JAKARTA, GRESNEWS.COM – Paska dilantiknya presiden terpilih Joko Widodo, tantangan terberat di titik awalnya adalah memastikan menteri-menteri dalam kabinetnya terdiri dari orang yang bersih dan profesional sesuai yang diharapkan rakyat. Pasalnya menteri inilah yang akan menjadi kepanjangan tangan Jokowi untuk mewujudkan visi misinya.

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menjelaskan kriteria untuk menjadi menteri dalam kabinet Jokowi. Pertama, sebagai negara yang menganut sistem presidensil maka para menteri harus loyal pada presiden Jokowi. Ia mencontohkan kalau menteri berasal dari ketua umum partai politik akan terjadi kontradiksi kepentingan.

Menurutnya ketua umum partai politik memiliki mandat dari konstituennya yaitu anggota partai untuk mewujudkan visi misi partai. Ketua umum partai politik juga memiliki mandat untuk menjaga kemenangan dalam pemilu mendatang. Di sisi lain, menteri yang menjadi ketua umum partai tersebut harus sepenuhnya bekerja untuk kabinet. Sehingga dia tidak bekerja secara maksimal.

"Seharusnya all out tapi nantinya malah lebih sering walk out," ujar Refly dalam diskusi di Pulau Dua Restoran, Jakarta, Selasa (21/10).

Lebih lanjut, Refly menyebutkan menteri Jokowi harus bersih dari indikasi korupsi, tidak memiliki problem hukum, dan penyakit sosial lainnya. Ia menjelaskan jika calon menteri Jokowi belum memiliki posisi sebagai tersangka korupsi, sebaiknya dipastikan terlebih dulu agar publik bisa diyakinkan bahwa menteri yang ditunjuk benar-benar bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Senada dengan Refly, aktivis Indonesia Corruption Watch, Donal Fariz mengatakan membangun kabinet memang menjadi kerja pertama Jokowi. Cara Jokowi melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) menurutnya merupakan hal yang positif untuk memastikan kabinetnya dibangun oleh orang-orang yang profesional dan bersih.  

Ia melanjutnya pelibatan KPK dan PPATK sama sekali tidak mengabaikan hak prerogatif Jokowi sebagai presiden. Menurutnya, Jokowi tentu saja tidak akan bisa memastikan bagaimana rekam jejak menteri yang ditunjuknya seorang diri. Jokowi tidak akan tahu bagaimana transaksi keuangan menterinya dan bagaimana penyelidikan calon menterinya di KPK. "Ini kan ada ruang gelap yang informasinya tidak terdeteksi oleh Jokowi," ujar Donal pada kesempatan yang sama, Jakarta, Selasa (21/10).

Menurutnya, hal penting lainnya bagi pembentukan kabinet Jokowi adalah bagaimana Jokowi bisa menindaklanjuti rekomendasi KPK dan PPATK terhadap calon menterinya. Kalau ada menteri yang diindikasi terlibat korupsi tapi masih ditunjuk maka hal itu akan menjadi persoalan. Ia menilai penting bagi Jokowi agar menterinya tidak memiliki permasalahan rekening gendut dan tidak memiliki persoalan terkait pajak.

Selanjutnya, ia menyebutkan menteri Jokowi sebisa mungkin juga tidak berasal dari pengacara yang pernah menangani kasus korupsi dalam mafia peradilan. Menteri Jokowi juga sebisa mungkin jangan berasal dari politisi yang terlibat pada pelemahan KPK dan pemberantasan korupsi. Lalu, menteri Jokowi juga jangan berasal dari pengusaha yang punya konflik kepentingan dalam perdagangan. "Tidak mungkin orang yang punya bisnis di perhubungan menjadi menteri perhubungan karena dia hanya akan jadi penyelamat bisnisnya saja," katanya.

BACA JUGA: