Presidential Threshold Bertemu di Titik Tengah?

Senin, 10 Juli 2017, 13:00:00 WIB - Politik

Pembahasan RUU Pemilu (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Salah satu masalah krusial dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu) yaitu terkait ambang batas suara parpol untuk bisa mengajukan calon presiden atau presidential threshold (PT) sepertinya mulai mengerucut ke arah kesepakatan. Angka yang kabarnya sudah mulai disepakati fraksi-fraksi di DPR kabarnya berada di angka 10 persen.

Hal itu terbaca dari sikap beberapa partai yang mulai mempertimbangkan untuk menerima angka PT sebesar 10 persen. Partai Amanat Nasional (PAN) misalnya, menegaskan siap mengajak fraksi lain supaya sepakat dengan ambang batas capres atau presidential threshold (PT) sebesar 10 persen. Angka tersebut dinilai sebagai jalan tengah soal angka PT.

"Kita beberapa hari ini pertemuan sangat intensif dengan fraksi-fraksi yang keukeuh di nol persen dan yang 20 persen. Kita ajak juga ke angka 10 persen. Kalau misalkan itu menjadi titik temu, saya kira selesai sudah RUU Pemilu tanggal 10 Juli bisa diambil keputusan," kata Sekretaris F-PAN Yandri Susanto di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/7).

"Sinyal untuk ke situ 20 ke 10 persen ada, tapi yang 0 ke 10 lebih bisa menerima jalan tengah itu," ucap Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu tersebut.

PAN sejak awal mengusulkan PT di angka nol persen. Tapi angka tersebut bisa saja berubah dengan melihat dinamika yang ada di DPR. PAN mengaku siap berkompromi soal PT sebesar 10 persen, tapi belum siap di angka 20 persen.

"Jadi kelihatannya ada semacam titik temu, kalau misalkan 20 persen terlalu tinggi dan 0 persen juga dianggap terlalu ekstrem karena tidak ada presidential threshold-nya, maka angka 10 persen untuk jumlah kursi DPR dan 15 persen suara sah itu bisa menjadi alternatif semua fraksi," tutur Yandri.

Pemerintah sampai saat ini diketahui masih berkukuh soal PT sebesar 20 persen. PAN berharap pemerintah siap berkompromi menurunkan angka PT. "Tanya ke pemerintah dong. Tapi kalau menurut kami ya sebaiknya mau kalau itu menjadi titik temu ya," ujarnya.

Sikap serupa juga diambil Partai Gerindra yang enggan membawa keputusan soal PT melalui mekanisme voting. Gerindra berpikir ulang soal angka ambang batas capres atau presidential threshold dari nol persen menjadi kisaran 10 persen. Alasannya, Gerindra menginginkan sebisa mungkin pengambilan keputusan RUU Pemilu dilakukan secara musyawarah.

"Kita pertimbangkan agar menghindari voting supaya suara DPR bersatu agar di titik berapa kita bicara. Kita bicarakan dengan semua fraksi agar di titik yang sama," ujar Sekjen Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakpus, Kamis (6/7).

Gerindra mengaku sudah menjalin komunikasi dengan setiap fraksi di DPR termasuk PDIP dan PKS untuk membahas presidential threshold. Kompromi yang disampaikan Gerindra tersebut masih situasional.

Muzani mengatakan, alasan Gerindra mengusulkan angka nol persen berdasarkan putusan MK soal pemilu serentak. Sehingga pemilu serentak ke depan tidak perlu ada lagi presidential threshold.

"Kami minta pandangan dipakai secara bersama-sama, meskipun ada presiden tidak didukung parlemen ya mungkin saja karena konstitusi seperti itu, bagi kami bukan sesuatu yang risau. Namun, kalau ada kesepakatan, kita ingin bicara sebagai kesepakatan DPR supaya menghindari voting meskipun voting bukan sesuatu yang tabu," jelas Muzani.

Sebelumnya, Politisi Nasdem yang juga anggota pansus RUU Pemilu Johnny G Plate menyebut sudah ada pergeseran dari partai-partai yang selama ini ingin presidential threshold sebesar nol persen. Hal tersebut dipandang sebagai perubahan terhadap penafsiran konstitusional.

"Menurut informasi, yang tadinya mendukung tanpa ambang batas, sudah bergeser perlu ambang batas. Jadi ada perubahan posisi yang signifikan terhadap penafsiran konstitusional terhadap MK. Argumen konstitusinya sama saja baik 10 maupun 20 persen," ujar Johnny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakpus, Rabu (5/7).

Selain itu, Johhny juga menyebut partai koalisi pendukung pemerintah saat ini makin solid untuk mempertahankan presidential threshold sebesar 20 persen. Dirinya pun menegaskan hal tersebut bukan karena kepentingan Presiden Joko Widodo. "Ini untuk kepentingan semuanya. Jadi jangan seolah-olah ambang batas presiden ini kepentingan Pak Jokowi, tidak. Ini kepentingan semua calon presiden," sebutnya.

Saat ditanya apa alasan ada parpol yang akhirnya setuju adanya presidential threshold, Johnny tidak mau membuka alasannya. Namun yang pasti, hal tersebut adalah pergeseran argumen konstitusional pada MK.

Lebih lanjut, Johnny memaparkan mengapa presidential threshold diperlukan dalam pengusungan capres. Salah satu alasannya adalah karena dengan adanya presidential threshold, bisa membangun gotong royong dalam berpolitik antar partai.

Sementara bila tidak ada ambang batas, semua partai bisa mencalonkan capresnya sendiri-sendiri. Hal tersebut dianggap menghilangkan gotong-royong politik yang selama ini sudah terbentuk. "Imbasnya dukungan politik berkurang. Jadi (dengan presidential threshold) bisa membentuk koalisi yang kuat dari awal," ucapnya.


Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar