Langkah Percaya Diri Pansus Angket KPK

Selasa, 11 Juli 2017, 14:00:00 WIB - Politik

Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunanjar (kedua kiri), Wakil Ketua Pansus Angket KPK Taufiqulhadi (kiri) dan Dossy Iskandar (ketiga kiri) berbincang dengan Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra (kedua kanan) dan Pakar Hukum Tata Negara Zain Badjeber (kanan) sebelum Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7). (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Meski dihujani kritik dari berbagai kalangan, para anggota Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melangkah dengan percaya diri. Bahkan, Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Taufiqulhadi mengemukakan, Pansus Angket patut didukung sebab sekarang ini ada upaya untuk menjegal langkah pansus.

Dia menegaskan, kalau sampai terjegal maka tidak ada hasil apapun, akibatnya akan menghancurkan Pansus sendiri yang telah berusaha memperbaiki lembaga antirasuah tersebut. 'Kalau ini berjalan normal sampai tuntas, maka akan terlihat yang dilakukan pansus benar atau tidak,' kata Taufiqulhadi, saat menerima Delegasi Alumni dan Mahasiswa UI Bangkit untuk Keadilan di Gedung DPR, Senin (10/7), seperti dikutip dpr.go.id.

Terkait persoalan rekomendasi, kata Taufiq pihaknyha tidak ada kepentingan. Kalau masyarakat perlu rekomendasi baru berjalan. 'Sampai sekarang belum ada pemikiran, jangan berpikir sampai sekarang telah ada agenda pansus ingin pembubaran atau revisi UU KPK,' tegasnya.

Terhadap pernyataan sikap yang disampaikan Alumni dan Mahasiswa UI Bangkit Untuk Keadilan, menurut anggota Komisi III DPR ini, akan menjadi pedoman kerja pansus. Dia sependapat dengan Delegasi KPK selama ini telah melakukan pemberantasan korupsi dengan pilih tebang.

Salah satunya kasus RS Sumber Waras yang tidak diproses, termasuk banyak kasus lain. Bahkan lanjut dia, banyak sekali persoalan politik yang masuk ke wilayah KPK, Karena itu menurutnya tidak benar kalau KPK bebas dari intervensi. 'Ada sebuah kasus dengan nama seseorang telah berkali-kali disebut tapi tidak mau dihadirkan dalam kasus wisma atlet Hambalang,' ujarnya.

Dalam kasus itu, sebut Taufiqulhadi, nama Anas Urbaningrum yang sebenarnya sangat sumir dengan cepat divonis dan dihukum. 'Kami melihat ada ketidakadilan dan kami akan persoalkan semua itu nanti akan tanyakan kenapa nama yang sering disebut dalam persidangan itu tidak dipanggil tetapi ada nama seseorang dengan cepat dipanggil,' ungkap dia.

Ditambahkan kalau Alumni UI menyebut dalam penanganan kasus di KPK ada agenda politik dan ada titipan, bisa jadi ada benarnya. Itulah yang akan persoalkan Pansus Angket supaya masyarakat tahu.

Taufiqulhadi menekankan, sebuah negara yang korup maka tidak akan pernah maju. 'Apalagi KPK-nya ada abuse of power jangan berharap korupsi bisa diselesaikan. Ibaratnya sapu yang kotor tidak bisa membersihkan lantai yang kotor,' tandasnya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah yang menjadi inisiator pansus. Dia merasa tak habis pikir karena ada beberapa pihak, termasuk elemen masyarakat dan para akademisi yang masih pertanyakan posisi dan keabsahan Pansus Angket KPK yang sudah bekerja jauh.

'Ini Pansus KPK sudah kemana-mana, sudah RDPU dengan berbagai unsur masyarakat, sudah buka Posko bahkan terima banyak pengaduan, sudah ketemu BPK, sudah ke Sukamiskin dan berlanjut makin intensif, masih aja dipermasalahkan,' ucap Fahri.

Fahri menjelaskan, dalam UU No. 17 tahun 2014 tentang MD3 pasal 202, legalitas Panitia Angket adalah jika ditetapkan dengan keputusan DPR dan diumumkan dalam Berita Negara. 'Sekarang tugas semua pihak adalah mendukung Pansus agar bekerja efektif demi perbaikan sistem pemberantasan korupsi, jangan lagi berpolemik,' ujarnya.

Fahri menambahkan, keputusan tentang Panitia Angket tertuang dalam Keputusan DPR RI No 1/DPR RI/2016-2017 tentang Pembentukan Panitia Angket DPR RI terhadap Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan KPK tertanggal 30 Mei 2017. Selain itu oleh keputusan DPR tersebut sudah diterbitkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No 53 tahun 2017.

'Terbitnya berita negara adalah penegasan bahwa tidak boleh lagi ada orang yang merasa tidak tahu atas apa yang telah menjadi keputusan resmi DPR RI dan terbitnya berita negara tersebut seharusnya mengakhiri segala polemik yang mempertanyakan legalitas angket karena sudah masuk dalam rezim administrasi negara,' ungkapnya.

Fahri mengingatkan agar semua pihak menghormati hasil kerja konstitusional Dewan. 'Semua pihak harus menghormati apa yang telah menjadi keputusan kelembagaan dewan yang diatur oleh konstitusi' pungkas Fahri.


Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar