JAKARTA, GRESNEWS.COM - Rumah besar umat Islam yang bernama Partai Persatuan Pembangunan itu kini tengah dilanda prahara. Para pengurusnya saling bertempur sendiri untuk memuluskan kepentingan masing-masing. Bak perang Bharatayudha, dimana sesama saudara saling membinasakan sesamanya, perpecahan sepertinya tak lagi bisa dicegah. Buktinya, para penentang Ketua Umum PPP Suryadharma Ali yang dipimpin Sekjen Romahurmuziy siang ini bakal menggelar rapat pimpinan nasional (Rapimnas).

Kabarnya, lewat forum itu kedudukan Suryadharma bakal didongkel. Romi--panggilan akrab Romahurmuziy, usai rapat di Kantor DPP PPP pada Sabtu (19/4/2014) dini hari, menyatakan Rapimnas akan diselenggarakan di Aula Kantor DPP PPP, Jl Diponegoro, Jakarta. "Segera menyelenggarakan Rapimnas partai yang akan digelar Sabtu ini tanggal 19 April di DPP ini. Mulai sekitar jam 13.00 WIB, siang," katanya.

Sebelum itu pihak Romy sudah melayangkan peringatan pertama kepada Suryadharma. Peringatan itu, kata Romy, dilayangkan dengan maksud agar dirinya tidak menyimpang AD/ART PPP. Langkah politik Suryadharma merapat ke Gerindra dengan capres Prabowo Subianto dinilai over acting. "Melanggar etika/fatsun politik, mempertontonkan perilaku politik yang over acting dan menjatuhkan moral kader partaai di semua tingkatan," imbuh Romi.

Romi menjelaskan Rapimnas ini dipercepat karena situasi kondisi politik mutakhir yang melanda partai berlambang Ka´bah ini. Peringatan kepada Suryadharma akan dibahas lebih lanjut dalam Rapimnas. "Sanksi itu bertingkat-tingkat. Ada peringatan pertama, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap. Maka rapat hari ini menjatuhkan sanksi peringatan," kata Waketum PPP Emron Pangkapi.

Lalu apakah Rapimnas nanti akan menggulingkan Suryadharma dari kursi Ketua Umum PPP? "Kepemimpinan Rapimnas besok mempunyuai hak dan kewenangan, salah satunya Pasal 10 AD/ART tentang pemberhentian," jawab Emron.

Para penentang Suryadharma memang sudah melakukan rapat internal membahas manuver Suryadharma kepada Prabowo. Mereka menganggap dukungan kepada Prabowo, ilegal. Mereka menganggap manuver yang dilakukan sang ketum sebelum pemilihan umum legislatif itu, telah membuat perolehan suara PPP di pileg kemarin tidak memenuhi target. Alasannya, kehadiran Suryadharma di tengah para petinggi Gerindra malah menyurutkan pengurus dan simpatisan di daerah untuk maksimal memperjuangan kemenangan partai.

Tudingan Emron dibalas santai Suryadharma. Tapi tiba-tiba, Suryadharma bersama Wasekjen Syaifullah Tamliha mengeluarkan surat keputusan pemecatan Waketum Suharso Monoarfa dan sejumlah pengurus DPW termasuk reposisi Romi dari jabatan Sekjen memnjadi hanya Ketua DPP. Mereka dianggap melanggar AD/ART karena dianggap hendak melakukan ´makar´. Kubu Romi Cs tak tinggal diam.

Beberapa jam setelah deklarasi Suryadharma dengan Prabowo, mereka berkumpul bersama 25 pengurus dan sejumlah petinggi seperti Lukman Hakim Syaifuddin, Suharso termasuk Emron. Ada 9 poin hasil rapat pengurus yang baru selesai pukul 01.35 WIB ini. Kesembilan poin itu adalah:

1. Bahwa kehadiran dan orasi politik ketua umum DPP PPP Suryadharma Ali dalam kampanye terbuka Partai Gerindra 23 Maret di Stadion Utama Gelora Bung Karno adalah langkah politik yang salah, melanggar etika/fatsun politik, mempertontonkan perilaku politik yang over acting, meruntuhkan moral kader partai di semua tingkatan.

Merupakan perbuatan yang melanggar konstitusi (AD/ART) partai, menjatuhkan nama PPP, melanggar keputusan keputusan Mukernas II PPP, dan surat instruksi DPP PPP Nomor 1109/2013 tentang instruksi harian pemenangan pemilu.

2. Bahwa sampai saat ini PPP belum menentukan koalisi kepada partai dan capres manapun mengingat sesuai amanat Mukernas II PPP di Bandung. PPP akan menentukan arah koalisi pencapresan pada Rapimnas yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Dengan demikian pernyataan dukungan yang disampaikan oleh Ketua Umum PPP Suryadharma Ali kepada Prabowo Subianto, pada hari Jumat (18/4/2014), bertentangan dengan AD/ART partai, batal demi hukum

3. Menetapkan Penyelenggaraan Rapimnas hari Sabtu, 19 April 2014 dengan dihadiri oleh pengurus harian DPP PPP, Ketua DPW se-Indonesia, dan Ketua Majelis dan Ketua Mahkamah Partai, sebagaimana amanat Mukernas II di Bandung 7-9 Februari 2014.


4. Mengamanatkan pada Majelis Musyawarah DPP PPP, sesuai ketentuan pasal 56 Anggaran Rumah Tangga PPP secara bersama-sama sebagai satu-satunya pintu komunikasi politik PPP kepada partai-partai dan bakal capres/cawapres dalam rangka membangun koalisi pencapresan.

5. Menyatakan bahwa seluruh surat keputusan yang beredar terkait pemberhentian keanggotaan dan jabatan Suharso Monoarfa, Fadly Nurzal, Rahmat Yasin, Musyaffa Noer, Amir Uskara dan Awaluddin tidak pernah ada karena:

- bertentangan dengan ketentuan konstitusi (AD / ART) PPP
- tidak pernah teradministrasi di kesekjenan DPP PPP
- bertentangan dengan semangat islah yang diputuskan oleh rapat PH Majelis Syariah DPP PPP tanggal 12 April 2014 di Lirboyo, Kediri.

6. Menyatakan bahwa pengangkatan saudara Djan Faridz sebagai Wakil Ketua Umum DPP PPP tidak pernah ada karena bertentangan dengan konstitusi (AD / ART) PPP, khususnya pasal 12 ART PPP.

7. Menyatakan bahwa reposisi Sekjen DPP PPP sebagaimana beredar yang disampaikan di media massa tidak pernah ada, karena bertentangan dengan konstitusi (AD/ART) partai.

8. Memberikan peringatan keras pada saudara Djan Faridz sebagai anggota PPP agar tidak lagi bertindak merongrong kewibawaan partai dan tidak boleh lagi membangun komunikasi politik atas nama PPP dalam rangka pencapresan.

9. Memberikan peringatan pertama kepada Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali agar tidak memposisikan dirinya di atas konstitusi partai, tetap pada jalur AD/ART PPP, tetap berada pada jalur konstitusi AD / ART dan prinsip perjuangan partai, demi menjalankan keputusan partai yang diambil secara sah

Di tengah situasi seperti ini, pihak Suryadharma juga tak bergeming. Malah, Jumat (18/4) kemarin, Suryadharma semakin memantapkan langkahnya ke Prabowo dengan mendeklarasikan dukungan kepada Gerindra dan Prabowo.

"Kami sepakat mendukung Bapak Haji Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden pada pilpres Juli 2014 mendatang, dan semoga Pak Prabowo menjadikan Indonesia sebagai negara yang berkah," kata Suryadharma dalam konfrensi pers di Kantor DPP PPP, Jakarta.

Surya menyebut koalisi dengan Gerindra ini dengan nama koalisi Gabah. "Garuda (lambang Gerindra) dan Ka´bah (lambang PPP)," ujarnya. Selain itu tambah Surya Gabah juga merupakan lambang kesuburan.

Dalam konfrensi persnya, Suryadharma  juga menyatakan dukungan partainya murni tanpa meminta embel-embel apapun. "Dukungan yang kami berikan adalah ikhlas dan bukan transaksional, tiidak ada syarat apapun, baik menjadi cawapres ataupun menteri jika Pak Prabowo terpilih nanti," tegas Surya.

Ia juga meminta kepada seluruh jajaran partai baik pusat maupun daerah dapat bersepakat mendukung Prabowo dalam pilpres mendatang. Surya mengklaim dukunganna telah mendapat restu dari pimpinan PPP yang lain. "Dukungan kami kepada Pak Prabowo juga diperkuat dari dukungan guru kami, orang tua kami, Ketua Majelis Syariah KH Maimun Zubair," tambahnya.


Surya berharap dengan dukungan ini menjadi penguat, dan pendorong bagi Prabowo dalam memenangkan pilpres. Dan ia menyerukan kepada segenap bangsa Indonesia untuk mendukung Prabowo, karena menurutnya Prabowo merupakan orang yang tepat memimpin bangsa ini.

Disaat yang sama Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan rasa terima kasihnya atas dukungan yang diberikan PPP. "Saya atas nama pribadi dan (Partai) Gerindra menerima dengan penuh tanggung jawab dukungan ini sebagai amanah dalam rangka berjuang untuk menjaga kedaulatan bangsa, kemerdekaan dan keselamatan, kepentingan seluruh rakyat Indonesia," tegas Prabowo.

Mantan Danjen Kopassus ini juga mengatakan PPP adalah awal dari koalisinya dengan partai lain. Gerindra terus berkomunikasi dengan kekuatan-kekuatan politik lainnya demi membangun koalisi besar. Ketika ditanya dengan partai mana saja Gerindra sudah berkomunikasi, Prabowo mengklaim sudah berkomunikasi dengan PKB, PAN, PKS, Demokrat, Golkar, dan Hanura. Saat ditanya apakah ada kemungkinan koalisi dengan PDIP, ia berseloroh, "PDIP klo mau gabung kami terbuka," kata Prabowo.

Melihat langkah kedua pihak sepertinya sulit dihentikan, bukan tak mungkin perpecahan hebat akan melanda PPP. Padahal dengan perolehan suara mencapai nyaris 7 persen di pileg kemarin, PPP bersama partai Islam lainnya bisa mejadi kekuatan altenatif yang cukup potensial. Hanya saja perpecahan ini kemungkinan akan membuat daya tawar PPP itu menurun. Sebab calon-calon mitra koalisi tentu tak mau diganggu oleh terjadinya kisruh internal PPP.

Perpecahan yang terjadi di tubuh PPP pasca pileg ini menurut pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Siti Zuhro, menunjukkan partai berlambang Ka´bah itu, belum dewasa dalam mengelola masalah internalnya. Padahal kata Siti PPP adalah partai lama yang seharusnya sudah berpengalaman untuk mengelola konflik internal.

Ia pun menyayangkan dengan adanya konflik internal yang berujung pada pemecatan itu hingga ramai disorot publik. "Itu bisa dijadikan komoditas oleh lawan politik" katanya kepada Gresnews.com, Kamis (17/4).

Perpecahan kali ini dinilai akan merugikan PPP di pilpres mendatang. "Bisa dibilang, PPP terancam terbelah dan itu kalau tidak segera diselesaikan akan rugikan PPP, terutama dalam Pilpres," kata M Qodari, pengamat politik Indo Barometer kepada reporter Gresnews.com, Kuraisi saat dihubungi, Jumat (18/4) kemarin.

Sebagai partai lama yang sejak dibentuknya di tahun 1973 sudah berkiprah di berbagai perubahan situasi politik di Indonesia, PPP memang seharusnya bisa mengelola konflik dengan baik. Dalam sejarahnya, PPP memang beberapa kali dilanda perpecahan, khususnya pasca reformasi.

Di tahun 1999, PPP dilanda friksi parah yang berujung mantan ketua umumnya Jailani Naro keluar dan membentuk partai baru bernama Partai Persatuan (PP). Perpecahan itu mempengaruhi performa PPP secara signifikan pada Pemilu 1999.

Ketika itu, perolehan suara PPP hanya mencapai 11,3 juta suara alias 10,71%. Hasil ini cukup baik sebenarnya mengingat pemilu 1999 diikuti 48 parpol. Namun dibandingka perolehan suara PPP di tahun 1997, yang beroleh 25,3 juta suara atau 22,43% angka itu terhitung jelbok.

Perpecahan berikutnya terjadi di tahun 2002. Ketika itu salah satu tokoh PPP, KH Zainuddin MZ mendirikan Partai Persatuan Pembangunan Reformasi yang kemudian berubah menjadi Partai Bintang Reformasi (PBR) di tahun 2003. Perpecahan ini juga membawa dampak lumayan besar dimana pada pemilu tahun 2004 perolehan suara PPP lebih jeblok lagi hanya mencapai 9,24 juta suara atau 8,15%.

Setelah itu PPP pun nyaris tak terdengar dan hanya beroleh suara 5,5 juta atau 5,32% di pemilu tahun 2009. Karena itulah PPP kemudian mendklarasikan diri sebagai rumah besar umat Islam demi mendongkrak kembali popularitas mereka di depan publik.

Dengan itu, PPP ingin menjadi tempat kembalinya orang Islam terutama untuk menyalurkan aspirasi mereka. Strategi itu sepertinya cukup lumayan ketika perolehan suara PPP di pemilu 2014 kembali terdongkrak ke angka 7 persen. Sayang, sejarah sepertinya akan kembali terulang.

Di tengah upaya bangkit PPP justru didera banyak masalah dan kini kembali terancam pecah. Sekali lagi rumah besar umat Islam terancam ditinggalkan penghuninya. (dtc)

BACA JUGA: