JAKARTA, GRESNEWS.COM - Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya terhadap sengketa hasil Pilpres 2014 yang dibacakan Kamis (21/8) kemarin, menolak seluruh gugatan pasangan capres Prabowo-Hatta. Dengan demikian pasangan Jokowi-JK telah sah menjadi pemenang Pilpres 2014. Kini, publik pun menunggu janji maupun ucapan Jokowi-JK selama kampanye menjadi kenyataan.

Selain soal kebijakan dan program kerja, yang patut ditagih dari Jokowi soal langkah politik yang dia janjikan sebelum Pilpres. Seperti terbentuknya koalisi yang tanpa didasari transaksi politik apapun. Kemudian pemimpin partai yang harus melepas jabatan di parpol ketika diangkat menjadi menteri. selain itu janji Jokowi mengangkat menteri yang bersih dan bebas dari beban masa lalu.

Pengamat politik dari the Indonesian Political Literacy Adi Prayitno mengatakan, semua hal itu harus segera dibuktikan Jokowi kepada publik segera setelah dia dilantik nanti. Terutama memastikan kabinet bentukannya betul-betul kabinet yang bukan hasil transaksi politik dan bukan pesanan.

Dan saat ini langkah politik Jokowi tesebut telah diuji oleh salah satu partai koalisi PKB. "Muhaimin terang-terangan ngomong menteri tak harus lepas jabatan di partai," kata Adi kepada Gresnews.com, Jumat (22/8).

Tak hanya soal lepas jabatan, Muhaimin juga secara terbuka menyatakan bahwa jatah Menteri Agama itu adalah milik PKB. Dalam formasi kabinet, PKB juga telah menyodorkan sejumlah nama-nama untuk diplot sebagai menteri.

Tentu langkah politik PKB sejauh ini bertolak belakang dengan komitmen Jokowi sebelum Pilpres. Belum lagi penunjukan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendro Priyono sebagai penasihat Tim Transisi Jokowi. Hendro dinilai punya masa lalu yang kelam terkait pelanggaran HAM berat. "Nah beranikah Jokowi menepis itu semua dan membuktikan omongannya?" tandas Adi.

Pasca putusan MK dipastikan 20 Oktober mendatang Jokowi bakal dilantik sebagai Presiden ke-7.  Maka Jokowi-JK perlu menyiapkan secara cepat proses transisi pemerintahannya. Sehingga usai dilantik Jokowi-JK betul-betul dapat merealisasikan apa yang telah dijanjikannya kepada rakyat Indonesia.

Jokowi sendiri menyatakan akan segera bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membicarakan transisi pemerintahannya. Proses transisi tersebut diharap berjalan baik. Salah seorang Deputy Rumah Transisi Hasto Kristianto menyatakan pihaknya akan segera melakukan konsolidasi.

Hasto mengatakan, Jokowi-JK akan menggunakan kekuasaan politik yang telah dimandatkan rakyat Indonesia untuk semakin memerdekakan rakyat dari penjajahan ekonomi.  Jokowi-JK sesuai dengan janjinya akan memperkuat infrasruktur pereonomian nasional. "Penciptaan lapangan kerja, pemberantasan kemiskinan, dan stabilisasi harga kebutuhan pokok rakyat menjadi prioritas utama," jelas Hasto.

BACA JUGA: