JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kenaikan harga beras akhir-akhir ini ternyata turut mengusik DPR RI. Untuk mengatasi hal ini, DPR pun melakukan langkah penyelesaian, yakni terlebih dulu meminta Plt Kapolri Komjen Badrodin Haiti untuk langsung melihat kemungkinan adanya permainan tengkulak melakukan penimbunan beras.

DPR RI meminta masalah kenaikan harga beras dapat terselesaikan. Masalah distribusi beras miskin yang langsung menyasar pasar dan terganggunya masa tanam akibat iklim yang tak menentu harus segera diatasi.

"Kita minta supaya semua masalah masalah itu bisa selesai," ujar Ketua DPR Setya Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (27/2).

Ia berharap dalam hal distribusi, presiden dapat mengawasi secara langsung dan mengurangi kuota impor. "Kita galakkan sentra-sentra pertanian untuk hidup kembali agar bangsa ini bisa maju pertaniannya," katanya.

Menyangkut masalah mafia beras, pemberantasan hingga ke akar dianggap perlu. Karena masalah mafia beras langsung menyangkut kehidupan rakyat. Rakyat miskin akan selalu terkena imbas pertama kenaikan harga.  

"Kita betul sangat prihatin, para mafia harus diberantas sekarang juga, mudah mudahan bisa selesai," harapnya.

Sebelumnya, Komisi IV DPR juga mendorong pembentukan pansus beras dan pansus pupuk. Sebab, subsidi terbesar saat ini digunakan untuk pupuk dan beras guna mendukung kedaulatan pangan. Selain itu pemerintah juga diharapkan tidak menggantungkan impor untuk memenuhi kebutuhan persediaan beras dalam negeri.

"Jika ingin mewujudkan kedaulatan pangan maka apapun yang terjadi harus dihentikan," ujar Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKB Daniel Djohan.

Sementara itu, Badan Urusan Logistik (Bulog) didesak untuk terus melakukan operasi pasar dan menindak oknum yang bermain hingga menyebabkan harga beras meroket. Daniel menduga kenaikan harga beras tidak terlepas dari oknum Pemerintah dan swasta yang memainkan harga beras.

Selain distribusi ke pedagang kecil, tugas Bulog juga harus menentukan harga eceran tertinggi. Agar para pedagang kecil tidak boleh menjual lebih tinggi dari harga eceran tertinggi. Saat Komisi IV DPR melakukan rapat dengar pendapat bersama Dirut Bulog terungkap buffer stock sekitar dua juta ton.

"Tapi bila 1,4 juta ton, tidak ada alasan untuk menunda mengatasi," katanya.

BACA JUGA:
Tags