JAKARTA, GRESNEWS.COM - Sebuah Partai Politik tentu memiliki visi, misi dan ideologi yang akan dijalankannya. Hitam, putih, kanan ataupun kirinya sebuah partai politik dapat dilihat dari tiga hal tersebut.
 
Misalnya bila ingin melihat sikap dan pandangan Prabowo Subianto dalam menilai kaum minoritas lihat saja dalam manifesto partai Gerindra. Berikut petikannya:

Pemerintah atau Negara wajib mengatur kebebasan di dalam menjalankan agama atau kepercayaan. Negara juga dituntut untuk menjamin kemurnian ajaran agama yang diakui oleh negara dari segala bentuk penistaan dan penyelewengan dari ajaran agama.

Peneliti Pusat Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI, Ahmad Najib Burhani menjelaskan pernyataan tersebut adalah kutipan dari manifesto partai Gerindra dalam bidang agama. Lalu apa konsekuensi dari manifesto ini jika Prabowo terpilih menjadi Presiden? Merujuk pada manifesto tersebut, Najib mengatakan jika Prabowo Subianto terpilih menjadi Presiden RI, maka negara akan semakin terlibat dan menjadi hakim dalam penetuan keyakinan atau kelompok keagamaan yang ortodok (benar) dan heterodok (sesat) di Indonesia.

"Kita berharap ke depan kaum minoritas mendapatkan harapan yang lebih cerah. Kecuali presidennya adalah yang saya sebut tadi (Prabowo) maka akan bahaya terhadap komunitas minoritas. Dia bisa bergerak melampaui SBY dalam intervensi keyakinan keagamaan," katanya dalam dialog DPD RI "Peta Politik di Senayan Pasca Pemilu 9 April 2014", di gedung DPD RI, Senyan, Jakarta, Jumat (24/4).

Menurut Najib, tentu saja kelompok yang sepakat dengan ini adalah kelompok sekarang yang menjadi mainstream atau sering mengklaim mewakili suara mayoritas seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Front Pembela Islam (FPI), dan Forum Umat Islam (FUI). "Jika mengikuti logika ini maka partai berideologi Islam seperti PPP, PKS, dan PBB akan bergabung dengan Gerindra," paparnya.

Hali Ini kata dia, bisa terlihat jelas dengan langkah Suryadharma Ali, Ketua Umum PPP minggu lalu yang memberikan dukungan tanpa syarat ke Prabowo meski dukungan ini berubah paska Mukernas PPP di Bogor. Ia menilai, langkah Suryadharma itu sejalan dengan pandangan keagamaan yang memang kurang bersahabat dengan kelompok minoritas.

Selain itu kata dia, partai kedua adalah PBB yang secara ideologi (agama) sealiran dengan Gerindra. Partai ini sangat jelas sikapnya terhadap minoritas. Seperti yang disampaikan Yusril Ihza Mahendra, kelompok seperti Ahmadiyah itu harus menjadi agama baru jika hak-haknya ingin terlindungi.

Direktur Indo Strategi Andar Nabowo mengatakan hal senada. Ia mencontohkan PKS, dimana pada waktu Deklarasi Aliansi Naional Anti Syiah di Bandung, 20 April 2014 lalu dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Ahmad Hadadi. Ahmad Heryawan (Aher) menyatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan dukungan kepada seluruh umat Islam yang senantiasa memelihara nili-nilai kebaikan, nilai-nilai keislaman, sehingga nilai-nlai itu tidak ternodai dengan ajaran-ajaran sesat. "Lihat saja Aher waktu itu ketika deklarasi Aliansi Nasional Anti Syiah," terangnya.

BACA JUGA:
Tags