Pada detik-detik akhir pencoblosan suara, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar mengeluarkan pernyataan yang memojokan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).


JAKARTA, GRESNEWS.COM - Suhu pemilihan gubernur di DKI Jakarta kian memanas. Pada detik-detik akhir pencoblosan suara, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar mengeluarkan pernyataan yang memojokan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Antasari tanpa tedeng aling-aling menuding mantan presiden dua periode ini di balik rekayasa kasus terbunuhnya Nasruddin Zulkarnaen mantan Dirut PT Putra Rajawali Banjaran. Kasus tersebut berbuntut dipenjarakannya Antasari.

SBY pun gusar dan marah atas tudingan itu. Tak hanya berkicau di media sosial, SBY langsung menggelar konferensi pers di Mega Kuningan. Sepanjang konferensi pers suara SBY menahan amarah yang dalam. Presiden RI ke-6 ini menyebut pernyataan Antasari Azhar di Bareskrim Polri merupakan sebuah gerakan politik yang sengaja dilakukan untuk menyerangnya. SBY sendiri mengaku sudah memperkirakan serangan ini akan terjadi.

"Saudara dan sahabat-sahabat saya yang mengingatkan saya, awas Pak SBY sepertinya ada gerakan politik yang akan menggunakan Antasari Azhar untuk menyerang dan mendiskreditkan SBY," ujar SBY saat memberikan keterangan pers, Selasa (14/2) malam.

SBY pun menyebut, pemberian grasi Presiden Jokowi bermuatan politis. Sebab, setelah bebas, Antasari justru melancarkan serangan yang bertujuan  menyerang dan merusak nama dan keluarganya.

"Saya harus menyatakan bahwa grasi Presiden Jokowi ada muatan politiknya. Sepertinya, sepertinya ada misi untuk menyerang dan merusak nama saya dan keluarga saya," tudingnya.

SBY menilai serangan ini sengaja diluncurkan bertepatan satu hari menjelang pemungutan suara di Pilkada DKI Jakarta. Ia menilai serangan fitnah dan pembunuhan karakter ini sudah pasti terkait Pilkada DKI Jakarta.

Ayah dari Agus Harimurti Yudhoyono pasangan Pilgup DKI nomor urut 1 ini menilai, serangan yang dilancarkan Antasari dan aktor-aktor politik di belakangnya memang bertujuan untuk merusak nama SBY dan Agus.

"Akhirnya di Pilkada Jakarta 15 Februari, Agus-Sylvi kalah," katanya.

SBY  menyebutkan apa yang dilakukan Antasari itu tidak mungkin kalau tanpa restu kekuasaan. Dia pun mengingatkan penguasa untuk berhati-hati menggunakan kekuasaannya.

SBY meminta kepada aparat penegak hukum agar membuka kembali kasus yang melibatkan Antasari tersebut sehingga masalahnya menjadi jelas dan terang benderang.

"Antasari menuduh saya sebagai inisiator kasusnya, tuduhan itu sangat tidak benar dan tanpa dasar sama sekali," katanya.

Ditegaskan SBY, bahwa dirinya selama menjadi Presiden tidak pernah menggunakan jabatan untuk mencampuri tugas penegak hukum, intervensi kejaksaan, intervensi hakim, apalagi dalam urusan kasus hukum Antasari ini.

"Saya berharap para penegak hukum bisa gelar dan buka kasus Antasari, saya mohon ungkap data dan kebenaran segamblang-gamblangnya. Saya kira penegak hukum semua masih ada, mantan kapolrinya masih ada, penuntutnya masih ada, mantan jaksa agung masih ada," tegasnya.

Kuasa hukum Antasari Azhar Boyamin Saiman enggan menanggapi pernyataan SBY tersebut. "Maaf tidak ada tanggapan, kita hormati hak orang (SBY)," kata Boyamin singkat kepada gresnews.com, Rabu (15/2).

MUATAN POLITIS - Direktur Eksekutif Indonesia Justice Watch (IJW) Akbar Hidayatullah menyampaikan, apa yang disampaikan Antasari di detik-detik pencoblosan sangat kental bernuansa politis dan tidak etis. Bahkan pernyataan itu patut diduga fitnah.

"Mengingat Pak Antasari tidak pernah menjadikan hal tersebut (tudingan ke SBY) sebagai dalil pembelaan dirinya dalam tiap tahapan due process of law kasus pembunuhan Nasruddin," kata Akbar kepada gresnews.com, Rabu (15/2).

Muatan politik serangan Antasari kian kental ketika Presiden Jokowi memberikan grasi. Bahkan Antasari kemudian memberikan dukungan pada pasangan calon Gubernur Ahok-Djarot.

Apalagi diketahui semua upaya hukum Antasari dilakukan pada rezim SBY. Terutama pengajuan PK sebagai upaya hukum luar biasa. "Kalau tahu SBY di balik semua ini, kenapa mengajukan PK pada saat Presiden, Ketua MA dan Jaksa Agungnya masih rezim yang sama," kata Akbar.

Senada dengan Akbar, pengamat politik dari UIN Jakarta Adi Prayitno juga menilai pernyataan Antasari menjelang pencoblosan pilkada DKI tak bisa dielakkan dari dinamika Pilgub DKI yang panas.

Pernyataan Antasari ini akan menambah gaduh suasana politik jelang pilkada dki Jakarta. Gaduh karena pernyataan ini secara vulgar menuduh SBY ´tahu´ kasus yang membelitnya. Bikin gaduh karena ucapan itu disampaikan sehari jelang pencoblosan.

Inilah yang membuat publik menduga bahwa ucapan Antasari ini sangat terkait pilkada DKI jakarta. Sebelumnya SBY bertubi-tubi diserang sebagai dalang demo Bela Islam dan mengintervensi
Fatwa MUI untuk menersangkakan Ahok.

"Melihat konteksnya, pernyataan Antasari ini diduga menjadi bagian dari rentetan dinamika politik Jakarta. Apalagi dalam banyak kesempatan mengatakan, sejak dirinya memajukan AHY sebagai calon DKI Jakarta, tekanan bertubi-tubi menghampirinya," tutur Adi kepada gresnews.com.