JAKARTA, GRESNEWS.COM - Sistem pemilihan presiden dengan cara pemilihan langsung dinilai banyak kekurangan, apalagi jika tidak didukung oleh sistem yang terintegrasi. Masalah yang muncul seperti sekarang ini perbedaan jumlah suara perorangan yang dapat memicu salah satu kubu tidak menerima hasil pemilu. Karena itu muncullah wacana agar Indonesia menerapkan sistem distrik seperti di Amerika Serikat.

Meski begitu menurut pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing, Indonesia tidak perlu mencontoh sistem distrik yang diusung Amerika. Alasannya, penerapan sistem ala negeri Abang Sam itu akan mencederai demokrasi Indonesia. "Tiap-tiap distrik kan berbeda jumlah pemilihnya, tidak adil jika ada calon yang menang dengan proporsi jumlah pemilih yang berbeda di tiap distrik," ungkapnya kepada Gresnews.com, Kamis, (21/8).

Emrus menilai, pemilihan langsung dengan one man one vote dirasa sudah pas dengan asal keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Permasalahannya hanya sistem yang diusung belum mumpuni untuk mencegah segala tindak kecurangan yang ada. Untuk itu, Emrus mengatakan pemaksimalan e-ktp merupakan solusi untuk pemulu selanjutnya.

"Bukan dengan distrik, tapi pemakaian e-ktp yang langsung terintegrasi, sehingga tidak ada pemilih dobel atau surat suara yang berlebih," ujarnya menambahkan.

Ia mengharapkan ke depannya terdapat akurasi data yang pasti dengan terlebih dahulu melakukan penyeragaman e-ktp. "Paling lama satu tahun lah, seharusnya dengan waktu segitu sudah bisa diterapkan di pemilu mendatang," ujarnya.

Sebelumnya niatan mengadopsi sistem yang dianut negara Amerika, yakni pemungutan suara presidensial berdasarkan distrik dianggap oleh Ketua Dewan Pakar Sekretariat Nasional Masyarakat Hukum Adat (Seknas MHA) Saafroedin Bahar akan mampu memperkecil peluang penolakan hasil pemilu.

"Jika dihitung berdasarkan distrik sudah jelas, nomor berapa yang memenangkan lebih banyak distrik, dia yang menang. Jelas dan tidak ribet," ujar Saafroedin.

Menurutnya agar kejadian yang sama tidak akan terulang lagi di masa mendatang, seharusnya Indonesia menerapkan sistem pemenangan per distrik. Ia mengulas, agar tiap-tiap desa dikelompokkan dan dibuat distrik sehingga pemilihan presiden lebih proporsional dan efisien.

BACA JUGA: