Rayuan Dana Parpol Muluskan Pembahasan PT di RUU Pemilu

Rabu, 05 Juli 2017, 12:00:00 WIB - Politik

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (tengah) berbincang dengan Pimpinan Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu di sela-sela rapat di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/6). Rapat tersebut membahas sistem pemilu anggota DPR dan DPR, ambang batas parlemen, ambang batas presidensial, metode konversi suara, jumlah kursi tiap dapil anggota DPR dan pendanaan saksi parpol di TPS. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Di tengah kebuntuan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) khususnya terkait ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold--PT), antara pemerintah dan DPR, pihak pemerintah mendadak merencanakan untuk menaikkan dana untuk partai politik dari Rp108 per suara menjadi Rp1000 per suara. Kenaikan itu mencapai hampir 10 kali lipat.

Usulan itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Senin (3/7) lalu. Tjahjo mengungkapkan, Kemendagri sedang merancang revisi PP 5/2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Anggarannya juga akan dimasukkan ke APBN 2018. "Kami tahap pengusulan dan ini kan mau dibahas di RAPBNP tunggu nanti disahkan di anggaran," ujarnya.

Usulan dari Kemendagri ini masih harus mendapat persetujuan dari Kemenkeu dan DPR. Nantinya, dana yang diperoleh tiap parpol tentu bisa bervariasi, tergantung jumlah suara yang diperoleh saat Pemilu. "Bisa yang tiap lima tahun bisa misalnya dapat Rp1 miliar. Ada juga lima tahun hanya dapat Rp10 juta bisa saja," papar Tjahjo.

Meski begitu, suara-suara miring terkait motif pemerintah menaikkan dana parpol ini segera terdengar. Salah satunya dikaitkan dengan upaya melobi para elit partai agar memuluskan pembahasan RUU Pemilu, khususnya terkait PT. Seperti diketahui, pemerintah dan partai pendukung pemerintah di DPR mematok PT di angka 20-25%, meski Pemilu 2019 dilaksanakan serentak.

Tudingan itu tak lepas dari adanya pernyataan Wakil Ketua DPR Agus Hermanti yang menganggap kenaikan dana parpol dapat memuluskan pembahasan RUU Pemilu di DPR. "Memang ini merupakan bagian dari komitmen pembicaraan dari undang-undang pemilu. Sehingga kalau ini direalisasi, ini merupakan hal yang menuju pembicaraan UU Pemilu lebih mulus. Karena memang kita rasakan kalau dana parpol dinaikkan ini bisa menjadi lebih baik," ujar Agus di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/7).

Pembahasan RUU Pemilu sendiri hingga saat ini belum mencapai titik temu antara DPR dan pemerintah. Salah satu isu yang masih jadi tarik menarik antara parpol adalah soal ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).

Agus mengatakan, jika dana bantuan dari pemerintah naik, maka parpol akan lebih leluasa untuk meningkatkan kemampuan dan elektabilitas. "Parpol juga menjadi konsen dalam pengembangannya," imbuh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini.

Terkait kenaikan dana parpol tersebut, KPK telah mengingatkan agar pengelolaannya harus transparan. Agus pun sepakat dengan hal tersebut. "Betul seperti itu sehingga memang penggunaan dana parpol itu sampai saat ini yang melalui kas, harus dikenakan sesuai dengan prosedur dan tata cara yang ada. Sehingga apabila ini dinaikan konsentrasi parpol bisa lebih ditingkatkan," jelas Agus.

"Kepada penggunaan anggaran harus sesuai dengan tata aturan undang-undang yang ada. Sehingga anggaran yang menggunakan APBN atau negara harus dipertanggungjawabkan dan sesuai aturan yang ada," imbuhnya.

Meski demikian, Golkar, sebagai salah pendukung pemerintah untuk mematok PT di angka 20-25% membantah tudingan itu. Wasekjen Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, kenaikan dana parpol hingga sebesar Rp111 miliar itu bukan demi pembahasan RUU Pemilu yang masih deadlock. "Saya kira tidak ada kaitannya ya," ujarnya.

Ace menegaskan, dalam pandangan Golkar, penambahan dana untuk parpol memang sudah seharusnya dilakukan pemerintah. Ace menuturkan parpol, yang merupakan salah satu pilar demokrasi, sudah selayaknya mendapat perhatian dari pemerintah. Namun Ace juga mengingatkan bantuan dana tersebut harus dibarengi akuntabilitas parpol itu sendiri dalam mengelola keuangan.

"Dana dari negara harus dipertanggungjawabkan dalam rangka memperkuat fungsi partai politik. Fungsi partai politik dalam memperkuat demokrasi itu antara lain melakukan pendidikan politik, sumber kader bangsa, dan menjadi katalisator aspirasi rakyat," kata Ace.

"Ketiga fungsi pokok tersebut tentu membutuhkan dukungan dari negara melalui bantuan dana. Ini juga agar pengelolaan keuangan partai politik jelas sumbernya sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat," ucapnya.

Menurut Ace, penambahan dana untuk parpol tidak akan menambah beban pada negara. Malah dia menyebut anggaran dana untuk parpol tidak seberapa dibanding lembaga negara lainnya. Karena itu, dia berpendapat sangat wajar bila parpol mendapat tambahan dana dari pemerintah.

"Wajar karena partai politik itu merupakan pilar negara. Masak sebagai institusi yang keberadaannya dijamin konstitusi dan undang-undang tidak mendapatkan perhatian dari negara," ujarnya.


Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar