JAKARTA, GRESNEWS.COM - Situasi politik jelang pengumuman hasil resmi Pilpres 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 22 Juni besok, memang sudah lumayan mendingin. Kedua kubu meski berniat melancarkan gugatan ke MK jika dinyatakan kalah, namun sudah mendeklarasikan diri untuk tidak mengerahkan massa masing-masing pada tanggal tersebut.

Bahkan, relawan dari kedua kubu sudah menggelar deklarasi damai untuk meredakan suasana. Poster-poster pesan persatuan dan perdamaian pasca pilpres pun sudah bertebaran mengimbau warga agar tetap tenang. Meski begitu, menurut Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane, Polri jangan sampai kecolongan dengan tetap memantau dan menjaga situasi keamanan dan ketertiban nasional pada hari pengumuman.

"Polri bisa saja kecolongan sehubungan dengan adanya pelaksanaan Operasi Ketupat untuk pengamanan Lebaran dan Jalur Mudik," kata Neta dalam siaran pers yang diterima Gresnews.com, Senin (21/7).

IPW, kata Neta, menilai tingginya pro-kontra dalam menyikapi hasil penghitungan suara Pilpres 2014 di tingkat KPUD menunjukkan situasi politik kian panas. Apalagi, kubu Capres Prabowo minta KPU menunda pengumuman pemenang Pilpres 2014. "Ini menunjukkan adanya pihak yang tidak siap menang dan siap kalah," kata dia.

Neta berpendapat, manuver ini bisa memprovokasi dan memicu kemarahan para pendukung kedua capres. Kondisi inilah yang membuat situasi kamtibmas kian rentan terhadap benturan kedua pendukung capres, yang ujungnya menimbulkan kekacauan atau kerusuhan.

Karena itu, kata Neta, untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan, Polri jangan segan-segan menerapkan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, terutama dalam
menghadapi aksi massa yang anarkis atau massa yang akan melakukan kerusuhan.

Dalam Pasal 5 (1) Perkap itu ditegaskan, penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian terdiri dari enam tahap, yakni pencegahan, perintah lisan, kendali tangan kosong lunak, kendali tangan kosong keras, kendali senjata tumpul, gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri. Terakhir, kendali dengan menggunakan senjata api yang bisa menghentikan tindakan pelaku yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian bagi masyarakat maupun polisi.

Dengan Perkap ini, Neta berharap, Polri bisa bertindak tegas untuk mencegah terjadinya kerusuhan massa, khususnya di Jakarta. "Sehingga tidak ada alasan bahwa Polri kecolongan jika terjadi kerusuhan pasca pengumuman Pilpres pada 22 Juli besok," ujarnya.

Sementara itu sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan bahwa, saat ini bangsa Indonesia hidup dalam iklim demokrasi yang sangat maju. "Tapi dalam hal stabilitas kita semakin rapuh, TNI bekerja keras agar demokrasi berjalan baik dan stabilitas juga berjalan baik," ujar Panglima TNI dalam sambutannya ketika menghadiri acara  deklarasi damai yang digagas oleh relawan pro Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pemilu Jujur Adil di Balai kartini Jakarta, Minggu (20/7) kemarin.

Hadir dalam acara tersebut antara lain Para Asisten Panglima TNI, Kapuspen TNI Mayjen TNI Fuad Basya,  Pangdam Jaya Mayjen TNI Mulyono dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Dwi Priyatno serta pejabat tinggi Mabes Polri. Panglima TNI mengapresiasi sikap relawan dari kedua pasangan calon pasangan Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK, yang telah melakukan deklarasi damai demi NKRI.

Deklarasi damai ini digelar untuk menyejukkan suasana jelang pengumuman pemenangan Pilpres 2014 pada 22 Juli 2014 mendatang. "Semua menghendaki Indonesia yang damai, Indonesia yang aman, bukan Indonesia yang porak-poranda, bukan Indonesia yang hancur lebur, bukan Indonesia yang menakutkan," tegas Moeldoko.

Panglima TNI juga menegaskan TNI akan bersikap netral dalam pemilu. "TNI pasti netral dan tidak hanya netral, tetapi netral, tegas dan profesional," ujar Panglima TNI.

BACA JUGA:
Tags