian menghukum Madun Hariyadi dengan hukuman 9 bulan penjara. Berdasarkan informasi yang didapatkan, dua Madun ini merupakan orang yang sama.

Baca selanjutnya: 1 2

Komentar