JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pemerintah disarankan membuat neraca perdagangan beras guna melihat peredaran beras dengan benar. Sebab semenjak isu beras plastik mencuat, terdapat oknum-oknum yang memaksa melakukan impor beras.

"Ini harus disikapi secara tegas oleh semua pihak, kecuali memang kelangkaan beras ini direkayasa," kata anggota Komisi VI DPR RI, Azam Azman kepada Gresnews.com, Minggu (24/5).

Ia menyatakan peredaran beras plastik dengan isu impor beras harus dibedakan. Beras plastik yang beredar saat ini merupakan tanggung jawab Kementerian Perdagangan (Kemendag), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan pada aparat penegak hukum yang harus melakukan investigasi mendalam.

"Lihat ini barang impor bukan, jika impor maka Kemendag dan dan Bea Cukai harus dimintai pertanggungjawaban," katanya.

Ia menyatakan kemungkinan beras plastik ini diimpor dari negara lain sangat mungkin terjadi. Walaupun selama tahun 2015 belum ada izin impor beras yang dikeluarkan. Namun bisa jadi terdapat izin impor beras sebelum tahun 2015 yang produknya masih beredar hingga saat ini.

"Perlu verifikasi, karena selain kemungkinan terdapat motif cari untung, juga masuk tindak pidana ekonomi," ujarnya.

Presiden dalam hal ini diminta bertindak tegas lantaran Kemendag yang memiliki kewenangan dalam hal ini mustahil tak bisa mencari sumber pendistribusian beras plastik. "Jika Kemendag tak bisa cari maka ini akan menjadi pertanyaan besar," katanya.

Namun, isu beras plastik ini diyakini tak akan membuat kelangkaan beras dan kebijakan melakukan impor. Pasalnya, selain  saat ini sedang masa panen, Bulog pun telah diberi anggaran Rp3,5 triliun untuk penyerapan beras petani dalam negeri.

"Jika Bulog bekerja dengan benar maka tak mungkin ada kelangkaan beras," katanya.

Ditambahkan pengamat komunikasi politik Hendri Satrio, kasus beras plastik akan memperkuat isu reshuffle terutama pada pihak-pihak yang terkait secara langsung. "Kami pertanyakan menteri keuangan yang sibuk bereskan cukai dan pajak tapi kelolosan ini," ujarnya kepada Gresnews.com, Minggu (24/5).

Kasus ini memperlihatkan terdapat lubang pangan dimana ada oknum dalam neger  yang memanfaatkannya untuk membuat isu beras plastik. Jelas, hal ini merupakan kecolongan yang luar biasa di pemerintahan sehingga Presiden Jokoi harus cepat melakukan investigasi.

"Kita tak tahu seberapa lama dan luas peredarannya, tapi Jokowi seperti tak menanggapinya secara luar biasa," katanya.

Hal ini terlihat dari langkah selama ini yang hanya dilakukan DPR dengan  memanggil Mendag. Sedangkan Jokowi sendiri belum memberi teguran keras pada Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian (Mentan). Padahal beras dapat dikategorikan sebagai komoditi politik. "Kedua menteri ini yang paling bertanggung jawab, presiden harus turun tangan," katanya.

Presiden Joko Widodo mengimbau semua pihak tidak panik dan tidak membesar-besarkan isu beras campur plastik yang heboh di Bekasi, Jawa Barat. Dia berharap tidak semua orang membuat pernyataan mengenai masalah itu, apalagi proses penelitiannya belum didalami secara menyeluruh.

Dia berharap semua pihak menunggu hasil uji laboratorium yang dilakukan IPB, BPOM dan Sucofindo. Setelah ada hasil yang pasti, Presiden baru akan memberikan peryataan terkait masalah tersebut.

"Jangan semua bicara dan membesarkan masalah. Kita dalami dulu. Yang paling penting akar masalah dilihat, cek benar apakah itu di Bekasi atau hanya di satu warung. Motivasinya apa menjual beras plastik," kata Jokowi saat ditemui wartawan di area car free day di Jalan Slamet Riyadi, Solo, Minggu (24/5) pagi.

Selain masih harus ‎menunggu hasil uji laboratorium, pemerintah juga akan melakukan pendalaman mengenai persoalan itu. Karena, menurut Presiden, yang penting solusinya, bukan memperbesar masalah. (dtc)

BACA JUGA:
Tags