Angket KPK Jalan Terus

Rabu, 31 Mei 2017, 12:00:41 WIB - Politik

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (kanan) memimpin rapat tertutup Badan Musyawarah bersama pimpinan fraksi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/5). Rapat tersebut membahas untuk menentukan pembentukan pansus hak angket KPK. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Panitia Khusus Hak Angket KPK terus digulirkan meski banyak tentangan dari masyarakat. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah yang juga inisiator pansus, Fahri Hamzah bahkan mengatakan, pansus tak mungkin batal, meski saat ini baru 5 fraksi yang mengirim anggota ke Pansus Hak Angket KPK.

Fahri bahkan menyindir fraksi yang belum mengirimkan wakilnya ke pansus. "Kalau tidak mengirim itu sama juga tidak melaksanakan kewajiban. Iya, bisa (dikenakan sanksi -red)," ujar Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (30/5).

Fahri mengatakan kedudukan pansus di dalam Undang-Undang adalah alat kelengkapan tidak tetap. Sehingga pansus hak angket KPK akan berjalan berapapun perwakilannya.
"Di dalam undang-undang MD3 dinyatakan bahwa seluruh anggota fraksi harus ada didalam pansus, karena itu kan sebenarnya kewajiban. Setelah dibentuk lalu pansus bekerja, maka semua berkewajiban untuk memgirimkan anggotanya untuk bekerja di dalam pansus angket. Karena pansus itu dalam Undang-Undang definisinya adalah alat kelengkapan tidak tetap," jelas Fahri.

Ia mengatakan, seharusnya semua fraksi mengirim perwakilannya. Karena jika mereka tidak mengirimkan perwakilan, maka mereka tidak bisa mengendalikan pansus itu.
"Ya rugi (kalau tidak mengirim). Karena nggak mungkin pansus yang sudah diperjuangkan di paripurna hanya karena satu orang atau satu fraksi tidak mengirim lalu pansus menjadi batal," jelas Fahri.

Fahri menjelaskan setelah ini akan mengirimkan surat kepada fraksi-fraksi yang belum mengrim perwakilan. Ia juga akan melampirkan jadwal rapat di dalam surat tersebut.
"Ya pasti akan disurati ke seluruh fraksi hasil paripurna ini dan meminta yang tidak mau mengirim seperti PKS dan Demokrat atau masih menunggu keputusan DPP akan segera mengirimkan," terang Fahri.

Ia mengatakan hasil pansus hak angket KPK akan tetap sah nantinya. Meskipun anggota pansus tidak lengkap dari semua fraksi. "Sah saja (hasilnya), karena berapapun yang mengirim itu sah saja," ujarnya.

Kelima fraksi yang sudah mengirimkan wakilnya adalah Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi PPP, Nasdem dan Hanura. PDIP mengirimkan enam wakil yaitu: Masinton Pasaribu,
Eddy Kusuma Wijaya, Risa Mariska, Adian Yunus Yusak, Arteria Dahlan, dan Junimart Girsang. Golkar mengirikmkan lima wakil yaitu: Bambang Soesatyo, Adies Kadir, Mukhammad Misbakhun, John Kennedy Azis, dan Agun Gunanjar.

Sementara, Fraksi PPP dan Nasdem, masing-masing mengirimkan dua wakil. Dari PPP ada Arsul Sani dan Anas Thahir, sementara dari Nasdem ada Taufiqulhadi dan Ahmad HI M. Ali. Hanura mengirimkan hanya satu wakil yaitu Dossy Iskandar.

Terkait hal ini, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengingatkan waktu kerja pansus hanya 60 hari sejak panitia dibentuk. "Sudah diserahkan lima fraksi, berarti kita tunggu saja, kita ada koridor yang lain sampai 60 hari, ya sudah kalau lima ini seperti apa yang belum menyerahkan ya ditunggu, dalam hal ini pimpinan DPR hanya memfasilitasi saja," ungkap Taufik dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (30/5).

Taufik tidak menjelaskan, apakah dengan hanya 5 fraksi ini, maka pansus angket KPK sudah resmi terbentuk. "Ya ini kan tetap berjalan paralel, Baleg masih bekerja. Kalau mau mengasihkan nama masa tidak boleh. Kalau yang lain masih nunggu boleh-boleh saja, tapi kan ada deadline waktunya," sebutnya.


Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar