Makin Marak Massa Halangi Kerja Jurnalis

Kamis, 29 Desember 2016, 13:00:29 WIB - Politik

Direktur dari LBH Pers Nawawi Bahrudin (kedua Kiri) memberikan keterangan Catatan Kebebasan Pers dan berekspresi di Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (28/12). Dari catatan LBH Pers sepanjang 2016 mereka telah membantu 33 kasus yang diantaranya delapan kasus Perdata, 15 Kasus Pidana, dan 10 Kasus sengketa Ketenagakerjaan yang menyangkut Jurnalis. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers merilis laporan akhit tahunnya. LBH Pers mencatat tren peningkatan kekerasan yang dilakukan terhadap jurnalis. Pada 2015, kekerasan terhadap jurnalis hanya sekitar 70-an kasus, sedangkan tahun 2016 angka kekerasan itu meningkat menjadi 83 kasus.

Di sisi lain, Direktur LBH Pers Nawawi Bahrudin, Rabu (28/12) menjelaskan, ada pergeseran kekerasan terhadap jurnalis dibanding beberapa tahun yang lalu. Kalau sebelumnya kekerasan dilakukan oleh pemerintah baik oleh Kepolisian, PNS, terutama pada masa orde baru, sekarang mulai bergeser dilakukan oleh masyarakat.

Namun menurut catatan LBH Pers, dari sisi pelaku pihak pemerintah masih dominan, meskipun ada pergeseran pelaku. Pergeseran itu dinilai karena objektivitas pemberitaan yang cenderung merugikan masyarakat. "Kalau orde baru pemerintah melalui aparat hukumnya melakukan kekerasan, sekarang bergeser pada pelaku baru masyarakat publik atau mereka yang tidak puas dengan pemberitaan," papar Nawawi di Kalibata, Jakarta Selatan.

Independensi media massa dalam mengeluarkan pemberitaannya juga mesti mendapat kritikan. Nawawi mengungkapkan, adanya soal kepemilikan media oleh sejumlah politisi juga membuat isi pemberitaan menjadi tidak berimbang. Salah satu contoh pada media televisi yang memberikan informasi tak berimbang dan memihak pada salah satu calon saat pelaksanaan Pilpres 2014 silam.

Karena itu, Nawawi menekankan peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers untuk berperan aktif menilai serta menjaga informasi yang disiarkan agar sesuai dengan kaidah jurnalistik. "Saya pikir Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers perlu menginvestigasinya untuk melihat rangkaian berita yang dikeluarkan. Apakah ini sudah cukup berimbang atau sudah cukup fair pemberitaanya sehingga dia bisa dikategorikan tidak berpihak," ungkap Nawawi.

Dia juga mengungkapkan pentingnya menghadirkan pemberitaan yang utuh dan berimbang. Dia pun mengakui ada banyak media yang dimiliki oleh satu orang atau badan hukum saja. Sehingga informasi yang disajikan sangat terbatas karena kepemilikan beberapa media dikendalikan satu orang saja.

Dia menilai penting juga informasi yang variatif dengan sudat pandang yang berbeda dari media untuk memperkaya perspektif pembaca. "Dengan begitu masyarakat punya pilihan lebih banyak terhadap informasinya," katanya.


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar