Langkah Percaya Diri Pansus Angket KPK

Selasa, 11 Juli 2017, 14:00:00 WIB - Politik

Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunanjar (kedua kiri), Wakil Ketua Pansus Angket KPK Taufiqulhadi (kiri) dan Dossy Iskandar (ketiga kiri) berbincang dengan Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra (kedua kanan) dan Pakar Hukum Tata Negara Zain Badjeber (kanan) sebelum Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7). (ANTARA)

KEABSAHAN PANSUS - Terkait keabsahan secara hukum, pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, KPK bisa mengajukan gugatan ke pengadilan jika menganggap pansus tidak sah secara hukum. "Pimpinan KPK mengatakan pansus ini ilegal. Pansus mengatakan, 'tidak, kami legal'. Tidak bisa ngotot-ngototan begitu, tak selesai," kata Yusril mengawali penjelasan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/7).

Menurut Yusril, pendapat pribadi seperti itu jangan terus dilontarkan ke publik. Harus ada tindakan nyata jika memang keberatan dengan hadirnya Pansus KPK. "Tidak bisa kita sebagai subjek mengatakan ini ilegal, terus tidak datang. Bagaimana jika terjadi ke penegak hukum, rusak negara ini," cetus Yusril.

Menurut Yusril, keputusan DPR di paripurna yang menyatakan Pansus dibentuk dengan sah, jika ingin dilawan, harus ke pengadilan. Pengadilan nanti yang memutuskan apakah Pansus batal demi hukum atau dibatalkan. Pansus sendiri menurut Yusril hanya dapat dibatalkan (diminta pihak lain lewat pengadilan). "Pansus itu bukan batal demi hukum, itu sesuatu yang kalau kita tak setuju harus dibatalkan. Dan KPK harus melawan DPR ini ke pengadilan," tegas Yusril.

Jika masih ngotot membawa perasaan pribadi terhadap Pansus Angket bukannya melawan ke pengadilan, KPK lah yang akan kerepotan pada akhirnya. Yusril sekali lagi menyarankan KPK harus tarung dengan DPR di pengadilan.

"Menurut saya fairness dalam bernegara penting dan harus gentlemen. Berhadapan, fight, terang-terangan dan kita tidak mengorganize public opinion, mengorganize political movement untuk mendukung pendirian kita," papar Yusril.

Selain itu, Yusril menyebut kepatuhan pada satu institusi negara sangat penting karena dapat jadi contoh mengedukasi masyarakat. Oleh karenanya, dia menyarankan KPK untuk patuh ke Pansus selama belum ada keputusan pengadilan.

"Karena ini tindakan yang harus dibatalkan, selama Pansus belum dibatalkan, semua pihak harus tunduk pada Pansus. Kecuali ada putusan sela dari pengadilan," ujar Yusril.

Selain itu, Yusril menegaskan, sebagai lembaga, KPK dapat dikenai hak angket oleh DPR. Ada empat alasan yang dikemukakan Yusril terkait pendapatnya itu. Pertama, Yusril menyebut pembentukan KPK berasal dari undang-undang yang dilahirkan DPR. Oleh sebab itu, DPR dapat mengawasi produk yang dihasilkannya.

"Apakah UU KPK sudah dijalankan oleh KPK sendiri sesuai UU itu atau tidak? Dengan mengadakan angket, DPR melakukan evaluasi," kata Yusril.

Kedua, Yusril memandang KPK dapat dikategorikan sebagai lembaga eksekutif. Itu karena KPK melakukan sejumlah tugas yang seharusnya hanya dapat dilakukan lembaga eksekutif, seperti melakukan supervisi serta penyelidikan, penyidikan, dan tuntutan. "KPK independen tapi eksekutif," tegasnya.

Yang ketiga, KPK perlu diawasi karena memakai uang negara dalam melaksanakan kerjanya. Setiap lembaga yang memakai APBN wajib diawasi. "KPK dibiayai APBN," sebut Yusril.

Terakhir, Yusril menyinggung satu pasal di UUD 1945 terkait alasan DPR dapat mengajukan hak angket terhadap KPK. Dia juga menyinggung soal Pansus Angket Century dahulu. "Pasal 23 UUD 45 menyebutkan BI independen dan independensi diatur UU. DPR sudah angket Century, yang artinya sedikit-banyaknya mengangket BI," papar Yusril.


Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar