JAKARTA,GRESNEWS.COM - Terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden untuk periode 2014-2019 tentunya harus mampu membuktikan dan merealisasikan janji-janjinya pada saat kampanye. 

Kali ini Gresnews.com merangkum janji-janji kampanye Jokowi di sektor ekonomi. Berikut rangkuman Gresnews.com terhadap janji-janji Jokowi pada saat kampanye :

1. Pertumbuhan ekonomi makro capai 7 persen

Pada saat berkampanye, Jokowi menyatakan jika terpilih sebagai Presiden, pertumbuhan makro ekonomi dapat mencapai 7 persen. Hal itu dapat terealisasi jika ikilm investasi dan regulasi terbuka kepada investor lokal yang bergerak untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi. Kemudian di bidang perizinan bagi para investor yang dinilai terlalu berbelit-belit haruslah dipangkas. Kemudian investasi asing didalam pergerakan ekonomi harus transparansi dan Indonesia harus menyambut investasi asing. 

Kemudian, arah industri ekspor diberikan insentif dengan anggaran yang besar. Seperti industri kecil, UMKM, dan kampung-kampung yang memiliki potensi dapat menghasilkan produk-produk unggulan diberikan ruang untuk memasarkan barangnya. Jokowi juga akan menginstruksikan para duta besar negara untuk mempromosikan produk-produk lokal. "Saya yakin hal itu bukan sesuatu yang sulit," kata Jokowi.

2. Menurunkan Tarif Dasar Listrik (TDL)

Tim Ekonomi Jokowi-JK Arief Budimanta mengatakan jika kedua pasangan tersebut terpilih sebagai presiden dan wakil presiden dapat menurunkan TDL. Menurut Arief turunnya TDL dapat terealisasi jika PT Perusahaan Listrik Negara/PLN (Persero) dari bahan bakar minyak (BBM) ke non BBM yaitu gas dan batu bara. 

Menurut Arief penggunaan BBM yang digunakan oleh PLN sangatlah mahal akibatnya menjadi beban dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk itu perlunya percepatan untuk proses pengalihan bahan bakar dari minyak ke energi alternatif. Apalagi dia menilai kenaikan harga TDL tersebut hanya menutupi uang impor pemerintah, mengingat saat ini untuk memenuhi kebutuhan BBM pemerintah melakukan impor minyak.

"Kalau Pak Jokowi dan JK terpilih tentunya akan menerapkan energi murah, tentunya TDL bisa diturunkan," kata Arief

3. Menghilangkan subsidi BBM untuk bangun pengadaan infrastruktur konversi dari BBM ke gas.

Tim ekonomi Jokowi-JK Darmawan Prasodjo mengatakan berniat untuk menghapus subsidi BBM dan digantikan dengan BBM yang lebih murah yaitu gas. Dia menuturkan saat ini harga BBM subsidi sebesar Rp6500, jika subsidi dihapus secara perlahan maka angka BBM subsidi akan mencapai Rp10.500. Sedangkan untuk harga gas hanya dikisaran Rp5000. 

"Kalau ada pengganti bahan bakar yang lebih murah apa salahnya. Memang subsidi BBM akan dihilangkan dan akan tersedia pengganti BBM yang lebih murah yaitu gas," kata Darmawan 

Darmawan mengatakan selama 8 tahun belakangan ini infrastruktur gas tidak terbangun, alhasil peningkatan konsumsi baik di sektor industri maupun penggunaan untuk listrik juga mengalami peningkatan sehingga dampaknya biaya yang ditimbulkan pun tergolong besar. Semisal pembangkit listrik di Tambak Lorok saat ini menggunakan minyak Rp3000 per Kwh, akan tetapi jika menggunakan gas hanya sebesar Rp1000 per Kwh. Dia memperkirakan jika infrastruktur gas dibangun dari Bontang k Tambak Lorong maka keuntungan yang diperoleh negara sebesar Rp12 triliun. Namun pembangunan infrastruktur gas tidak terealisasi karena pemerintahan sekarang selalu terbentur dengan kepentingan.

Menurutnya permasalahan energi yang dihadapi oleh pemerintah adalah pengendalian energi. Dia menuturkan banyak program pemerintah yang gagal terealisasi semisal program RFID yang menyebabkan Pertamina pun menyerah. Kemudian dalam implementasinya juga terbentur dengan perang kepentingan yang sangat kompleks.

4. Atasi krisis listrik

Tim ekonomi Jokowi-JK Darmawan Prasodjo mengatakan solusi konkrit untuk memecahkan krisis listrik dengan melanjutkan pembangunan tenaga pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU) dari Bontang ke Tambak Lorok, Semarang. Pada awalnya pemerintah saat ini menginginkan PLTGU tersebut dapat menghasilkan 10 GW (Gigawatt) tetapi yang hanya terealisasi hanya 6 Megawatt (Mw). 

Menurutnya PLTGU Bintang ke Tambak Lorok tertunda karena adanya konflik kepentingan bisnis sehingga kepentingan masyarakat menjadi tersandera. Untuk itu, Darmawan menilai tantangan energi yang dihadapi sangatlah sederhana yaitu untuk proses implementasi haruslah tanpa kepentingan.

Darmawan menuturkan program Jokowi-JK akan menggenjot kekuatan dalam negeri yaitu dengan cara melakukan efisiensi penggunaan batu bara, natural gas, hidro dan panas bumi. Dia menuturkan jika PLN menggunakan BBM maka per 1 Kwh akan mengeluarkan dana Rp3000, jika menggunakan Geothermal (panas bumi) mengeluarkan dana Rp1000 per Kwh, untuk batubara sebesar Rp500 sampai Rp600 per Kwh, sedangkan gas hanya Rp700 sampai Rp800 per Kwh. 

"Untuk itu perlu efisiensi dari batubara ke listrik. Saat ini pemerintah hanya berhasil 31 persen dalam melakukan efisiensi, seharusnya 42 persen. Program ini dianggap gagal," kata Darmawan.

Sebagaimana diketahui, saat ini kapasitas pembangkit listrik se-Jawa Bali mencapai 31.000 megawatt (MW). Adapun rekor beban puncak konsumsi listrik tercatat 22.974 MW pada 24 April 2014 lalu. Dengan pertumbuhan listrik 2.000 MW per tahun, konsumsi pada 2018 diperkirakan tembus 31.000 MW. Karena itu, jika ada sedikit gangguan, wilayah Jawa-Bali terancam pemadaman listrik secara bergili

5. Membangun 5000 rumah sehat dan mengembangkan 6000 puskesmas

Berdasarkan penelusuran Gresnews.com visi misi Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam dokumen dalam 42 halaman visi misi yang menyinggung perumahan diantaranya yaitu mengimplementasi pelayanan publik dasar yang prima melalui pembangunan 50.000 rumah sehat dan mengembangkan 6000 puskesmas dengan fasilitas rawat inap. Kemudian peningkatan realisasi penggunaan anggaran untuk pembangunan infrastruktur pengelolaan pendidikan, kesehatan dan perumahan.

BACA JUGA: