Lolosnya Palu Angket Tanpa Restu

Sabtu, 29 April 2017, 13:17:25 WIB - Politik

Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani melakukan interupsi kepada pimpinan untuk menolak hak angket KPK saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/4).(ANTARA)



JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kendati mengaku mengetuk palu karena mayoritas peserta sidang menyetujui, ternyata keputusan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengesahkan usulan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berbuah hujatan.

Bahkan hujatan datang dari Fraksi tempatnya bernaung yakni Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sampai-sampai Fraksi PKS menyindir, jika ingin mengambil keputusan tanpa mau mendengar suara peserta sidang, lebih baik tidak usah dirapatkan, putuskan saja sendiri di ruangan sendiri.

'Saya berharap pimpinan sidang bersikap arif dan bijaksana, harus mendengar suara peserta rapat secara tuntas, minimal pendapat perwakilan semua fraksi-fraksi secara lengkap dan utuh sebelum pengambilan keputusan,' ujar ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini saat, Jumat (28/4).



Sindiran ini bukti tindakan Fahri tak didukung oleh Fraksinya. PKS sendiri dalam sidang Paripurna Jumat kemarin tidak menyampaikan pendapatnya. Namun sikap ini menurut Jazuli bukan lantaran pihaknya mendiamkan, tetapi karena fraksinya tak punya kesempatan untuk menyampaikan pandangannya. Penyebabnya Fahri yang memimpin sidang langsung mengetuk palu tanpa memberikan kesempatan anggota untuk mengutarakan pandangannya.

'Bukan tidak menyampaikan, tapi belum sempat sudah diketuk,' tampik Jazuli.

Ia juga meluruskan, soal Fahri yang meneken hak angket disebutkan atas nama Fraksi. Jazuli menekankan bahwa sikap Fahri bukanlah sikap Fraksi. 'Sikap Fahri soal Hak Angket tidak mempresentasikan sikap fraksi,' tandasnya.

Sikap yang sama ditunjukkan sejumlah Fraksi di DPR. PPP bahkan dengan tegas menyatakan fraksinya memutuskan tidak melanjutkan usulan hak angket ke KPK.

'Dari hasil rapat fraksi Selasa (25/4) lalu, PPP memutuskan untuk tidak melanjutkan usulan angket tersebut menjadi (keputusan) DPR,' papar wasekjen PPP, Achmad Baidowi.

Ia juga menyatakan sikap Sekjen PPP Arsul Sani yang turut menandatangani usulan hak angket adalah inisiatif pribadi bukan secara kelembagaan.

Pihaknya juga mengkritik Fahri yang telah bersikap otoriter selaku pimpinan sidang. Faksi PPP sudah menolak Angket tapi tidak digubris. Alasan fraksinya menolak hak Angket karena hal itu akan memperlemah KPK, padahal PPP memiliki tanggung jawab sejarah sebagai salah satu fraksi yang turut membidani lahirnya KPK.

Bahkan Fraksi PAN akan bersikap tegas kepada anggotanya. Fraksi PAN menyatakan akan memanggil anggota yang turut menandatangani usulan Angket untuk dimintai keterangan atas sikapnya. Pasalnya kebijakan Fraksi PAN sendiri menolak usulan angket.

Seperti diketahui satu orang Anggota Komisi III DPR Fraksi PAN Daeng Muhammad telah meneken usulan hak angket KPK.

Kisruh ketuk palu pengesahan hak Angket terhadap KPK ini juga mengakibatkan perbedaan pendapat antara Fahri Hamzah dan Fadli Zon. Padahal diketahui dua pimpinan DPR ini kerap seirama dalam sejumlah isu.

Demikian juga dua partai mereka, PKS dan Gerindra kerap sejalan seiring bersikap. Termasuk dalam memberikan dukungan pasangan calon gubernur dalam Pilkada DKI Jakarta. Bahkan saat menyampaikan penolakan soal pencekalan Ketua DPR keluar negeri oleh KPK karena dugaan keterlibatan kasus korupsi E-KTP. Kedua politisi itu yang di depan saat konferensi pers.

Namun kali ini dua politisi itu berbeda jalan. Jika Fahri ngotot menggolkan hak angket. Sementara Fadli dalam sidang pengesahan usulan hak angket justru ikut melakukan walk out sebagai protes atas ketidaksetujuan atas angket bersama fraksinya.

Fraksi Gerindra, merupakan satu-satunya fraksi yang melakukan walk out dari sidang paripurna, termasuk Fadli di dalamnya. Keputusan WO berawal dari protes Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani yang maju memprotes pengesahan angket KPK oleh Fahri. Kendati fraksinya menolak angket, satu anggotanya yakni Desmond J Mahesa, diketahui menjadi salah satu peneken usulan angket KPK.


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar