JAKARTA, GRESNEWS.COM - Isu bakal dilakukannya reshuffle kabinet jilid II semakin kencang berhembus. Dipanggilnya Jaksa Agung M. Prasetyo oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan menjadi salah satu indikasi kuat bahwa kocok ulang kabinet bakal segera dilakukan Presiden Joko Widodo.

Prasetyo kabarnya juga akan diganti oleh dua kandidat yaitu mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva dan mantan Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang. Indikasi berikutnya disebut-sebut adalah pertemuan lima pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jumat (6/11) lalu.

Kabarnya dalam pertemuan itu ikut dibahas masalah reshuffle kabinet meski belakangan dibantah oleh Ketua DPR Setya Novanto. "Tidak ada. Itu (reshuffle kabinet) hak prerogatif presiden," kata Novanto.

Toh, bantahan itu tak juga menyurutkan hembusan angin kencang reshuffle kabinet jilid II. Seiring makin kencangnya isu reshuffle, isu pergantian menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno juga ikutan semakin kencang.

Rini memang semakin kencang digoyang dari posisinya usai pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016. Dalam pengesahan itu, pos Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk BUMN sebesar Rp40 triliun diblok DPR dan baru akan dibahas dalam pembahasan APBNP2016, akhir tahun depan.

Nah, kabarnya dalam pertemuan antara pimpinan DPR dan Jokowi itu, DPR juga memberikan masukan agar Jokowi mengganti Rini Soemarno. Terlebih, Wakil Ketua DPR Fadli Zon memang pernah mendesak Rini untuk dicopot dari jabatannya.

Alasannya tak jauh-jauh dari kebijakan Rini memberikan PMN kepada BUMN. "BUMN itu alat untuk kesejahteraan rakyat, tanggung jawab rakyat, demi kesejahteraan rakyat, kenyataannya tidak terjadi. Malah BUMN mengurangi kesejahteraan rakyat," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (30/10).

Hanya saja, kabar ini kembali dibantah oleh Novanto. "Enggak. Kita bicara secara umum soal APBN dan PMN. Kita bicarakan, kita akan lihat nanti diserahkan ke komisi terkait," ucap politikus Golkar ini.

Desakan agar Jokowi mengganti Rini tak menyurut. Tak hanya elite KIH, elite KMP pun ikut menggoyang salah satu tokoh yang dijuluki ´singa istana´ ini. Yang teranyar adalah desakan yang disampaikan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Fahri menyoroti cara kerja Menteri Rini yang dinilai inkonstitusional karena bertentangan dengan UUD 1945. "Memang kekeliruan Rini ini menurut saya dia kurang memahami pasal 33 UUD 1945. Di sanalah tercantum prinsip berekonomi yang kita anut sebagai bangsa dan meletakkan BUMN sebagai kuasa pelaksana kegiatan ekonomi secara khusus selain koperasi dan badan usaha lainnya," katanya, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11).

Kenyataan inilah, menurut Fahri, yang sering dilupakan termasuk oleh para Menteri BUMN yang datang belakangan setelah BUMN disatukan dalam satu kementerian seperti sekarang. Fahri memandang, tujuan bernegara harus memanfaatkan BUMN untuk kepentingan rakyat, seperti apa yang diamanatkan pasal 33 UUD 1945.

Bahkan saat sejumlah pengusaha mengugat agar BUMN dipisahkan dari negara, gugatan itu ditolak oleh MK pada 18 September 2014 silam. "Keputusan itu secara sederhana masih menegaskan secara terang benderang bahwa BUMN kita masih berada dalam ranah negara meski kekayaan BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dari APBN," kata Fahri yang juga Sekretaris Koordinator Harian KMP di DPR ini.

Rini, kata Fahri, malah menganggap BUMN sebagai entitas bisnis murni dan sebagai pelaku pasar yang liberal. Rini tidak paham konstitusi dan Undang-Undang Dasar. "Karena itulah apa yang dilakukan Rini ini adalah bahaya besar. Sebuah skandal yangdapat membuat kita menderita besar," paparnya.

Salah satu yang disorot Fahri adalah soal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dinilai menyalahi aturan. Pasalnya proyek itu disebut sebagai kerjasama bussiness to bussiness tetapi proyek itu melewati tanah milik negara.

"Betul nggak itu diperlukan oleh rakyat dan rakyat yang mana yang memerlukan? Kalau melihat Jakarta-Bandung, Anda sedih melihat Indonesia Timur betapa miskin infrastrukturnya. Tiba-tiba ia ingin menumpuk infrastruktur di kota besar, padahal BUMN itu seharusnya untuk kepentingan rakyat," katanya.

Fahri menyimpulkan Menteri Rini terlalu jauh dari Nawacita dan Trisakti yang selama ini didengungkan Jokowi-JK. "Cara kerja BUMN di bawah Rini Soemarno telah menyimpang jauh dari cita-cita keadilan sosial. Tren korporatisasi BUMN secara berlebihan telah mendorong BUMN untuk menjadi pelaku pasar murni dan abadi kepada cita-cita kerakyatan," pungkasnya.

PDIP SATU SUARA - Desakan paling kencang agar Rini Soemarno segera diganti dari posisinya justru datang partai pengusung utama pemerintah sendiri, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pariera mengatakan, PDIP kompak soal masalah Rini.

PDIP menilai puncak masalah yang mengindikasikan buruknya kinerja menteri Rini saat RAPBN 2016 mengalokasikan sekitar Rp40 triliun untuk BUMN. "Seluruh fraksi di DPR sudah punya sikap yang sama (menolak PMN untuk BUMN), dan ini hanya menyangkut satu orang (Rini -red)," kata Andreas dalam diskusi reshuffle di Warung Darun, Jl Cikini Raya, Jakpus, Sabtu (7/11).

Andreas meyakini tidak mungkin pemerintah tiba-tiba mengalokasikan dana yang begitu besar tanpa ada permintaan atau campur tangan Rini. Padahal dana itu bisa dialokasikan untuk program pro rakyat di kementerian atau lembaga lain. "BUMN harusnya memberikan support bukan menyerap semua anggaran. Kalau dibiarkan (Rini memimpin -red), bangkrut negara ini. Masa kita biarkan hal seperti itu," kritik Andreas.

"(Kinerja menteri) ini kan muaranya pada budgeting dan sangat kelihatan siapa maunya apa," tegasnya.

Andreas menyebut dengan terungkapnya masalah anggaran BUMN di RAPBN 2016, maka sebetulnya bukan PDIP saja yang meminta agar Rini dicopot. Tapi publik juga bisa menilai sehingga BUMN perlu ´diselamatkan´. "Ya Presiden mestinya perhatikan dan melihat semua ini," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno juga mengatakan, 10 fraksi di DPR juga tak puas dengan kinerja Rini. "Dari penolakan fraksi-fraksi terkait penyertaan modal negara untuk BUMN itu kan sudah jelas. Itu sinyal kementerian negara ini tidak kredibel di mata 10 fraksi," kata Hendrawan.

Hendrawan mengaku tak mau mendikte Presiden Jokowi untuk mencopot menteri Rini. Namun baginya sudah jelas sekali Senayan kurang puas dengan kinerja eks Kepala Tim Transisi Jokowi itu.
"Ibu (Mega) kan tahu posisi. Tapi tidak perlu pesan Ibu Ketum, pesan Senayan kan sudah jelas," katanya.

Terkait isu ini, santer terdengar ada dua opsi yang dimiliki Presiden Jokowi. Pertama tetap mempertahankan Rini namun menggeser ke posisi yang bukan ´hotspot´. Kedua, melepas Rini ke luar kabinet. Opsi kedua menurut sejumlah sumber di internal KIH sulit direalisasikan mengingat peran Rini yang cukup sentral di pemenangan Jokowi-JK.

Meski begitu, nama calon pengganti Rini tetap berseliweran di media massa. Sebelumnya sempat diisukan Rini akan digantikan kader Partai Amanan Nasional Trenggono. Belakangan muncul nama mantan Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto.

Saking kencangnya isu pergantian Rini, Wakil Presiden Jusuf Kalla sendiri mengaku mendengar isu tersebut. "Ya saya ada juga mendengar itu tapi tentu pasti tergantung pada Presiden sendiri untuk bagaimana baiknya," ujar JK di kantor wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (9/11) kemarin.

Hanya saja, terkait masalah ini, JK mengaku belum tahu bagaimana keputusan akhir Presiden terkait desakan untuk mengganti Rini. Termasuk soal isu pergeseran Rini ke kursi kementerian lain di sektor industri belum pula final di tangan Presiden, sama halnya isu masuknya PAN ke kabinet kerja. "Belum kita bicarakan detail," kata JK.

RINI MELAWAN - Di tengah gencar isu pergantian dirinya, Rini Soemarno sendiri justru seolah ingin menunjukkan kuatnya posisi dia internal BUMN. Minggu pagi (8/11) kemarin, Rini seperti melakukan aksi "unjuk kekuatan" dengan mengadakan acara jalan santai BUMN.

Acara itu merupakan bagian dari rangkaian acara Pekan Olahraga dan Seni BUMN 2015 yang diselenggarakan Forum Humas BUMN dengan melibatkan 109 BUMN di Indonesia. Acara jalan santai itu sendiri diramaikan oleh arak-arakan dan tarian daerah seperti reog, kuda lumping, tarian khas Papua dan berbagai sajian seni daerah lainnya meramaikan acara.

Di barisan paling depan Menteri Rini tampak didampingi sejumlah para direksi BUMN. Beberapa direksi antara lain Direktur Utama PT Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Maryono, Direktur Utama PT Pertamina Dwi Soetjipto, Direktur Utama PT Garuda Indonesia Arif Wibowo dan masih banyak lagi Direksi dari BUMN lainnya.

Posisi Rini sendiri memang dipercaya sulit untuk digoyang. Koordinator Pusat Tampung Aspirasi Masyarakat Indonesia (Pustari) Arum Sabil mengatakan, Rini adalah sosok

"Bu Rini adalah penyeimbang di pemerintahan Jokowi-JK, khususnya di Kementerian BUMN, dari adanya tarikan dan benturan kepentingan bisnis dan kepentingan parpol. Disitulah peran Bu Rini demikian sangat membantu sosok Presiden Jokowi dalam mewujudkan Nawacita tanpa adanya beban kepentingan parpol pendukung dan lainnya," tegas Arum.

Dia menilai, isu pergantian Rini lebih merupakan sebuah gerakan politis ketimbang murni akibat penilaian kinerja Rini. Menurutnya, bisa jadi, keberadaan Rini Soemarno di Kabinet Kerja cukup menjadi hambatan bagi oknum-oknum tertentu, khususnya dari partai politik (parpol) pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dalam menguasai perusahaan plat merah di bawah naungan Kementrian BUMN.

"Bisa saja dengan masih adanya Rini Soemarno di Kementrian BUMN, parpol tidak bisa menempatkan orang-orangnya di perusahaan BUMN. Makanya posisinya terus dirongrong," ucap Arum Sabil.

Di satu sisi, Rini Soemarno dengan sejumlah terobosan dalam setahun belakangan dinilai sudah menunjukkan kinerja sangat baik. Rini Soemarno adalah seorang profesional yang bukan hanya mengetahui dunia bisnis, tetapi juga memahami birokrasi pemerintahan.

Arum Sabil yang juga ketua umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia atau APTRI Pusat menyatakan, dirinya sangat meyakini atas penilaian opitimistis yang menyebut bahwa Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno, mampu membawa badan usaha milik negara (BUMN) ke "masa keemasan" dalam empat tahun ke depan.

"Saya sepakat dengan pengamat ekonomi Dr Jos Luhukay di Jakarta, dimana beberapa waktu lalu secara obyektif telah menyampaikan penilaian positif kinerja Menteri BUMN yang terus berbenah layaknya seorang CEO dari grup bisnis yang besar. Dia akan mengantarkan BUMN ke masa keemasan dalam empat tahun ke depan," paparnya.

Rini sendiri memang memiliki jejak panjang di BUMN. Sebelum masuk pemerintahan, dia sempat menjadi pimpinan di beberapa perusahaan besar, termasuk menjadi direktur utama PT Astra Internasional pada 1998-2000. Setelahnya, Rini masuk kabinet dengan menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan Kabinet Gotong Royong periode 2001-2004.

Saat menjadi menteri di era Presiden Megawati Soekarnoputri, Rini Soemarno berjasa menghentikan impor gula yang sebelumnya terjadi secara besar-besaran. Aksi itu membuatnya mendapatkan apresiasi dari kalangan petani tebu di dalam negeri.

JOKOWI DUKUNG RINI - Kuatnya posisi Rini juga seperti ditegaskan oleh Presiden Jokowi sendiri. Dalam kunjungan kerja meninjau proyek tol Trans Sumatera di Lampung, Sabtu (7/11), Jokowi tampak seperti ingin melindungi Rini dengan mengatakan dukungannya terkait pengucuran PMN untuk BUMN

Jokowi menyampaikan, PMN adalah upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur melalui BUMN. "Jadi anggaran tidak hanya di PU saja, tapi juga di BUMN," kata Jokowi.

BUMN memang diberikan tugas oleh Jokowi untuk mengerjakan infrastruktur, terutama untuk proyek infrastruktur yang tidak menguntungkan secara ekonomis, seperti jalan tol Trans Sumatera misalnya. "Siapa yang harus merintis? Ya BUMN," ujar Jokowi menegaskan soal pentingnya memperkuat BUMN.

Soal posisi Menteri Rini, Jokowi juga dikabarkan tak akan mencopot eks Kepala Staf Rumah Transisi itu. Jokowi dikabarkan hanya akan menggeser Rini, bukan mencopot total dari posisi menteri.

Kabarnya Rini akan menggeser salah seorang menteri yang ditempati kader parpol pendukung Jokowi. Sedangkan kursi yang ditinggal Rini akan diisi seseorang dari kalangan profesional.

Ditanya soal kemungkinan pergeseran para menteri, Kepala Staf Presiden Teten Masduki menjawab diplomatis. Dia mengatakan Presiden Jokowi selalu melakukan evaluasi kinerja menteri-menterinya. Jokowi tahu betul siapa yang harus diganti, siapa yang harus dimasukkan untuk memperkuat formasi kabinet.

"Kalau menteri kan urusan Presiden, Presiden tahu persis menteri-menteri yang beliau butuhkan," kata Teten. (dtc)

BACA JUGA:
Tags