Polemik Program Bela Negara dan Restu DPR

Senin, 19 Oktober 2015, 13:28:00 WIB - Politik

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (tengah) didampingi Direktur Bela Negara Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Pothan) Laksma TNI M. Faisal (kanan) dan Sekretaris Direktur Jenderal Potensi Pertahanan (Pothan) Brigjen TNI Eko Budi (kiri) memberikan paparan terkait pembentukan kader bela negara di Jakarta, Senin (12/10). Kementerian pertahanan akan membentuk 4.500 kader pembina bela negara di 45 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang melibatkan peran seluruh kementerian/lembaga dan komponen bangsa lainnya dengan tujuan untuk mewujudkan Indonesia yang kuat. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Dalam kampanye Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu sempat menyinggung perlunya revolusi mental agar bangsa Indonesia siap menjadi bangsa yang maju. Sayang hingga kini belum jelas benar apa yang dimaksud dengan revolusi mental. Bahkan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menyebut program bela negara yang akan dilaksanakan dalam skala nasional mulai tahun ini sebagai bagian dari revolusi mental.

Wakil Ketua Komisi II Benny K Harman menyatakan program bela negara memang terdapat di program kerja Kemenhan. Di tahun 2015 sendiri diketahui terdapat anggaran kurang lebih Rp90 miliar yang dialokasikan untuk kesadaran bela negara.

Namun ternyata, dari informasi yang didapatkan DPR RI melalui rapat-rapat koordinasi, bela negara yang dimaksud hanyalah berupa sosialisasi ke masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat memiliki kesadaran membela tanah air.

'Tapi jika yang dimaksud sistematis dan berkesinambungan sampai ada target 100 juta kader maka ini harus dibuat aturan dasarnya,' ujarnya kepada gresnews.com di DPR RI, Senin (19/10).



Sebab jika outputnya akan menjadi komponen cadangan atau komponen pendukung baru haruslah berlandaskan UU. Hal ini juga termaktub dalam UU pertahanan negara, sedang saat ini baik UU Pertahanan Negara maupun UU TNI tak memberikan landasan bela negara.

'Kalau sosialisasi saja sih tak perlu buat UU, tapi ini memaksa, ada target, dan sanksi jadi beda!' ujarnya.

Lantaran belum melihat garis panduan yang jelas. Ia menyatakan, nantinya daripada program ini menimbulkan kontroversi di masyarakat maka lebih baik ditunda terlebih dahulu dan dibicarakan dengan matang. 'Saya tak tahu kenapa info awal sebagai sosialisasi malah berkembang menjadi seperti konsolidasi,' katanya.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang ditemui wartawan sesaat sebelum Rapat Tertutup bersama Komisi I DPR RI, nampaknya belum mau mengomentari lebih jauh program yang baru saja diluncurkan ini. 'Nanti dulu ya, tanya yang lain saja,' katanya di DPR RI, Senin (19/10).

Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar