JAKARTA, GRESNEWS.COM - Hari ini, Rabu (6/12) Komisi I DPR akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI untuk menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo. Fit and proper test akan digelar dengan sistem terbuka-tertutup.

Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin, fit and proper test dimulai dengan adanya sesi pemeriksaan administrasi. "45 menit pertama kita lakukan pemeriksaan administrasi. Sudah ada item-item yang akan ditanyakan. Kemudian 10.45 kita mulai fit and proper test. Setelah itu, kita akàn rapat tertutup untuk memutuskan menolak atau menyetujui, itu," ungkap TB di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12).

Fit and proper test Marsekal Hadi awalnya akan terbuka untuk umum. Namun untuk sesi pendalaman, uji kelayakan akan dilakukan secara tertutup. "Rapat akan dilaksanakan ketika paparan visi-misi itu terbuka dan ketika pendalaman, karena ada banyak mungkin hal-hal yang sifatnya rahasia kita laksanakan tertutup," sebut TB.

Pendalaman kepada Hadi dikatakan TB salah satunya tentang alutsista. Sisanya, anggota Komisi I DPR bebas bertanya. Sejauh ini, Komisi I belum pernah menolak calon Panglima TNI usulan presiden.

"Selama pengalaman, pada prinsipnya Komisi I tak pernah menolak. Karena apa? Karena itu pilihan terbaik dan persyarartan-persyaratan sudah terpenuhi," terang TB.

Namun sesuai aturan, DPR bisa saja menolak usulan yang diajukan presiden. Bila ini yang terjadi, presiden akan mengirim usulan nama baru untuk diproses kembali sesuai mekanisme yang ada.

"Fit and proper test sesuai ketentuan, presiden mengirimkan satu nama kemudian fit and proper test apakah diterima dan ditolak. Kalau ditolak, dikembalikan. Kalau tidak ditolak, ini dikirim dan diterima," ucap TB.

Materi pertanyaan fit and proper test memang dibebaskan kepada masing-masing anggota Komisi I yang ingin bertanya kepada Marsekal Hadi. Fraksi PKS menyatakan akan menanyakan soal visi misi Hadi dalam menjaga NKRI.

"Kita lihat visi-misinya tentang menjaga negara dan pemahaman serta kesadaran tentang berbagai ancaman negara zaman sekarang ini," ujar Ketua F-PKS Jazuli Juwaini.

Langkah Marsekal Hadi untuk menjadi orang nomor satu di TNI sendiri diperkirakan akan berjalan mulus. Mayoritas fraksi di DPR memberi dukungan untuk Marsekal Hadi. Partai-partai yang sudah jelas menyatakan dukungan itu yakni PDIP, NasDem, Golkar, Hanura, PKB, Demokrat, PAN, dan PPP. Partai-partai ini menyebut Hadi memiliki kualifikasi sebagai calon tunggal Panglima TNI.

Perwira tinggi TNI yang kini menjabat sebagai KSAU itu dinilai memenuhi kualifikasi untuk menjadi Panglima TNI. Dia juga dianggap bisa meneduhkan institusi TNI jelang tahun-tahun politik ke depan dalam rangka pilkada serentak pada 2018 serta Pileg dan Pilpres di 2019. "Saya yakin mampu memposisikan TNI tetap berada di zona sapta marga yang netral terhadap kekuatan politik mana pun," ucap Ketum PPP Romahurmuziy.

Sementara itu Fraksi NasDem yang menyatakan mendukung pilihan Presiden Joko Widodo, berharap Marsekal Hadi dapat mewujudkan netralitas jajaran TNI. Ini jelang pelaksanaan Pilkada Serentak di 2018 dan Pemilu Serentak di 2019.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi NasDem Supiadin memaparkan apa saja tantangan Panglima TNI ke depan. Dia juga berharap agar Panglima TNI pengganti Jenderal Gatot bisa memperkuat alutsista TNI.

"Pertama, dia harus membangun soliditas TNI. Kedua, terus mengupayakan program MEF (minimum essential force) terwujud di 2024. Ketiga adalah segera mempersiapkan TNI untuk mewujudkan netralitas dalam menghadapi pemilu dan pilkada. Itu paling pokok," sebut Supiadin.

Selain itu, NasDem menyoroti peran TNI dalam menjaga wilayah perbatasan RI. Ke depan, prioritas wilayah perbatasan. Supiadin pun mengatakan akan mendalami visi-misi Hadi sebagai calon Panglima TNI. "Ke depan, prioritas wilayah perbatasan. Terserah dia, dia punya visi-misi. Kita dalami. Ya pastilah Komisi I siapkan (pertanyaan). Visi-misi akan kita dalami," tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Plt Ketum Golkar Idrus Marham. Idrus mengatakan Hadi sosok yang pandai membangun komunikasi. "Beberapa pengurus Partai Golkar utamanya Komisi I secara pribadi berkaitan tugas, ada sangat memahami Marsekal Hadi sebagai orang yang dikenal selama ini sangat sederhana dan komunikasi politik produktif dengan seluruh lapisan. Dengan modal itu, Marsekal Hadi akan mampu memimpin TNI sebagai lembaga profesional dan menghadapi, merespons dinamika ke depan," tutur Idrus di ruang Fraksi Golkar di DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12).

Ketua fraksi PAN Mulfachri Harahap juga menilai Hadi mewakili angkatan muda sehingga diharapkan bisa membawa visi yang lebih baik. Dia juga berharap Hadi bisa mengharumkan nama TNI di kancah internasional. "Saya juga berharap ini kan termasuk jauh dari (angkatan) ´82 ke ´86, ini kan generasi baru tentaranya. Jadi mudah-mudahan visinya bisa lebih baik dari sebelumnya, dan kami berharap di tangan panglima yang baru nantinya TNI kami lebih kuat, lebih bisa disegani paling tidak di kawasan ASEAN dan ya kita berharap fit and proper test berjalan lancar," harap Mulfachri.

DUA PARTAI MERAGUKAN HADI - Meski ada banyak yang mendukung Marsekal Hadi, Fraksi PKS menyatakan masih menunggu fit and proper test sebelum menentukan sikap apakah menerima atau menolak. Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyatakan siap melakukan uji kelayakan dan kepatutan terahadap Hadi.

"Kita fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan) dulu. Kita lihat visi-misinya tentang menjaga negara dan pemahaman serta kesadaran tentang berbagai ancaman negara zaman sekarang ini," ucap anggota Komisi I DPR tersebut.

Sementara itu, Fraksi Gerindra tampak agak segan mendukung Marsekal Hadi sebagai Panglima TNI yang baru. Sebab Hadi dinilai belum memiliki prestasi yang luar biasa. "Saya terus terang, sebagai KSAU, saya kira beliau belum terlalu lama jabatannya di situ. Dan menurut saya tidak ada prestasi yang luar biasa. Tidak ada juga ide-ide yang luar biasa. Tetapi seorang prajurit, perwira tinggi, beliau cukup baik," tutur Ketua Fraksi Gerindra, Ahmad Muzani.

Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani sedikit sangsi dengan pencalonan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI. Marsekal Hadi dinilai belum cukup mumpuni untuk menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo.

Muzani menuturkan, sebagai calon yang diajukan oleh Presiden Jokowi, Marsekal Hadi tidak memiliki prestasi yang luar biasa. Meski begitu, pria yang kini menjabat sebagai KSAU itu dikatakan cukup baik sebagai prajurit atau pun perwira tinggi.

"Saya terus terang, sebagai KSAU, saya kira beliau belum terlalu lama jabatannya di situ. Dan menurut saya tidak ada prestasi yang luar biasa. Tidak ada juga ide-ide yang luar biasa. Tetapi seorang prajurit, perwira tinggi, beliau cukup baik," kata Muzani di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12/2017).

Sebagai Anggota Komisi I yang membidangi masalah pertahanan, Muzani ingin Hadi dapat menjadikan TNI lembaga kelengkapan negara yang netral di bawah kepemimpinannya. Tak hanya itu, ia juga berharap Hadi dapat menjaga situasi di tahun-tahun politik.

"Memang ini adalah tahun politik dan jabatan beliau sepertinya juga akan sampai pada tahun-tahun politik yang sangat riskan yaitu tahun 2018 dan 2019," sebut Muzani.

"Kami juga ingin mendapat kepastian bahwa TNI di tanga beliau adalah alat negara yang betul-betul netral bagi kepentingan semua partai dan golongan," tambah dia.

Tak cuma soal bisa menetralkan bangsa, Muzani pun ingin Hadi dapat membeberkan strateginya dalam menuntaskan masalah terorisme. Mengingat terorisme menjadi satu permasalahan yang serius di Indonesia.

"Kami juga ingin mendengar bagaimana beliau mengatasi terorisme. Karena terorisme adalah bagian yang juga menjadi problem politik di tahun politik," jelas Sekjen Gerindra itu.

Seperti diketahui, Hadi ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai calon Panglima TNI yang baru menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo seperti yang tertulis dalam surat Presiden dan disampaikan oleh Mensesneg Pratikno kepada Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Surat tersebut pun telah dibacakan oleh Fadli dalam rapat paripurna. (dtc)

BACA JUGA:
Tags