JAKARTA, GRESNEWS.COM - Debat publik calon Gubernur DKI Jakarta putaran pertama menarik perhatian publik. Dalam debat resmi yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu, setiap pasangan calon gubernur juga ditanyakan soal integritasnya ketika berhadapan dengan pihak partai politik dan kepentingan pemilik modal.

Salah satu pertanyaan yang memicu perdebatan adalah soal kebijakan penataan kota Jakarta. Kandidat ditanyakan soal penataan kota apakah akan melakukan penggusuran atau tidak. Masing-masing kandidat mengemukakan penyelesaian yang berbeda soal cara menata wajah ibukota.

Anies Baswedan yang mendapat giliran pertama menjawab pertanyaan itu dengan gamang. Ketimbang menegaskan apakah akan membangun dengan menggusur atau tanpa menggusur, Anies terlihat lebih suka menekankan pada cara penggusuran dilakukan bagi warga dipemukiman kumuh. Dia mengkritik kebijakan pemerintah belakangan ini yang tidak mengedepankan dialog dan prosedur sesuai perundang-undangan.

Karena itu, dia meyakinkan konstituen, kubu Anies-Sandiaga Uno akan menata kota dengan mengedepankan dialog dan penyelesaian secara manusiawi dengan mempertimbangkan aspek keadilan bagi warga. Menurut Anies, kekalahan Pemda DKI dalam gugatan warga Bukit Duri memperlihatkan keadilan tidak hadir dalam penyelesaiannya.

"Keadilan itu tidak dilaksanakan. Ketika berhadapan kekuasaan lemah, sementara kepada masyarakat sangat tajam dan prosedur pun dilanggar," ujar mantan Rektor Universitas Paramadina di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (13/1).

Anies memaparkan visinya soal skema penggusuran. Menurut Anies, pemindahan warga kumuh akan dilakukan dengan mengedepan cara berdialog dengan warga. Karena menurut Anies, penggusuran juga mesti dengan memperhatikan aspek ekonomi warga agar tidak lepas dari sentra yang menjadi mata pencahariannya. "Pemindahan dengan memperhatikan penghidupannya," papar Anies.

Berbeda dengan Anies, kandidat nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono justru lebih menjawab dengan tegas terkait sikapnya atas penggusuran. Putra sulung manta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini menjawab, kebijakan penggusuran terbukti menambah angka kemiskinan warga DKI.

Sama seperti Anies, menurut Agus warga yang digusur tidak hanya kehilangan tempat tinggal tetapi kehilangan sumber penghidupannya. "Banyak cara lain membangun kota Jakarta," ujar Agus.

Agus menilai, kebijakan penggusuran selama ini tidak mementingkan aspek penghidupan warga DKI. Apalagi penggusuran dilakukan tanpa prosedur yang baik semisal pemerintah tidak membayar ganti rugi sebagai ketentuan undang-undang. Itu alasan Agus tidak akan melakukan penggusuran jika dia terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Pasangan nomor urut dua, Djarot Saiful Hidayat menyatakan ada kesalahpahaman terkait kebijakan penggusuran yang dilakukan. Menurut Djarot, Jakarta sebagai Ibukota tidak membolehkan warga tinggal dibantaran sungai dan kolong jembatan karena tidak manusiawi membiarkan warga hidup pada kawasan tersebut.

Lebih jauh Djarot menjelaskan, itulah alasan Pemda DKI untuk menyediakan rumah susun yang layak huni sebagai upaya pemerintah menekan taraf hidup masyarakat Jakarta. Pemindahan warga, imbuh Djarot teta mengedepankan sisi manusiawinya karena pemerintah juga memberi subsidi baik terhadap kehidupannya begitu pula pendidikannya.

"Kita subsidi kehidupannya, pendidikannya. Transportasinya kita tanggung. Dengan begitu mereka lebih manusiawi," jawab Djarot mantap.

AHOK DISERANG - Tema penggusuran menjadi topik hangat yang diperdebatkan kandidat. Meskipun diberi ruang menanggapi dan mangkritik jawaban kandidat lain, tapi soal penggusuran kedua kandidat mengarahkan kritikan ke Ahok. Agus maupun Anies mengkritik keras soal penggusuran yang dilakukan Ahok belakangan ini.

Selama kepemimpinan Ahok memang beberapa kali melakukan penggusuran terhadap pemukiman kumuh di Jakarta seperti warga Bukit Duri, Kalijodo dan Bidaracina. Pemerintah Daerah DKI Jakarta sempat beberapa kali mengalami kekalahan saat digugat oleh warga. Terakhir, warga Bukit Duri juga memenangkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Ahok sendiri mengatakan akan terus melakukan penataan kota Jakarta mesti dengan penggusuran. Ahok beralasan penggusuran yang dilakukannya dalam rangka membangun kualitas hidup warga yang selama bertahun-tahun tinggal di tempat yang tidak layak huni.

Sylviana Murni yang berpasangan dengan Agus menilai pemindahan warga ke Rusun juga menyisakan persoalan. Penggusuran terhadap warga yang telah dipindahkan menghilangkan sumber penghidupan sehingga warga pun kemudian diusir lantaran tidak punya penghasilan untuk membayar. Akibatnya warga pun terpaksa terusir dari Rusun.

"Kenapa menyewa, lalu ketika tidak bisa membayar juga diusir," keluh Sylvi. Karena itu, perlu menguatkan komitmen pemerintah soal keberpihakannya kepada warga miskin Ibukota.

Anies pun demikian. Saat memberikan tanggapan soal jawaban kandidat, Anies juga menyindir komitmen pasangan nomot urut 2 soal pembangunan kampung deret yang direalisasikan Ahok.

Anies sempat menyoal kontrak politik yang ditandatangani Basuki Tjahaja Purnama kepada warga saat mencalonkan Wakil Gubernur pada periode sebelumnya. Anies mempertanyakan komitmen Ahok soal janji politiknya lima tahun lalu yang akan membangun kampung deret di pinggiran Sungai.

"Lima tahun lalu pernah ada janji. Janji itu akan dibangun kampung deret di pinggir sungai. Dimana janji itu? Dimana kontrak politik itu?," sindir Anies saat menanggapi jawaban Ahok.

Atas "serangan" kubu Anies itu, Ahok mengaku heran soal tanggapan miring terkait kebijakannya soal penggusuran. Padahal, langkah yang dilakukan pemerintah untuk memindahkam warga kumuh ke Rusun adalah komitmennya untuk meningkatkan kualitas hidup warga DKI Jakarta. "Saya juga heran seolah-olah kami kami tidak suka orang miskin," keluh Ahok.

"Bagaimana menormalisasi sungai kalau tidak memindahkan rumah kumuh. Saya kira jauh tidak manusiawi mengajari warga yang sudan salah untuk membenarkan dan memenangkan Pilkada," jawab Ahok tegasnya.

BACA JUGA:
Tags