Derap Angket KPK di DPR Semakin Kencang

Rabu, 07 Juni 2017, 11:00:00 WIB - Politik

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (kanan) memimpin rapat tertutup Badan Musyawarah bersama pimpinan fraksi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/5). Rapat tersebut membahas untuk menentukan pembentukan pansus hak angket KPK. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Derap langkah para anggota Dewan Perwakilan Rakyat membentuk Panitia Khusus hak Angket KPK semakin kencang. Pasalnya, saat ini sudah ada 8 dari 10 fraksi yang mengirimkan wakilnya ke pansus. Fraksi-fraksi yang tadinya menolak, mulai balik badan dan mengirimkan wakilnya. PPP dan Gerindra yang sebelumnya menolak, sudah mengirimkan wakilnya. Sementara PAN akan membuka opsi untuk mengirimkan wakil.

DPR pun akan segera menggelar rapat menetapkan pimpinan panitia khusus (Pansus) hak angket KPK. Wakil ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, wakil fraksi di pansus kemungkinan akan bertambah karena Fraksi PAN, akan mengirim nama wakilnya pada hari ini, Rabu (7/6). Dengan masuknya PAN, kata Fahri, maka hanya tinggal 2 fraksi yang belum mengirimkan anggotanya.

"Besok itu anggota yang sudah masuk ke dalam daftar, kebetulan PAN juga masuk, jadi ini semua tinggal yang belum tinggal Demokrat dengan PKS saja," ujar Fahri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/6).

Rapat penetapan pansus hak angket KPK itu akan dipimpin oleh wakil ketua DPR Fadli Zon. Fahri mengatakan, Fraksi PDIP dan Fraksi Partai Golkar berpeluang besar menjadi pimpinan Pansus hak angket KPK. "Besok itu tinggal pemilihan ketua Ketuanya itu dari partai-partai besar PDIP Golkar Gerindra dan yang lain-lain itu kemungkinan itu akan mengusulkan calon untuk pimpinan," ucap Fahri.

Fahri menjelaskan, Badan Legislasi (Baleg) DPR sudah mengkaji syarat pembentukan Pansus hak angket KPK. Syarat tersebut disebut Fahri sudah terpenuhi. "Ya semua terpenuhi itu adalah hak. Kalau tidak menggunakan hak tidak apa-apa tapi apa namanya Pansus nya harus jalan, tidak mungkin Pansus tidak jalan karena ada yang tidak hadir ya kan? Yang tidak hadir itu yang dipersoalkan sebetulnya karena ini kan kewajiban menurut undang-undang," tutur Fahri.

Terkait semakin kuatnya kemungkinan pansus hak angket KPK terbentuk, Menkum HAM Yasonna Laoly menegaskan pembentukan pansus angket terhadap KPK sepenuhnya wewenang DPR. Namun, dia berharap pansus tersebut dapat berjalan sesuai koridor yang berlaku. "Harapan kita supaya semua berjalan sesuai koridor saja gitu," ucap Yasonna di Jl Karang Asem No 34, Jakarta Selatan, Selasa (6/6).

Yasonna enggan berkomentar lebih jauh soal angket tersebut. Dia takut disangka mencampuri urusan DPR. "Itu kan internal DPR, kita tak bisa mencampur. Kita tak bisa campur itu internal DPR. Nanti disangka kita intervensi pula," katanya.

Yasonna tak ingin berburuk sangka terkait pengguliran angket yang banyak pihak menyebutnya sebagai upaya melemahkan KPK. Jika berkomentar lebih jauh, dia ngeri pihaknya yang akan diangket oleh DPR. "Kita lihat saja dulu, kan kita tak bisa suuzon. Nanti saya katakan begini ya DPR justru marah-marah pula ke saya. Diangket pula saya nanti," katanya.


Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar