Tegang DPR-Pemerintah Soal Presidential Threshold

Selasa, 04 Juli 2017, 12:00:00 WIB - Politik

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kedua kiri) didampingi Sekjen Yuswandi A. Temenggung (kanan) bersiap mengikuti rapat dengan Pansus RUU Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/6). (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pembahasan RUU Pemilihan Umum masih mengalami kebuntuan. Wakil Ketua DPR Kordinator Bidang Politik dan Keamanan Fadli Zon mengatakan, ada lima isu krusial yang masih harus disepakati dalam RUU tersebut. Dia meminta, Panitia Khusus RUU Pemilu segera menuntaskan kelima isu krusial tersebut paling lambat tanggal 20 Juli 2017.

Salah satu isu krusial yang belum menemukan kesepakatan adalah mengenai syarat ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold (PT). Empat masalah lainnya antara lain ambang batas parlemen, sistem pemilu, besaran daerah pemilihan, dan metode konversi suara ke kursi di DPR.

"Pansus harus menemukan kesepakatan lima isu itu, kalau tidak bisa dengan mufakat ya voting, paling lambat tanggal 20 Juli, tidak boleh lebih," tegas Fadli di Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta, Senin (03/7), seperti dikutip dpr.go.id.

Terkait permasalahan PT, Fadli mengusulkan agar PT harus 0% atau dihapus. Sebab, ini merupakan konsekuensi dari pemilihan umum Presiden (Pilpres) dan pemilu Legislatif (Pileg) yang akan digelar serentak mulai tahun 2019 mendatang.

"Yang paling ngotot masalah presidential threshold kan pemerintah. Sudah jelas-jelas serentak masih memaksakan presidential threshold. Ini tidak masuk akal, tidak nalar," kritisi Fadli.

Lebih lanjut Fadli menjelaskan, logikanya, jika pelaksanaan Pilpres dan Pileg berlangsung serentak, maka tidak ada lagi ambang batas presiden. PT, kata dia, harus zero bahkan harus dihapuskan. Sebaliknya, menurut Fadli, harus ada peningkatan untuk ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold).

"Ini termasuk yang paling diperdebatkan dan kelihatannya pemerintah memaksakan ambang batas presiden 20 persen," ungkap politisi dari F-Gerindra ini.

Dia menegaskan, tarik-menarik antara DPR dan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu dinilai karena ada kecenderungan pemerintah yang menginginkan munculnya capres-cawapres tunggal. "Kita dalam konstitusi boleh atau berhak untuk memilih dan dipilih, jadi setiap WNI tidak boleh di persulit untuk dipilih, jangan dibikin seolah-olah calon tunggal," tegasnya.

Selain mendesak pihak pansus menyelesaikan kelima isu krusial itu, kata Fadli, DPR juga akan meminta rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo. "Kita akan surati segera Presiden supaya ada rapat konsultasi," ujar Fadli.

Fadli sendiri belum tahu kapan rapat konsultasi tersebut akan dilakukan. Namun, yang pasti rapat akan dilakukan sebelum tanggal 20 Juli. "Belum tahu, nanti kita rapatkan dulu. Yang pasti harus segera kita surati agar persoalan-persoalannya bisa kita selesaikan," ucapnya.

Persoalan PT memang menjadi isu paling krusial dalam RUU Pemilu. Pemerintah ingin presidential threshold 25% sementara ada fraksi yang meminta presidential threshold dihapus. Namun ada juga yang menawarkan jalan tengah PT di angka 10%.

Terkait masalah ini, pemerintah juga sudah bergerak untuk melakukan lobi Menko Polhukam Wiranto mengatakan, dia sudah berniat menjalin komunikasi dengan para pimpinan partai politik untuk menyamakan persepsi terkait berbagai masalah penting di UU Pemilu.

"Saya sudah melakukan pendekatan dari semua parpol. Terutama parpol pendukung pemerintah sudah saya aja bicara semua. Masih ada waktu. Besok akan ketemu mereka lagi," kata Wiranto di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Senin (3/7).

Terkait rencana DPR ingin melakikan rapat konsultasi dengan Presiden Jokowi, Wiranto menegaskan, hal itu belum diperlukan. "Ketemu menterinya dulu dong. Kalau sudah ketemu saya, selesai kan? Nanti tinggal dikomunikasikan (ke Presiden)," kata Wiranto.

Wiranto belum mau bicara kemungkinan jalan tengah yang akan dijajaki. Sejauh ini ada parpol yang menginginkan presidential threshold (PT) 0% dan ada pula yang menginginkan 20-25% seperti pemerintah.

"Ini bukan ngalah dan nggak ngalah. Ini cari sesuatu yang bermanfaat bagi negeri ini. Bukan kepentingan parsial, tapi kita ingin mengajak untuk kepentingan politik pemerintah atau politik nasional ke depan," tutur Wiranto.

Pertemuan antara Wiranto dengan parpol kemungkinan dilakukan di DPR. Wiranto tak menyebut secara detail kapan dan di mana pertemuan akan dilakukan. "Tunggu saya ketemu mereka. Siang mungkin, di DPR," kata Wiranto.


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar