Berhembusnya Kembali Isu Reshuffle

Rabu, 04 Januari 2017, 11:00:32 WIB - Politik

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan) memimpin Rapat Terbatas Kabinet yang membahas persiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru, Jakarta, Kamis (22/12).(ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Belum genap setahun perubahan formasi kabinet pemerintahan Jokowi- Kalla, isu reshuffle kabinet kembali berhembus. Ada kabar beberapa menteri akan diganti karena buruknya kinerja mereka. Sejumlah pihak menganggap terlalu kerapnya mereshuffle kabinet akan membuat kinerja tersendat-sendat, karena tak selesainya kerja yang dilakukan para menteri.

Daniel Johan anggota DPR RI dari Fraksi PKB menilai pemerintah tak perlu melakukan reshuffle kembali. Sebab reshuffle sudah dilakukan sebanyak tiga kali. Apalagi, jarak dari reshuffle sebelumnya terhitung belum 1 tahun. Reshuffle hanya akan membuat kerja beberapa kementerian harus dimulai dari awal lagi. Hal ini ditakutkan akan mengganggu kinerja kabinet karena tidak dapat bekerja secara maksimal.

"Reshuffle jangan terlalu sering kecuali sangat butuh dan benar-benar diperlukan dalam konteks kinerja," ujar Daniel Johan, Selasa, (3/1).

Menurutnya, kabinet yang ada saat ini harus lebih diberikan kesempatan untuk membuktikan kinerjanya. Setidaknya diperlukan waktu sekitar 6 bulan sampai satu tahun untuk dapat menentukan rapor kerja kabinet apakah perlu direshuffle atau tidak. Ia menambahkan bahwasanya dalam menentukan baik buruknya rapor seorang menteri harus benar-benar berdasarkan kinerja, tupoksi dan data, bukan berdasarkan isu yang berkembang di media sosial.



Tetapi, menurut Daniel reshuffle adalah hak prerogatif yang dimiliki presiden. Ia juga mempercayai bahwasanya presiden lebih mengetahui waktu yang tepat apabila ingin melakukan reshuffle. "Sampai sekarang partai koalisi termasuk PKB belum diajak berdiskusi," ujarnya.

Dari kabar yang beredar, ada beberapa kementerian yang kemungkinan besar akan diganti jika reshuffle kembali dilakukan oleh Presiden. Beberapa kementerian itu adalah kementerian Pendidikan, Kementerian agama, dan kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Kemristekdikti). Menteri kementerian tersebut dianggap gagal dalam meredam aksi Bela Islam atau pun Menteri yang terlalu banyak mengeluarkan kebijakan kontroversial seperti moratorium UN.

Baca selanjutnya: 1 2

Komentar