JAKARTA, GRESNEWS.COM - Ketergantungan rakyat Indonesia terhadap bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang harganya murah, dinilai tidak terlepas dari kesalahan pemerintah sendiri. Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan, BBM murah adalah sebuah permainan antara swasta dan pemerintah agar permintaan akan BBM selalu tinggi.

Akibatnya, pemerintah kerepotan menghadapi permintaan yang tinggi ini dan mau tidak mau harus berupaya agar BBM murah ini selalu tersedia. Ujung-ujungnya, pemerintah akan melakukan impor dan disinilah swasta mengambil untung. "Produksi minyak Indonesia selalu mengalami penurunan, otomatis Indonesia membutuhkan impor minyak yang semakin meningkat," ujarnya kepada Gresnews.com, Selasa (2/9).

Dalam konteks ini, kata Mamit, Petral yang merupakan anak perusahaan Pertamina, memainkan peran penting. Ketika Petral tidak transparan dalam melakukan impor minyak bagi Pertamina, maka bisa diduga ada peluang menggangsir uang negara. Disinilah, kata Mamit, sistem yang berjalan kemudian melahirkan praktik mafia migas.

"Memang yang membuat BBM murah dan masyarakat tergantung, ada permainan dari beberapa pengusaha dan oknum pemerintah dalam pengadaan BBM subsidi," kata Mamit menambahkan.

Dampak lanjutannya, sistem yang menguntungkan mafia BBM ini dipelihara ters, akibatnya masyarakat terlanjur terbiasa mengkonsumsi BBM murah dan menjadi tergantung. Akibatnya, begitu terjadi kenaikan harga, maka akan timbul respon kemarahan. "Kita jadi sering dininabobokan dengan harga-harga murah," kata Mamit.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Eksekutif Indonesia Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menduga ada oknum pemerintah dan DPR yang terlibat mafia minyak dan gas bumi (migas) dalam penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM). Seharusnya yang berhak menyalurkan BBM subsidi adalah PT Pertamina (Persero), namun kenyataannya perusahaan swasta juga mendapat wewenang menyalurkan BBM subsidi.

"Tentang pendistribusian BBM subsidi inikan mestinya oleh BUMN oleh Pertamina, kok bisa swasta dapat juga. Ini kan sebetulnya yang seperti ini yang mestinya dilarang oleh pemerintah tapi kok dapat," kata Marwan.

Marwan mengatakan Pertamina inginnya penyaluran BBM subsidi ini hanya dilakukan oleh Pertamina sesuai dengan Undang-Undang. Pertamina sendiri beberapa waktu belakangan di bawah kepemimpinan Karen Agustiawan, menurut Marwa, sudah melakukan upaya agar perusahaan swasta tidak perlu ikut menyalurkan BBM subsidi.

Hanya saja usaha ini justru, kata Marwan, dinilai para pemain BBM sebagai upaya menghambat bisnis mereka. "Yang dikhawatirkan orang-orang di swasta ini mungkin merasa Pertamina menghambat sepak terjang mereka untuk memperluas penyaluran BBM subsidi itu. Oleh swasta mungkin dianggaplah Bu Karen ini jadi penghambat, maka mungkin ada tekanan. Jadi ada oknum-oknum pemerintah juga DPR," ungkapnya.

BACA JUGA: