JAKARTA, GRESNEWS.COM - Perdebatan mengenai waktu pelaksanaan musyawarah nasional (Munas) partai Golongan Karya (Golkar) masih terjadi di internal partai berlambang beringin tersebut. wacana soal percepatan munas ini memang semakin memanas lantaran hasil munas akan sangat berpengaruh terhadap arah kebijakan Partai Golkar ke depan apakah akan membelokkan dukungannya ke Jokowi-Jusuf Kalla atau mencoba terobosan baru untuk menjadi oposisi.

Politisi partai Golkar, Poempida Hidayatullah menyatakan arah dukungan Golkar memang bergantung pada ketua umum yang terpilih pada saat munas. Hanya saja, Poempida mengaku, belum bisa menyimpulkan apa-apa terkait arah dukungan Golkar ke depan. "Karena momennya yang paling pas dalam konteks melihat keadaannya pada saat munas. Dan kita belum tahu yang berkembang," ujarnya, Sabtu (16/8).

Poempida mengaku sangat berharap senior-senior Golkar yang bisa dikatakan sangat menguasai seluk beluk AD/ART partai agar melakukan konsolidasi dan melakukan hal yang terbaik untuk partai. Ia menilai senior Golkar seperti Aburizal Bakrie, Jusuf Kalla, Fahmi Idris dan Agung Laksono merupakan senior Golkar yang menjadi panutan untuk menyelamatkan partai ke depan.

"Dalam konteks ini mereka kan sebenarnya teman walaupun beda preferensi atau dukungan politik. Jadi akan baik kalau terdapat titik temu dalam dialog yang kemudian bisa menyelesaikan masalah yang ada. Wacana itu saya kembangkan di media agar mereka mendengar. Kalau saya akan berlabuh dimana pak JK mendukung," jelasnya.

Pada kesempatan sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono menyatakan musyawarah nasional Golkar harus digelar tahun 2014 ini. Menurutnya, hal itu didasarkan pada AD/ART partai bahwa masa bakti ketua umum adalah 5 tahun. "Berarti ya tahun ini. Itu bukan kata saya tapi kata AD/ART," jelasnya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (15/8) kemarin.

Pandangan Agung terkait munas berbeda dengan pandangan sang Ketua Umum Aburizal Bakrie. Ical berpandangan, munas baru akan dilaksanakan pada tahun 2015 sesuai hasil Munas Riau tahun 2009 lalu. Perbedaan pandangan terkait waktu munas tersebut sempat membuat Agung hampir dipecat dari Golkar.

Namun, Agung menilai isu pemecatan tidak relevan, tidak mendidik, dan tidak sesuai dengan semangat berdemokrasi. "Kecuali pelanggaran yang memang jelas merugikan nama baik partai seperti pencurian, korupsi, dan kriminal. Saya berdasarkan AD/ART, itu yang saya perlihatkan. Yang menghendaki bukan saya tapi AD/ART," ujarnya.  

Di sisi lain, Wakil Sekretaris Jenderal Golkar Nurul Arifin berpandangan Dewan Pimpinan Daerah I mendukung dilaksanakannya munas pada 2015. Menurutnya, berdasarkan munas VIII pada 2009, munas selanjutnya dilaksanakan pada 2015. "Kalau ada kader yang ingin munas pada 2014, maka itu kebijakan dari Pak Ketum ARB untuk mengatakan oke atau tidak," katanya.

BACA JUGA:
Tags