JAKARTA, GRESNEWS.COM – Paska keputusan Majelis Syariah PPP yang menilai muktamar PPP yang diselenggarakan kubu Romahurmuzy di Surabaya tidak sah, Majelis Syariah akan melaksanakan muktamar PPP. Salah satu agendanya akan membahas arah koalisi PPP kubu Suryadharma Ali (SDA) untuk lima tahun ke depan.

Dalam forum tersebut,  hadir Suryadharma Ali (SDA) masih diakui sebagai ketua umum PPP dalam forum tersebut. Apalagi dalam forum itu tidak nampak ketua umum PPP versi muktamar di Surabaya, Romahurmuzy. Dalam momen itu, SDA nampak memberikan kode-kode tawar menawar untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

SDA mengatakan pembahasan sikap politik terkait arah koalisi PPP dalam muktamar bisa sebagai pengukuhan terhadap Koalisi Merah Putih (KMP) dan berpeluang juga sebagai peralihan dari KMP ke KIH. Untuk itu, muktamar mendatang akan mengundang KIH dan KMP agar kedua kekuatan koalisi tersebut bisa menyampaikan pikiran-pikirannya dalam muktamar.

Ia menambahkan perubahan arah koalisi PPP sepenuhnya merupakan wewenang muktamar. Sehingga secara personal tidak ada yang memiliki wewenang untuk mengubah arah koalisi PPP. Menurutnya, dukungan PPP sebelum pilpres pada Prabowo dalam KMP merupakan hasil produk keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas). Sehingga jika terjadi perubahan dukungan koalisi harus berdasarkan pada strata hukum yang lebih tinggi yaitu melalui Rapimnas lagi atau forum di atasnya yaitu muktamar.

"Jadi perubahan dukungan koalisi tidak bisa diubah oleh ketua umum apalagi ketua umum palsu," katanya di sela pertemuan dengan Majelis Syariah di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (21/10).

Saat ditanya soal kemungkinan kader PPP masuk ke dalam kabinet Jokowi mendatang, ia menjawab hal itu merupakan hak prerogatif presiden. Menurut pengakuannya, Jokowi belum memintanya secara resmi untuk menunjuk kader PPP sebagai menteri. Namun, SDA mengaku ia sering berkomunikasi dengan Jokowi melalui telepon. Saat ditanya perihal isi pembicaraan tersebut, SDA menolak untuk menjawab. "Nanti sajalah," ujarnya sambil tersenyum.  

SDA mengaku bangga jika ada kader PPP yang ditunjuk sebagai menteri Jokowi. Menurutnya penunjukkan calon menteri yang berasal dari kader partai tidak perlu meminta izin partai. Ia secara terang-terangan mengatakan jika ada kader PPP yang menjadi menteri, hal itu bisa dijadikan sebagai pupuk untuk PPP beralih ke KIH. "Sebagai pemanis tapi lagi-lagi nanti yang putuskan adalah muktamar," tambahnya.  

Lebih lanjut, ia menyatakan walaupun PPP terbelah ke dalam dua koalisi, menurutnya kader PPP tetap harus meletakkan posisi sebagai kader yang melaksanakan perintah amar ma’ruf nahi mungkar. Sehingga perbedaan tempat misalnya ketika PPP menjadi partai oposisi bukan berarti harus selalu menyalahkan pemerintah. "Yang baik didorong, yang salah dicegah," tuturnya.

Terkait hal ini, Dewan Pimpinan Wilayah Sulawesi Utara, Djafar Alkatiri mengatakan koalisi PPP mendatang akan dibicarakan juga dalam forum muktamar mendatang secara demokratis. Untuk itu PPP akan mengundang tokoh dan ketua umum partai yang berasal dari Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

"Sebagaimana yang telah disampaikan Ketua Majelis Partai, Kiai Maimun Zubair, muktamar ini direncanakan juga mengundang Jokowi, Megawati, Prabowo, dan juga tokoh-tokoh nasional," ujar Djafar di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (21/10).

BACA JUGA:
Tags